TRP
Gubernur-DPRD Sepakat Menata Ulang Kemang
31 Agustus 2016 \\ \\ 300

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai ada penyempitan serius di aliran Kali Krukut akibat kesalahan pemanfaatan ruang. Awalnya lebar Kali Krukut 25 meter, tetapi saat ini tinggal 5 meter.

Basuki juga heran saat mendapatkan laporan ada hotel menempel di bantaran Kali Krukut. Selain itu, permukiman elite dan rumah mewah juga menjamur di kawasan tersebut. ”Daerah lembah dibuat permukiman Kemang Village. Air sulit meresap ke bawah dan hanya digantikan fungsinya dengan bak penampung,” ujar Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (29/8).

Saat menjabat wakil gubernur, Basuki mengatakan akan membeli tanah milik pengembang yang kini dibangun apartemen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pembangunan apartemen itu karena diperkirakan menambah parah banjir. Namun, pemprov tak bisa mencabut izin itu karena sesuai Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kemang yang masuk Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, difungsikan sebagai daerah bisnis komersial.

Namun, pembelian lahan itu terkendala. Pengembang meminta harga lebih tinggi daripada harga pasar. Padahal, menurut rencana Pemprov DKI akan membangun waduk sebagai daerah resapan air.

Dinas Tata Air DKI Jakarta saat ini juga diminta menginvestigasi tembok lima rumah yang jebol di bantaran Kali Krukut. Pemprov tidak bisa berbuat banyak untuk menormalisasi karena tanah itu bersertifikat. DKI akan menawarkan pembelian rumah itu agar kali bisa dinormalisasi. Namun, pemilik rumah justru meminta dibangunkan pompa air untuk mengatasi banjir dan luapan. Pembangunan itu dinilai mubazir karena hanya menyelamatkan segelintir pelanggar aturan tata ruang.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta untuk membebaskan lahan lima rumah di bibir Kali Krukut.

Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra itu, Dinas Tata Air DKI Jakarta jangan hanya berfokus mengatasi banjir, tetapi juga harus bisa mengantisipasi. Apabila diperlukan anggaran tambahan untuk pembebasan lahan, eksekutif bisa mengusulkan dana pada APBD 2017. Dalam waktu dekat, ia juga akan memanggil instansi terkait, seperti Dinas Penataan Kota, untuk meminta konfirmasi pemberian izin pembangun.

”Ini harus ditangani serius, tak cuma daerah Kemang, tetapi juga wilayah lain. Namun, kegiatan perekonomian jangan sampai terganggu,” ujar Iman.

Senin sore, setidaknya dua titik tembok pembatas bangunan dan kali yang jebol di Kemang tengah dibenahi. Petugas PLN juga memeriksa aliran listrik di Gedung Colony. Toko-toko di gedung Colony belum beroperasi karena tidak ada aliran listrik. Lantai basemen Wisma Agung ditutup untuk umum.

Di Jakarta Timur, setidaknya 20 rumah dan 15 mobil di dua RT Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, masih terendam banjir sejak Minggu (28/8) hingga Senin (29/8). Selain itu, empat daerah di Jakarta Timur juga masih rawan terendam banjir, seperti Halim, Cibubur, Cipinang Melayu, dan Kalisari.

Banjir disebabkan luapan Kali Cijantung, Kali Cipinang, Kali Sunter, danWaduk Rawa Babon. Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, saat meninjau Waduk Rawa Babon, mengatakan, banjir di Jakarta Timur terjadi akibat curah hujan yang tinggi.

Berdasarkan laporan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), curah hujan pada Sabtu mencapai 270 milimeter. Sementara sejumlah aliran sungai belum dinormalisasi, seperti Kali Cijantung, Kali Cipinang, dan Kali Sunter.

Kepala BBWSCC Teuku Iskandar mengatakan, belum ada regulasi mengatur luas ideal sempadan sungai. Padahal, dibutuhkan aturan setingkat peraturan pemerintah diikuti peraturan daerah untuk menata sempadan sungai agar terbebas dari segala bangunan dan industri.

Menurut Iskandar, sempadan sungai ini seharusnya difungsikan sebagai ruang terbuka hijau atau jalan inspeksi. ”Tidak perlu mempersoalkan lahan di sempadan itu milik pemerintah atau bukan, yang penting mengatur peruntukannya,” ujarnya.

Ruang untuk nelayan

Dalam semangat menata kembali Jakarta, warga di Kelurahan Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, juga merindukan pembenahan Kali Angke agar tidak terus kebanjiran.

Sementara warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, mendesak agar pembangunan tanggul laut di wilayah mereka tak berujung kekecewaan. Sebab, tanggul setinggi l5 meter nantinya akan menjauhkan warga, yang sebagian besar nelayan, dari laut.

”Warga khawatir bisa digusur, kehilangan tempat bersandar kapal, dan kemungkinan alih profesi nantinya,” ujar Slamet, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Kalibaru.

Tanggul laut tipe A sepanjang 2,2 kilometer akan melintasi enam RW di Kalibaru yang dihuni 750 keluarga dan menurut rencana dibangun selama tiga tahun.

Lurah Kalibaru Suyono mengatakan, pihaknya telah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembangunan tanggul. Aspirasi dan keluhan warga juga disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai penanggung jawab pembangunan tanggul. (JAL/MDN/WIN/HLN/PIN/DEA/RYO/ILO/RTS/C04/NEL)

Sumber: Kompas | 30 Agustus 2016

Berikan komentar.