TRP
Lahan Permata Hijau Disegel
02 September 2016 \\ \\ 245

Tersangka MI Digandeng sebagai "Justice Collaborator"

JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyita lahan seluas 2.975 meter persegi di Jalan Alexandri, di kawasan elite Permata Hijau, Jakarta Selatan, Kamis (1/9). Berbagai upaya dilakukan kejaksaan untuk mengungkap jaringan sindikat penyerobot aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu upaya yang dilakukan Kejari Jaksel adalah menggandeng tersangka MI sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang berkolaborasi dengan penegak hukum.

"Penyidik punya keyakinan bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan aset berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Pemprov DKI," ujar Kepala Kejari Jaksel Sarjono Turin, Kamis, di Jakarta.

Kasus ini mencuat setelah Kejari Jaksel menemukan risalah tanah yang menunjukkan pembebasan lahan dilakukan sejak 1976. Pemprov DKI memberikan hak pengelolaan lahan kepada PT Permata Hijau untuk pengembangan kawasan permukiman.

Pada 1996, PT Permata Hijau menyerahkan kewajiban menyediakan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada Pemprov DKI.

Namun, pada 2014, Kantor Pertanahan Wilayah Jaksel menerbitkan sertifikat hak guna bangunan yang seolah-olah tanah itu milik ahli waris bernama Rohani bersaudara. Sertifikat ini diajukan seorang berinisial MI yang mengaku sebagai adik Rohani.

Saat penyitaan berlangsung, petugas Kejari Jaksel memasang spanduk pada plang yang bertuliskan bahwa tanah dan bangunan itu telah disita penyidik Kejari Jaksel. Petugas juga memasang garis pembatas.

Jadi garasi

Kejari juga menyita dua bangunan di area tersebut yang difungsikan sebagai garasi oleh penduduk setempat. Dari total 2.975 meter persegi, seluas 200 meter persegi di antaranya digunakan warga sebagai tempat parkir kendaraan.

"Dua kapling bangunan masuk dalam sitaan kami karena termasuk dalam aset yang riwayatnya diserahkan pengembang PT Permata Hijau kepada Pemerintah Provinsi DKI melalui Wali Kota Jakarta Selatan, tahun 1996. Kapling dijual kepada pihak ketiga dari pemecahan sertifikat oleh tersangka," ungkap Sarjono.

Kejari Jaksel meminta tersangka MI untuk kooperatif guna membuka jaringan sindikat penjualan aset. MI juga diminta mengungkap nama pemodal di lahan Permata Hijau dan pihak lainnya yang terlibat dalam rekayasa sertifikat.

Tersangka MI, yang hadir pada saat penyitaan, menyatakan siap berperan sebagai justice collaborator. "Saya siap memberikan segala informasi yang saya tahu," katanya.

Perkuat bukti

Selain menggandeng tersangka MI, Kejari Jaksel juga memperkuat pembuktian adanya sindikat penjualan aset Pemprov DKI. Hingga saat ini, penyidik mengumpulkan barang bukti sejumlah 18 dokumen yang telah direkayasa dalam kasus ini, di antaranya berita acara penyerahan aset oleh PT Permata Hijau kepada Pemprov DKI tahun 1996 serta surat pernyataan PT Permata Hijau yang telah dipalsukan.

Pihak Kejari Jaksel juga meminta bantuan Perum Peruri guna memeriksa keaslian segel-segel yang digunakan dalam dokumen itu. "Kami telah mendapat keterangan dari Perum Peruri bahwa segel yang dijadikan surat keterangan ahli waris itu palsu," ungkap Sarjono.

Sejumlah pihak juga dimintai bantuan, yakni ahli hukum agraria dari Universitas Lampung serta pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kejari juga akan berkonsultasi dengan ahli keuangan negara serta pihak Kementerian Dalam Negeri.

Camat Kebayoran Lama Sayid Ali menyatakan, pihaknya dititipi Kejari Jaksel untuk mengamankan lahan itu serta melakukan pendataan. "Kami akan mengeluarkan tanaman yang ada di dalamnya," ucap Ali. (C04)

Sumber: Kompas | 2 September 2016

Berikan komentar.