TRP
Penataan Sungai-sungai di Jakarta Kian Mendesak
31 Agustus 2016 \\ \\ 170

JAKARTA Banjir besar melanda sejumlah tempat di Jakarta pada Sabtu (27/8/2016) malam meski curah hujan tidak terlalu tinggi. Peristiwa ini mengingatkan bahwa pembenahan sejumlah sungai di Jakarta mendesak dilakukan secara terpadu.

Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, banjir terjadi karena hujan lokal. Meski curah hujan tak masuk kategori ekstrem, yakni 50-88 milimeter, air hujan tak mampu tertampung infrastruktur yang ada.

Salah satu kawasan yang paling parah terkena dampak adalah Kemang, Jakarta Selatan. Hingga Minggu (28/8) pagi, luapan air yang merendam sejumlah tempat parkir bawah tanah di beberapa gedung di kawasan itu masih disedot petugas menggunakan mesin pompa.

Ketinggian air di kawasan itu sekitar 1 meter. ”Padahal, biasanya di sini jarang banjir sampai masuk rumah,” kata Sandiya Neli Utama (46), warga Jalan Kemang Selatan X, yang rumahnya berjarak 150 meter dari Kali Krukut.

Menurut warga setempat, arus Kali Krukut saat hujan Sabtu malam sangat deras. Akibatnya, tembok pembatas jebol di empat titik, yang membuat air meluap ke permukiman dan kawasan bisnis di Kemang.

Dari pengamatan, lebar Kali Krukut sudah sangat sempit di sejumlah ruas. Beberapa bangunan, dari gubuk semipermanen hingga gedung-gedung mewah, dibangun di tepi kali itu hingga tak menyisakan bantaran lagi.

Menurut Kepala Seksi Tata Air Kecamatan Mampang Prapatan Torkis Tambunan, normalisasi Kali Krukut sudah mendesak dilakukan secara menyeluruh. Tanpa normalisasi, banjir akan terus berulang di masa mendatang.

Ancaman banjir

Kondisi serupa Kali Krukut itu juga ditemukan di sejumlah kali lain yang dijelajahi Kompas dalam liputan khusus Jakarta Kota Sungai sejak Mei lalu. Pendangkalan, penyempitan alur, okupasi bantaran kali oleh bangunan, dan proses normalisasi yang masih sepotong-sepotong membuat ancaman banjir masih selalu menghantui Ibu Kota.

Enam dari 13 sungai telah dijelajahi dalam periode Mei-Juli lalu, yakni Kali Cakung, Buaran, Jatikramat, Mookervart, Grogol, dan Pesanggrahan.

Melihat langsung Cakung, Buaran, dan Jatikramat terlihat bahwa ketiganya belum tersentuh upaya normalisasi kali. Di beberapa tempat, air kali hitam pekat tanda kandungan limbah amat tinggi. Okupasi bantaran oleh permukiman ataupun tempat usaha pun jamak terjadi.

Di Jakarta Barat, pembangunan jalan inspeksi di tepian Sungai Mookervart belum berlanjut dalam tiga bulan terakhir karena proses ganti rugi enam bidang lahan belum selesai. ”Kami belum tahu kapan jalan inspeksi di sini akan dikerjakan,” kata Sujari (43), Ketua RT 009 RW 002 Rawa Buaya, Jumat (26/8).

Di Jakarta Selatan, seperti di sekitar Jalan Lebak Bulus III, Cilandak, okupasi Kali Grogol terus terjadi. Di tepi barat sungai itu berdiri bangunan empat lantai. Lebih ke selatan lagi, di perkampungan padat, banyak rumah warga berada tepat di bibir kali dan membelakangi sungai.

Lurah Pondok Labu Siti Fauziah Ghozali mengakui, sejumlah warga yang mendirikan rumah di bantaran sungai itu bahkan memiliki sertifikat tanah resmi. Jika kelak pemerintah berniat menormalisasi sungai, harus ada pembebasan atau pembelian lahan dari masyarakat.

Di Kali Pesanggrahan, bersamaan dengan Kali Angke dan Sunter, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemprov DKI Jakarta melaksanakan program normalisasi sungai sejak tahun 2014 hingga akhir 2015.

Saat ini, sesuai data dari Kementerian PUPR dan DKI, total panjang pekerjaan di Kali Pesanggrahan 26,74 kilometer. Saat berperahu menyusuri Kali Pesanggrahan bersama tim BBWSCC, 27-28 Juli lalu, penampang sungai itu kini rata-rata 20-30 meter. Namun, di beberapa titik kali menyempit hingga selebar hanya 5 meter karena okupasi.

Selain oleh permukiman padat penduduk, okupasi juga dipicu pertumbuhan bangunan tinggi, seperti di sekitar Jembatan Cipulir serta di antara Srengseng dan Kedoya.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Mudjiadi, beberapa waktu lalu, menggarisbawahi kendala pembebasan lahan dan masalah sosial saat menjalankan normalisasi. Dengan kondisi seperti itu, program normalisasi berlangsung sepotong- sepotong. Pembangunan jalan inspeksi dan penurapan dinding kali kerap terputus.

Guru Besar Manajemen Lanskap dan Ekologi Daerah Aliran Sungai Institut Pertanian Bogor, Hadi Susilo Arifin, mengatakan, perlu dipahami aturan bantaran kali adalah ruang milik publik yang harus bebas dari bangunan apa pun. Siapa pun wajib mematuhi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011.

”Kenyataan bahwa mereka sudah bermukim di bantar sungai jauh sebelum peraturan itu diberlakukan tak bisa menjadi pembenaran,” katanya. (JAL/MDN/ILO/WAD/ART/WIN/PIN/DHF/IRE/UTI/RTS/RYO/NEL)

Sumber: Kompas | 29 Agustus 2016

Berikan komentar.