TRP
Regulasi Karst Ditunggu
09 Agustus 2016 \\ \\ 190

Potensi Pelanggaran HAM Perlu Diredam

JAKARTA — Vakumnya regulasi, kebijakan, dan lembaga khusus pelestari dan pelindung karst memunculkan potensi pelanggaran HAM dan konflik sosial. Pemerintah didesak segera mengesahkan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Karst.

Pemerintah juga didesak membentuk lembaga khusus yang mengatur fungsi dan pemanfaatan karst. "Kami menunggu Presiden menggarap Peraturan Pemerintah (PP) tentang Ekosistem Karst yang di dalamnya ada konteks pelestarian karst dan perlindungan HAM. Rencananya, PP dipresentasikan di Komnas HAM, Agustus 2014. Namun, sekarang entah sampai di mana," ujar Nurkhoiron, Ketua Tim Pemantauan untuk Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Masyarakat sekitar kawasan karst bentukan Komnas HAM di Jakarta, Jumat (5/8).

Sejak 2013, Komnas HAM menerima pengaduan dari berbagai kelompok masyarakat dan individu terkait pembangunan atau beroperasinya pabrik semen dan penambangan batu kapur-bahan baku semen. Luas wilayah karst sekitar 8 persen luas wilayah Indonesia yang mencapai 1.922.570 kilometer persegi. Merespons pengaduan, dibentuk tim khusus dipimpin Nurkhoiron.

Selama Juni 2015 hingga 3 Agustus 2016, tim mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data, fakta, dan informasi terkait regulasi, kelembagaan, dan kebijakan yang relevan bagi pelestarian ekosistem karst dan perlindungan HAM. Empat daerah diteliti, yakni Rembang, Kebumen, Pati di Jawa Tengah, dan Tuban di Jawa Timur.

Rekomendasi, Komnas HAM mendesak pemerintah menggeser penambangan kapur dan pabrik semen di luar Jawa. "Daya dukung Jawa amat kritis. Apalagi, kurun 2015-2019 pembangunan pabrik semen akan meningkat pesat sejalan pembangunan infrastruktur," katanya.

Regulasi bias

Regulasi saat ini bias geologi, karena hanya menyebut karst dalam bentuk fisik pegunungan kapur sehingga condong untuk investasi pabrik semen. "Selama ini, dasar kebijakan Peraturan Menteri ESDM tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst sangat bias geologis. Zonasinya hanya yang tampak, tidak dalam konteks ekosistem," ujar Nurkhoiron, salah satu komisioner Komnas HAM.

Menurut Sekretaris Tim Mimin Dwi Hartono, akibat absennya regulasi, "Sekitar 99 persen kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan karst belum berstatus dilindungi karena belum ada penetapan pemerintah."

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memandang karst sebagai ekosistem yang harus dilindungi. Dalam konteks ekosistem, satu sama lain saling berkaitan. Di dalamnya ada aspek manusia yang memanfaatkan karst," kata Nurkhoiron.

Di sisi lain, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang bisa jadi pengendali kerusakan lingkungan dibuat dengan melanggar prinsip partisipatif, pemberdayaan, transparan, nondiskriminasi, akuntabel, dan terbuka. "Proses partisipatif amat penting, tetapi selalu dikesampingkan. Dokumen amdal juga dokumen publik. Jadi, kalau selesai bisa diakses secara terbuka," ujar Nurkhoiron.

Pelanggaran hak

Akibat pengabaian proses penyusunan amdal, kata Mimin, banyak pelanggaran HAM, di antaranya hak atas rasa aman dan perdamaian, hak atas air, hak atas informasi, hak atas tanah, hak atas kesehatan, hak atas kesejahteraan, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

"Di Tuban, dampak terhadap kesehatan, ketika dalam 45 hari meninggal 28 orang. Dokter tidak punya catatan memadai. Ternyata metode pengukuran kualitas udara emisi dan ambien hanya dilakukan sekali atau dua kali dalam periode di bulan Mei," ujar Mimin, mengacu laporan eksekutif. Juga ditemukan lubang bekas tambang yang puluhan meter dalamnya. Padahal, dekat permukiman warga. (ISW)

Sumber: Kompas | 6 Agustus 2016

Berikan komentar.