TRP
Kendalikan Pembangunan di Jakarta
02 September 2016 \\ \\ 273

Resapkan Air, Jangan Sekadar Dialirkan untuk Dibuang

JAKARTA — Banjir di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (27/8), memperlihatkan dampak pembangunan yang tidak terkendali. Pola serupa dijumpai di banyak kawasan lain di Ibu Kota. Pembangunan berjalan masif tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, mengabaikan areal resapan dan infrastruktur tata air yang memadai. Kendalikan pembangunan saat ini juga agar bencana tidak berulang.

Bambang Sulistiyantara dari Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Rabu (31/8), mengatakan, daerah Kemang dan sekitarnya, terutama di Jakarta Selatan, harus tetap menjaga kawasan sebagai daerah resapan. ”Lahan hijau jangan dihabiskan untuk mendirikan bangunan-bangunan baru,” ujarnya.

Bambang menuturkan, pembangunan yang dilakukan tidak boleh mengurangi ruang hijau yang sudah ada. Kemudian di tempat-tempat yang saat ini sudah dipenuhi bangunan baik perkantoran maupun tempat usaha harus dibuat sumur resapan.

Selain itu, Bambang juga menilai, terjadinya banjir di Kemang, Kelurahan Bangka, salah satunya didukung oleh tidak terkoneksinya saluran drainase yang ada. Akibatnya, air tidak dapat mengalir dengan lancar.

”Akan tetapi, lebih dari itu, pola pikir memindahkan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah harus diubah. Air seharusnya disimpan, diresapkan, bukan sekadar dialirkan ke tempat yang lebih rendah karena tempat yang lebih rendah itu akan kebanjiran,” paparnya.

Tembok yang jebol di pinggiran Kali Krukut pada Sabtu dan berakibat pada banjirnya kawasan Kemang berada di kawasan bekas Hotel Garden di Jalan Taman Kemang, yang bangunannya sudah dirobohkan dan menurut rencana akan dibangun apartemen. Terlihat tembok itu hanya dibangun dari satu lapis batu bata, bukan bangunan tanggul yang kokoh. Padahal, tembok itu berada persis di tepi Krukut.

Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan Holi Susanto mengatakan, kini pemasangan beronjong dan pengerukan merupakan solusi sementara. Untuk jangka panjang, upaya normalisasi Kali Krukut terus berlanjut. Saat ini, Pemkot Jakarta Selatan tengah mendata bangunan di bantaran Kali Krukut.

”Kami akan cek perizinannya. Walaupun bisa memiliki tanah di bantaran sungai, yang entah bagaimana caranya, seharusnya bangunan-bangunan ini tidak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan sehingga jika ada bangunan berarti ilegal,” kata Holi.

Kali Krukut akan dikembalikan kondisinya, yaitu dengan lebar mencapai 20 meter, sehingga tidak ada pilihan lain bagi pemilik bangunan di bantaran kali selain mundur sejauh 20 meter.

Narno, Ketua RT 010 RW 005 Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, bercerita, banjir beberapa kali terjadi di kawasan Kemang, terutama di bagian yang rendah dekat aliran Krukut. Sebelum peristiwa jebolnya tanggul Sabtu lalu, banjir besar pernah melanda pada 2002, 2007, dan 2012.

Zonasi pembangunan

Pembangunan tidak terkendali di kawasan Jakarta tidak hanya berdampak terhadap persoalan administrasi dan sosial. Daya dukung lingkungan, utamanya kondisi bawah permukaan, belum menjadi perhatian utama dalam pembangunan. Ekstraksi air tanah berlebihan terus terjadi.

Kondisi bawah tanah yang terdegradasi membuat penurunan muka tanah tidak terhindarkan. Ditambah pembangunan terus-menerus yang mengubah peruntukan lahan berimbas pada semakin luasnya daerah wilayah banjir di wilayah DKI.

Peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Robert Delinom, kemarin, mengatakan, kondisi yang terjadi saat ini harus diatasi dengan sejumlah hal. Paling utama adalah zonasi wilayah pembangunan, dari utara ke selatan.

”Wilayah utara paling tinggi laju penurunan tanahnya. Dari sejumlah data, wilayah Pantai Mutiara mengalami penurunan paling tinggi. Karena itu, sudah seharusnya di wilayah tersebut tidak dibangun bangunan tinggi lagi,” tutur Robert.

