TRP
Lahan Bersengketa, Dua Rusun Batal Dibangun
10 Agustus 2016 \\ \\ 225

JAKARTA - Banyaknya kasus sengketa tanah di lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menghambat laju pembangunan. Hingga kemarin, rencana pembangunan dua rumah susun sederhana sewa dibatalkan karena lahan yang akan digunakan masih bersengketa.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (8/8), memastikan bahwa pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, dibatalkan. Sampai saat ini, kepemilikan di tanah di lokasi itu masih bersengketa dan tengah diproses Bareskrim Mabes Polri.

Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tanah yang dibeli Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) itu merupakan aset milik Dinas Kelautan, Peternakan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI.

"Tanahnya masih bermasalah, jadi pembangunan dibatalkan saja yang di Cengkareng Barat," ujar Basuki.

Kepala DPGP Arifin menambahkan, rusunawa di Waduk Pluit, Muara Baru, juga dibatalkan karena lahan di lokasi itu masih beperkara di pengadilan. Lahan itu juga belum dibebaskan.

Dua lokasi lain yang juga akan dibangun rusunawa dibatalkan pula meskipun karena alasan yang berbeda. Rusunawa di UPT Kayu di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dibatalkan karena akses jalannya tidak memadai untuk pelaksanaan pembangunan. Alat berat tidak bisa masuk sampai ke lokasi.

Pembatalan juga dilakukan terhadap rencana pembangunan rusunawa di eks kantor Sudin Kebersihan Jakarta Timur. Sebagian lahan di lokasi itu terkena pembangunan Tol Becakayu (Bekasi, Cawang, Kampung Melayu) dan sebagian lainnya masih digunakan Sudin Kebersihan Jaktim.

Dengan pembatalan rencana pembangunan di empat lokasi itu, Basuki memastikan, unit rusunawa yang terbangun hingga 2017 akan berkurang dari target 20.000 unit menjadi tinggal 14.000 unit yang bisa terealisasi.

Lebih 50 kasus

Kasus kepemilikan tanah yang akan didirikan rusunawa itu merupakan sebagian kecil dari kasus sengketa tanah milik Pemprov DKI. Tahun ini, ada lebih dari 50 bidang tanah yang tersebar di seluruh DKI dan tengah bermasalah hukum.

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah menjelaskan, bidang tanah yang bermasalah itu merupakan akumulasi kasus. Ada kasus yang sudah inkracht, ada yang masih digugat hukum. "Bahkan ada kasus dari tahun 1987 dan itu masih berjalan proses hukumnya sampai saat ini," ujarnya.

Menurut dia, maraknya kasus hukum yang berhubungan dengan aset tanah pemprov terjadi dalam beberapa tahun terakhir ketika nilai tanah di Jakarta makin mahal.

"Kami mulai menghadapi mafia yang makin menguat dalam beberapa tahun terakhir saat pembangunan mulai banyak," papar Yayan.

Untuk menghadapi kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan aset, ujar Yayan, Biro Hukum bekerja keras memenangkan kasus, di antaranya dengan menunjukkan bukti-bukti administrasi dan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui pasti tentang status tanah tersebut.

Dalam upayanya, Biro Hukum bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta untuk memperkuat bukti di pengadilan, khususnya dari aspek administrasi.

Biro hukum juga selalu meminta kepada BPKAD untuk melakukan pengamanan aset, dengan cara mempercepat terbitnya sertifikat aset.

Gubernur Basuki menambahkan, pemprov tidak membentuk satgas khusus untuk menelusuri aset. Pemprov hanya meminta lurah dan camat di seluruh DKI untuk melakukan penelusuran dan pendataan aset tanah. Masyarakat juga diminta aktif membuat pelaporan mengenai aset.

Pemprov DKI juga terus mengupayakan pendataan digital yang tertata dan tersentral. "Untuk aset, saya meminta setiap data aset untuk dimuat di Smart City (situs http://smartcity.jakarta.go.id). Untuk setiap sertifikat, saya juga meminta untuk dibuat secara digital supaya tahan api dan disimpan tersentral di gedung pusat arsip. Dulu, sertifikat itu hanya ditaruh di dus," ujar Basuki.

Untuk percepatan sertifikasi tanah, pemprov juga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional. (HLN)

Sumber: Kompas | 9 Agustus 2016

Berikan komentar.