TRP
Mantan Pejabat BPN Diperiksa
10 Agustus 2016 \\ \\ 307

Pemprov DKI Jakarta Tambah Ahli di Biro Hukum untuk Usut Penyerobotan Tanah

JAKARTA — Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mulai mengusut keterlibatan pejabat terkait dugaan rekayasa sertifikat lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Selatan. G, mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, kini diperiksa sebagai saksi.

Keterlibatan oknum aparat negara di luar Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kasus rekayasa sertifikat ini juga terus ditelusuri. Diduga oknum yang terlibat dalam kasus ini berasal dari lebih dari satu institusi pemerintahan.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Sarjono Turin mengatakan, mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Jakarta Selatan berinisial G yang menjabat saat kasus terjadi pada 2014 sudah diperiksa untuk didalami keterlibatannya dalam kasus ini. Saat ini, G sudah berpindah tugas di Kantor Wilayah di BPN Surabaya. "Saat ini status G masih sebagai saksi," katanya, di Jakarta Selatan, Selasa (9/8).

Pemeriksaan dilakukan karena penerbitan sertifikat lahan tak mungkin diketahui atau dilakukan tanpa rekomendasi kepala BPN di kantor wilayah setempat. Penerbitan sertifikat lahan juga membutuhkan keterangan aparatur pemerintahan setempat, yaitu dari kelurahan yang dikuatkan pihak kecamatan.

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga tengah melacak pejabat pengelola aset Provinsi DKI Jakarta yang bertugas saat penyerahan lahan tersebut dari pengembang PT Permata Hijau kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 1996. Pengelola aset Pemprov DKI Jakarta seharusnya mempunyai data mengenai penyerahan lahan itu. Namun, data tersebut tak ditemukan. Patut diduga, data tersebut sengaja dihilangkan.

Sarjono mengatakan, pihaknya juga akan meminta bantuan Perum Peruri guna memeriksa keaslian segel-segel yang digunakan dalam kasus itu.

Lahan di Permata Hijau tersebut diserahkan sebagai pemenuhan kewajiban fasilitas umum dan fasilitas sosial pengembang kepada pemerintah daerah. Sejak penyerahan pada 1996, lahan tersebut seharusnya menjadi aset Pemprov DKI Jakarta. Namun, ternyata terbit sertifikat atas nama pihak lain dan diperjualbelikan pada 2014.

Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Jakarta Selatan Taufik Rokhman mengatakan, seluruh dokumen terkait dengan lahan itu sudah dibawa Kejari Jakarta Selatan. "Kami serahkan saja bagaimana prosesnya," katanya.

Menurut Taufik, setiap permohonan sertifikat tanah yang diajukan kepada BPN sudah harus dilengkapi dengan seluruh syarat. Petugas juga akan memeriksa riwayat lahan dari berkas-berkas yang diajukan. Sertifikat lahan tak dapat diterbitkan sebelum syarat dilengkapi.

Perkuat tim hukum

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengakui kekalahan Biro Hukum Pemprov di pengadilan atas sejumlah kasus hukum di pengadilan terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu juga karena keterbatasan dukungan bukti-bukti administrasi akibat pengelolaan dan pencatatan aset yang tidak bagus. "Jika di swasta, selama ini tiga orang menangani satu kasus. Di kami satu orang dikeroyok tiga kasus. Pusing nyiapin materi, segala macam," ujar Saefullah.

Atas permintaan Kepala Biro Hukum, lanjut Saefullah, Pemprov DKI sudah menambah belasan SDM, para sarjana hukum terbaik. "Mereka ini paham masalah hukum dan bertipe fighter. Sekarang sudah mulai bertambah kasus-kasus yang dimenangkan biro hukum," ujarnya.

Kepala Sub-Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Haratua Purba membenarkan, sejak 2-3 bulan ini ada penambahan SDM di biro hukum. Dalam sebulan terakhir, ada sejumlah kasus yang dimenangkan biro hukum, di antaranya di Jakarta Barat satu kasus, di Jakarta Timur satu kasus, dan di Jakarta Utara satu kasus. Semua berupa kasus hukum yang terkait dengan aset tanah.

"Namun, kami tidak bisa menyewa pengacara dari luar. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Apabila ada kasus-kasus hukum, yang menangani kasus-kasus hukum adalah biro hukum," ujar Purba.

Selain kekurangan SDM, kelemahan lain dari sejumlah kekalahan yang selama ini dialami Biro Hukum DKI karena biro hukum tidak bisa membuktikan secara fisik bukti-bukti kepemilikan, misalnya sertifikat.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menambahkan, itu sebabnya pengamanan aset pemda adalah dengan memperbaiki pengelolaan dan pencatatan aset daerah. Seluruh dokumen sertifikat disimpan secara digital di badan arsip daerah. Selain itu juga mendata dan menelusuri aset pemda dan melakukan sertifikasi.

Purba melanjutkan, dengan situasi demikian, saat ini biro hukum masih menghadapi 51 kasus tanah di lingkungan Pemprov DKI. Ada kasus yang masih proses, ada yang kembali digugat meski sudah ada keputusan. Atas kekalahan terhadap kasus-kasus tanah meski DKI sudah memiliki data pendukung yang kuat, Pemprov DKI sampai berkirim surat kepada presiden pada Desember 2015. Melalui surat itu, Pemprov bersurat tentang kepastian hukum pertanahan di Indonesia.

Berbenah

Menghadapi ancaman penyerobotan aset, Kantor Pengelola Aset Daerah Jakarta Barat Sofyan Gani dan Wali Kota Jaktim Bambang Musyawardana menyatakan berupaya sekuat tenaga mempertahankan seluruh aset DKI. Lurah dan camat juga warga dikondisikan menjadi pengawas lapangan.

Total nilai aset Pemprov DKI di Jakarta Barat di bawah tanggung jawab Pemerintah Kota Jakbar sampai akhir Desember 2015 mencapai lebih dari Rp 26,525 triliun. Tanah dan bangunan tersebar di 40 lokasi. "Seluruh lokasi kami pagar dan pasangi papan pemberitahuan sejak akhir 2015," kata Sofyan.

Di Jakarta Timur, dari 18 bidang, sudah 12 bidang diberi patok sebagai legitimasi pemilik lahan itu adalah Pemprov DKI, seperti di Bambu Apus dan Cakung. Di kota ini diketahui ada 41 bidang tanah milik Pemprov DKI yang tersebar di sejumlah tempat dengan total luas 1 juta meter persegi atau 100 hektar. (MDN/IRE/HLN/WIN)

Sumber: Kompas | 10 Agustus 2016

Berikan komentar.