Wilayah tengah bisa difokuskan pada area perkantoran dan bangunan tinggi. Sebab, zona ini memiliki kondisi geologi yang lebih stabil. Meski begitu, pengambilan air tanah wajib dikontrol dan setiap gedung harus memiliki sumur resapan.

Adapun wilayah selatan adalah zona penyangga air tanah. ”Cocok untuk permukiman dengan halaman luas. Di wilayah ini fokus pada akselerasi pasokan air ke dalam akuifer,” kata Robert.

Akan tetapi, dalam realitasnya, pembangunan gedung tinggi, pengambilan air tanah terus terjadi di semua zona. Bahkan, pemerintah memberikan kelonggaran kepada perusahaan untuk menambah tinggi bangunan dengan catatan membayar selisih koefisien luas bangunan.

Audit jumlah bangunan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan telah memerintahkan jajarannya mengecek perizinan rumah dan bangunan yang menempel di Kali Krukut. Apabila ada sertifikat hak milik dan izin mendirikan bangunan (IMB), Pemprov akan mencoba membeli tanah itu.

Basuki juga mempertanyakan izin di lokasi itu bisa keluar meski aturan garis sempadan sungai sudah diatur dalam undang-undang. Awalnya, lebar penampang Kali Krukut mencapai 25 meter-30 meter. Kini, akibat okupasi bangunan, lebar sungai menyempit hingga 3 meter-1 meter.

”Sekarang minimal sudah kami gali supaya sungai lebih dalam. Mereka yang punya tembok juga sudah kami minta untuk perbaiki,” ujar Basuki, kemarin, di Balai Kota.

Kepala Bagian Penataan Ruang Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Benny Agus Candra menambahkan, ia juga sedang mengaudit ulang jumlah bangunan di Kemang. Menurut dia, sebagian besar IMB untuk perumahan. Kenyataannya, saat ini banyak hotel, apartemen, restoran, dan perkantoran di Kemang. Kesemrawutan perizinan menurut dia terjadi sebelum ada perizinan terpadu satu pintu.

”Untuk pelebaran Kali Krukut, jika sudah ada IMB dan punya sertifikat tanah, mau tidak mau harus pembebasan dengan ganti rugi sesuai aturan,” ujar Benny.

Dalam aturan Rencana Detail Tata Ruang Kemang, wilayah itu saat ini sudah menjadi zona campuran. Ada peruntukan untuk permukiman, usaha, perkantoran, dan kegiatan bisnis.

SP 1 bagi warga Bukit Duri

Sejumlah warga bantaran Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta Selatan, tetap menolak direlokasi meski telah menerima surat peringatan pertama. Warga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi terkait surat peringatan ini. Relokasi juga menjauhkan warga dari tempat kerja dan sekolah.

Dalam surat peringatan I (SP I) yang disebarkan, Selasa (30/8), warga RW 009, RW 010, RW 011, serta RW 012 diminta membongkar sendiri seluruh bangunan. Jika tidak dibongkar dalam 7 x 24 jam, Tim Penertiban Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan akan menertibkannya.

Penolakan relokasi setidaknya disampaikan dua ketua RT di Bukit Duri. Mulyadi, Ketua RT 006 RW 012, Kelurahan Bukit Duri, mengutarakan, 90 keluarga di RT 006 memutuskan bertahan di Bukit Duri.

Camat Tebet Mahludin mengungkapkan, penggusuran bantaran Ciliwung di Bukit Duri kemungkinan dilakukan pada pertengahan September 2016. Sementara itu, sidang gugatan kelompok (class action) atas rencana Pemprov DKI merelokasi warga dari Kali Ciliwung akan dilanjutkan pada Selasa (6/9).

Di kawasan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, warga membutuhkan bantuan segera menyusul ambrolnya dapur rumah warga dan empat titik turap saluran di kawasan itu. Peristiwa itu terjadi setelah hujan deras yang menyebabkan banjir di beberapa tempat pada Sabtu. Hingga saat ini belum ada perbaikan yang signifikan akibat keterbatasan dana. (MDN/UTI/JAL/DEA/C04)

Sumber: Kompas | 1 September 2016

Berikan komentar.