TRP
Kawasan Kemang Mendesak Ditata Ulang
02 September 2016 \\ \\ 686

JAKARTA — Wilayah Jakarta Selatan dalam peta rencana pola ruang Rencana Tata Ruang dan Wilayah DKI Jakarta hingga tahun 2030 masih ditetapkan sebagai daerah resapan bersama dengan Jakarta Timur. Namun, di kawasan seperti Kemang, alih fungsi lahan berlangsung sangat pesat sehingga banyak wilayah resapan air hilang.

Kepala Suku Dinas Penataan Ruang Jakarta Selatan Syukria, Kamis (1/9), mengatakan, wilayah Jakarta Selatan, terutama di bagian ujung selatan, seperti Jagakarsa, Pesanggrahan, Pasar Minggu, dan Cilandak, tetap jadi kawasan penyangga.

Kawasan Kemang, yang berada di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, kata Syukria, juga masih diperuntukkan sebagai permukiman. Namun, setelah adanya peninjauan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta, kawasan itu dimungkinkan menjadi area komersial dengan beberapa syarat.

”Mungkin karena dulu pengawasannya lemah, sekarang banyak kawasan komersial yang sudah telanjur ada sehingga diakomodasi dalam aturan,” kata Syukria.

Berdasarkan data Dinas Penataan Kota DKI, RDTR Kemang mulai diubah dari fungsi hunian biasa menjadi zona campuran komersial sejak 2014. Perubahan itu diakomodasi dalam teknik pengaturan zonasi di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Dalam Pasal 620 Perda Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan, teknik pengaturan zonasi ditetapkan gubernur setelah mendapat persetujuan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dengan tujuan memberi fleksibilitas penerapan peraturan zonasi.

Di sekitar area Jalan Kemang Raya, perubahan fungsi dari hunian ke area komersial dibatasi paling tinggi sebesar 50 persen. Artinya, jika seseorang memiliki lahan seluas 10.000 meter persegi, daerah yang diizinkan untuk kegiatan komersial hanya 5.000 meter persegi, atau jika bangunan dibuat dua lantai, satu lantai harus dipakai untuk hunian.

Itu pun dengan persyaratan mereka harus menyediakan lokasi parkir, daerah serapan air, dan trotoar selebar minimal tiga meter. Selain itu, pemohon perubahan fungsi juga diminta menyerahkan lahan yang terkena rencana jalan dan saluran air kepada pemerintah.

Tak bisa menutup mata

Syukria melanjutkan, pemerintah tak bisa menutup mata terhadap perkembangan aktivitas ekonomi di Kemang. Tingginya minat investor atas kawasan itu membuat alih fungsi kawasan tak terhindarkan.

Dalam peta RTRW Kecamatan Mampang terlihat, kawasan komersial di Kemang hanya berada di sekitar Jalan Kemang Raya serta sebagian Jalan Kemang Selatan dan Jalan Kemang I. Di luar itu, peta tersebut berwarna kuning, yang menunjukkan kawasan hunian dan kawasan hijau.

Namun, di lapangan, terlihat kawasan komersial menyebar lebih luas di sepanjang Jalan Kemang Selatan, Jalan Bangka Raya, hingga beberapa jalan di luar koridor utama. Pertokoan, kafe, dan hotel berjajar di sepanjang jalan yang nyaris tak memiliki trotoar. Mayoritas toko, ruko, atau kafe menutup halaman depannya dengan beton atau aspal hingga ke tepi jalan. Sangat sedikit yang menyisakan lahan resapan air.

Menurut Syukria, sebenarnya ada aturan yang mewajibkan pembuatan sumur resapan atau lubang biopori sebagai syarat mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) di kawasan itu.

Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Bangka Siswanto mengatakan, memang pada saat mengajukan perizinan, banyak pemilik membuat lubang biopori atau sumur resapan. Namun, setelah itu tak dirawat dan bahkan tertutup aspal atau beton.

Pembangunan yang tak terkendali terlihat hingga ke bantaran Kali Krukut yang meluap pekan lalu. Tak hanya bangunan liar warga miskin yang ada di bantaran kali itu, tetapi juga hotel, apartemen, dan rumah mewah.

Kepala Dinas Penataan Kota DKI Benny Agus Chandra, Kamis, mengatakan, pihaknya telah meminta Kelurahan Bangka mendata bangunan di bantaran Kali Krukut dan mematok batas-batas kali itu. Jika yang mengokupasi bantaran itu terbukti tak punya sertifikat hak milik (SHM) dan IMB, bangunan akan ditertibkan.

”Tapi kalau memang surat-suratnya lengkap, harus diganti rugi,” ujar Benny, Kamis.

Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Bangka Yenny Anwar, kemarin, mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan pendataan.

”Yang pasti, lebar Kali Krukut harus kembali ke 20 meter. Jika pemilik tanah keberatan menjual tanah mereka, pemerintah akan menitipkan ke pengadilan (konsinyasi). Sejauh ini, kami masih kesulitan mendata rumah-rumah besar. Petugas hanya bisa menemui penjaganya, tak bisa bertemu pemiliknya,” katanya.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Triwisaksana mendukung langkah Pemprov DKI untuk menormalisasi Kali Krukut. Ia juga meminta Pemprov tegas menegakkan aturan terkait tata ruang. (UTI/DEA/MKN)

Sumber: Kompas | 2 September 2016

Artikel Terkait.
Berikan komentar.