TRP
Pembenahan DAS Tumpang Tindih
09 Agustus 2016 \\ \\ 155

KARAWANG — Pengelolaan dan pembenahan sungai selama ini tumpang tindih antar-instansi dan dengan komunitas masyarakat. Semua inisiatif bertujuan baik, tetapi hasilnya tidak efektif dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar karena bersifat sporadis dan tidak terintegrasi.

Hal itu mengemuka dalam Kongres Sungai (Sawala Wahangan) Jawa Barat yang berlangsung di Kampung Budaya Karawang, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Sabtu-Minggu (6-7/8).

Ketua Panitia Sawala Wahangan (rembukan tentang sungai) Hendro Wibowo menyebutkan, kongres digagas lima komunitas peduli sungai di lima daerah aliran sungai (DAS), yakni Citarum, Cisadane, Ciliwung, Citanduy, dan Cimanuk-Cisanggarung.

Rembukan ini digelar berangkat dari keprihatinan terkait kondisi sungai di Jabar. Diundanglah perwakilan lima komunitas DAS, unsur pemerintah, dan unsur perusahaan. Melalui kongres itu diharapkan terbangun konsep pengelolaan sungai berbasis partisipasi yang melibatkan semua pihak berkepentingan.

Kongres sungai juga jadi sarana menyamakan persepsi tentang pengelolaan lingkungan hidup, terutama masalah sungai. Perusahaan diajak memperkuat dan mengajarkan industri agar lebih bersahabat dengan sungai.

Kini sekitar 75 persen dari 40 DAS di Jabar rusak dan kritis. Kerusakan itu disebabkan ulah manusia dan faktor alam. "Betapa biadabnya orang-orang yang merusak dan mencemari sungai karena sungai selain penopang kehidupan juga membangun peradaban," ujar praktisi lingkungan dari Forum Sungai Cirebon, Bambang Sasongko.

Sekretaris Kongres Sungai Nasional Agus Gunawan Wibisono mengatakan, kongres dimaksudkan untuk konsolidasi tata kelola sungai karena tanggung jawab pengelolaan lingkungan, termasuk sungai, bukan hanya pada pemerintah. "Kami terus mendorong partisipasi masyarakat, akademisi, dan ilmuwan serta memastikan aturan yang ramah terhadap sungai," ujarnya.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan, pembenahan masalah sungai membutuhkan komunikasi multipihak yang kompak. Berbagai program dan strategi dari balai besar wilayah sungai (BBWS), pemerintah provinsi, kabupaten/kota, ataupun sejumlah komunitas pencinta lingkungan tak ada yang buruk. Namun, program itu tidak bersinergi dan koordinasinya lemah. "BBWS jalan ke mana, provinsi ke mana, kabupaten/kota ke mana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke mana. Semuanya berjalan masing-masing," kata Deddy.

"Kalau bicara pemetaan masalah dan bagaimana solusinya, bangsa ini sangat pintar. Komitmen komunitas di sepanjang DAS juga sudah sangat baik. Tapi, bagaimana mengomunikasikan ke berbagai pihak untuk menjadi gerakan terintegrasi, tersistem, dan bersatu padu, ini yang jadi masalah," tuturnya. (dmu)

Sumber: Kompas | 8 Agustus 2016

Berikan komentar.