TRP
1,5 Juta Hektar Lahan Dievaluasi
12 Agustus 2016 \\ \\ 1

Beda Pendapat Moratorium Sawit

JAKARTA — Meski Presiden Joko Widodo sejak April 2016 menyerukan moratorium pemberian izin ataupun pembukaan lahan baru perkebunan sawit, hingga kini mekanismenya belum jelas. Di dalam internal pemerintah masih ada perbedaan pandangan terkait sasaran moratorium.

Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Pertanian berpandangan agar moratorium tidak menyentuh izin-izin atau konsesi lama. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berpandangan moratorium perlu diterapkan pada izin atau konsesi yang belum dimanfaatkan.

"Kami mengevaluasi, dalam proses. Yang sudah diberikan konsesi atau pelepasan tetap jalan, tidak masuk land banking," kata Musdhalifah Machmud, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pangan dan Pertanian, Rabu (10/8), di Jakarta, di sela-sela pertemuan Indonesia Palm Oil Platform.

Pandangan Kementerian Koordinator Perekonomian ini serupa dengan Kementerian Pertanian (Kompas, 16 Juli 2016). Namun, itu berbeda dengan usulan KLHK.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan San Afri Awang berpandangan, moratorium juga menyentuh perkebunan ataupun izin yang sudah ada. Itu diperlukan agar perbaikan tata kelola sawit menyeluruh dan tuntas.

Ia mencontohkan, izin pelepasan di Papua seluas 270.000 hektar yang tak kunjung digarap. Konsesi itu justru diperjualbelikan (Kompas, 19 Juli 2016).

Standar keberlanjutan

Musdhalifah mengatakan, penundaan pemberian izin baru untuk mengevaluasi perkebunan sawit. Salah satunya soal standar keberlanjutan lewat peningkatan standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Produktivitas lahan sawit agar ditingkatkan daripada terus ekspansi, dan terkait kebakaran lahan," ujarnya. Produktivitas rata-rata sawit Indonesia 3,5 ton per hektar agar ditingkatkan minimal 5 ton per hektar.

Penundaan izin baru perkebunan sawit menyasar sedikitnya 1,5 juta hektar lahan atau hutan. Luasan itu baru diajukan dan belum mengantongi hak guna usaha ataupun izin pelepasan bila berada di kawasan hutan.

Data KLHK menunjukkan, hampir 950.000 hektar permohonan pelepasan hutan untuk sawit tak dikabulkan, sebagai respons awal amanat Presiden Joko Widodo, April 2016 lalu. Ke depan, moratorium akan diatur instruksi presiden. Regulasi serupa diterapkan Indonesia sejak 2011 untuk menunda pemberian izin baru kehutanan di hutan alam primer dan gambut.

Pengampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Muhammad Teguh Surya, mendorong agar moratorium mencakup evaluasi izin ataupun konsesi yang ada. Itu becermin dari praktik di lapangan kebun-kebun yang ada terkait berbagai masalah.

Mengutip data KLHK, ada 2,3 juta hektar kawasan hutan, terutama di Riau dan Kalimantan Tengah, digunakan sebagai perkebunan sawit tanpa dilengkapi surat pelepasan dan izin pemerintah daerah. Sekitar 700.000 hektar di antaranya dikuasai perusahaan dan 1,6 juta hektar kebun warga.

Moratorium diharapkan menjadi jeda untuk menyelesaikan soal itu berbasis capaian. "Jika tujuan moratorium demi perbaikan, seharusnya tak dibatasi indikator capaian, bukan batas waktu. Jika semua indikator tercapai, moratorium berhenti," kata Teguh.

Pemberlakuan moratorium izin baru kehutanan sejak 2011 dan tiap 2 tahun diperpanjang hingga 2017 membuat tujuan moratorium tidak tercapai. Dengan ada indikator capaian, semua pihak diharapkan menuntaskan masalah masing-masing.

Teguh mencontohkan indikator sebagai capaian moratorium, antara lain tata batas dan tenurial, peninjauan izin, dan penegakan hukum. Tata batas hutan yang belum diselesaikan membuat berbagai masalah konflik tenurial tidak tuntas. Kelemahan itu kerap dimanfaatkan untuk perambahan dan penguasaan lahan bagi berbagai kepentingan, termasuk perkebunan sawit.

Musdhalifah berharap perbaikan tata kelola sawit segera dilakukan. Itu berbarengan dengan penguatan Satu Peta agar tak ada tumpang tindih antarkonsesi kebun atau tambang maupun lahan atau hutan rakyat. (ICH)

Sumber: Kompas | 11 Agustus 2016

Berikan komentar.