TRP
Kelalaian Berbuah Penyerobotan Terstruktur
31 Agustus 2016 \\ \\ 338

Kelalaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurus lahannya sendiri berbuah kerugian besar. Lahan-lahan diserobot dengan begitu sistematis dan terstruktur. Pihak swasta sebagai pemodal, warga sekitar, hingga para oknum pegawai pemerintahan dan Badan Pertanahan Nasional diduga terlibat di dalamnya.

Penyelidikan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengungkap bagaimana upaya penyerobotan kepemilikan lahan di Permata Hijau. Lahan yang diincar adalah lahan-lahan Pemprov DKI Jakarta yang tak ditandai, tak terdata, atau belum diurus bukti kepemilikannya.

Di sebidang lahan di Jalan Alexandri dan Biduri Bulan di kawasan elite Permata Hijau, kejaksaan menemukan risalah tanah yang menunjukkan pembebasan lahan dari pemilik sebelumnya sudah berlangsung sejak 1976 oleh pihak pengembang. Pemprov DKI memberikan hak pengelolaan lahan di Kelurahan Grogol Utara itu kepada PT Permata Hijau untuk permukiman.

Pada 1996, PT Permata Hijau menyerahkan kepada Pemprov DKI lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Saat itu, berita acara penyerahan ditandatangani para pejabat saat itu, yaitu Wali Kota Jaksel dan Direktur PT Permata Hijau. Penyerahan ini juga disaksikan Kepala Kantor Pertanahan Jaksel, Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, camat, dan lurah yang menjabat saat itu.

Terbit sertifikat lagi

Tahun 2014, Kantor Pertanahan Wilayah Jaksel menerbitkan sertifikat hak guna bangunan sehingga lahan seluas 2.975 meter persegi itu seolah-olah milik ahli waris bernama Rohani bersaudara. Konon ayah Rohani dikenal sebagai tokoh masyarakat dan jawara Betawi yang disegani di sana.

Sertifikat ini diajukan oleh MI, yang mengaku sebagai adik Rohani. ”Ada seseorang yang diduga kuat bekerja sama dengan pihak dan pejabat di instansi terkait untuk merekayasa terbitnya sertifikat itu,” kata Kepala Kejari Jaksel Sarjono Turin.

Terbitnya sertifikat ini cukup ganjil. Sebab, penerbitan sertifikat lahan membutuhkan keterangan begitu banyak pihak, mulai dari aparatur pemerintahan setempat, yaitu dari kelurahan yang dikuatkan pihak kecamatan, hingga verifikasi oleh petugas kantor pertanahan setempat. Belakangan berkas acara penyerahan lahan kepada Pemprov DKI Jakarta pada 1996 pun tak ditemukan. Patut diduga berkas ini sengaja dihilangkan untuk memuluskan penyerobotan aset.

Beberapa hari setelah sertifikat terbit, lahan itu dijual kepada seorang pedagang tanah. Harganya Rp 38 miliar, jauh lebih murah daripada harga pasaran saat itu, Rp 150 miliar.

Tersangka

Dua tersangka ditetapkan dalam kasus ini, yaitu MI sebagai pemohon sertifikat dan AS, pegawai negeri sipil di Kantor Pertanahan Wilayah Jaksel. Saat permohonan sertifikat, AS merupakan pejabat juru ukur lahan. ”Peran AS paling bawah dalam jaringan ini, namun sangat penting. Dia bisa jadi jalan masuk mengungkap kasus ini lebih dalam,” kata Sarjono.

Sarjono mengatakan, Kejari Jaksel mengantongi nama terduga pemodal di lahan Permata Hijau itu. Pemodal ini diduga membayar pihak-pihak yang terlibat dalam rekayasa sertifikat. Saat ini, bukti-bukti masih terus dikumpulkan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Jaksel Yovandi Yazid mengatakan, dari hasil sementara penyelidikan, ada indikasi oknum lain di lebih dari satu instansi pemerintahan yang terlibat rekayasa sertifikat. ”Sebab, penerbitan sertifikat melibatkan banyak instansi pemerintahan,” katanya.

G yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Jaksel saat sertifikat terbit tahun 2014 juga sudah dimintai keterangan sebagai saksi. Saat ini, G bertugas di Kantor Wilayah BPN Surabaya.

Sarjono mengatakan, pemeriksaan terhadap G dilakukan karena penerbitan sertifikat lahan tak mungkin diketahui atau dilakukan tanpa rekomendasi dari kepala BPN di kantor wilayah setempat.

Kejari Jaksel juga tengah melacak pejabat pengelola aset Pemprov DKI Jakarta yang bertugas saat penyerahan lahan dari pengembang PT Permata Hijau kepada Pemprov DKI Jakarta pada 1996. Pejabat pengelola aset ini seharusnya mempunyai data mengenai penyerahan lahan. Belakangan data itu juga tak ditemukan.

Sarjono mengatakan, pihaknya juga akan meminta bantuan Perum Peruri guna memeriksa keaslian segel-segel yang digunakan dalam kasus itu.

Data ulang

Penyerobotan lahan di Permata Hijau bukan satu-satunya. Di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, lahan seluas 4,6 hektar yang dibeli Dinas Perumahan dan Gedung Pemda dari Rudi Hartono Iskandar pada 2015 juga bermasalah.

Adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan bahwa lahan yang dibeli Rp 668 miliar itu adalah aset Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama lantas meminta BPK mendalami pembelian lahan Cengkareng Barat itu. Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta juga diminta menelusuri dan menuntaskan kasus ini.

Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menilai, tidak ada yang salah dalam prosedur pembelian lahan. Namun, ada dugaan pemalsuan dokumen sehingga lahan yang tercatat sebagai aset Pemprov DKI itu dibeli karena ada sertifikat yang diterbitkan BPN Jakbar pada 2014 dan 2015 atas nama orang lain di lahan itu.

Seperti yang pernah dijelaskan Kepala Subbagian Bantuan Hukum Biro Hukum Pemprov DKI Haratua Purba, 30 Juni lalu, celah pemalsuan dokumen terjadi saat orang yang mengaku sebagai pemilik lahan Cengkareng Barat, yaitu Toeti N Sukarno, melakukan penyertifikatan lahan di BPN Jakbar. Biro Hukum DKI menemukan sejumlah dokumen yang diduga dipalsukan Toeti saat mengurus sertifikat, seperti girik tanah yang dilaporkan hilang, padahal girik itu tidak pernah ada.

Masalah tanah ini membuat pembangunan rumah susun di lahan Cengkareng Barat urung dilakukan.

Setelah dugaan penyerobotan lahan banyak terjadi, Pemprov DKI Jakarta mulai mendata dan memberi tanda di lahan-lahan aset. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. (IRENE SARWINDANINGRUM/HELENA F NABABAN)

Sumber: Kompas | 31 Agustus 2016

Berikan komentar.