TRP
Kejari Bongkar Jaringan Penjual Tanah
05 Agustus 2016 \\ \\ 231

Aset Pemerintah Diincar, Data Serah Terima Dihilangkan

JAKARTA — Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terus memburu pelaku lain yang terlibat dalam penerbitan sertifikat dan penjualan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan Permata Hijau. Satu pegawai Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan pemohon penerbitan sertifikat sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Sarjono Turin, Rabu (3/8), mengatakan, dari penggeledahan di Kantor Pertanahan Jaksel, Selasa, ditemukan delapan bundel dokumen yang menguatkan dugaan bahwa penerbitan sertifikat lahan pada 2014 itu direkayasa. Lahan yang dipermasalahkan terletak di Jalan Biduri Bulan/Jalan Alexandri III, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, seluas sekitar 2.975 meter persegi.

”Kami menemukan berkas-berkas proses penerbitan sertifikat, termasuk surat pernyataan ahli waris, surat keterangan lurah, dan surat keterangan pengembang PT Permata Hijau yang diduga direkayasa,” tuturnya.

Kejari Jaksel mengonfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan memberikan keterangan dan para pihak menyatakan tak pernah memberikan kesaksian seperti tertulis di dokumen itu.

Kejari Jaksel menetapkan MI selaku pemohon penerbitan sertifikat dan pegawai negeri sipil di Kantor Pertanahan Jaksel berinisial AS sebagai tersangka. MI sudah ditahan, sedangkan AS untuk sementara tak ditahan karena statusnya sebagai PNS dan kooperatif.

Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Jaksel Taufik Rokhman mengatakan, penggeledahan dilakukan di ruangan Sekretariat Tim Kendali Program Pertanahan. Selain dokumen, pihak kejaksaan membawa daftar tamu dan satu komputer. ”Komputer itu mungkin untuk mereka mengecek surat keluar dan masuk serta surat-surat apa saja yang pernah dibuat,” katanya.

Terkait dengan kepemilikan tanah, kata Taufik, pihaknya belum bisa memberikan keterangan. Menurut dia, permasalahan lahan itu terjadi antara Pemprov DKI Jakarta, perusahaan, dan Kantor Pertanahan Jaksel. ”Artinya, (permasalahan) bukan hanya di Kantor Pertanahan Jaksel saja. Itu, kan, permasalahan-permasalahan di Pemprov, juga perusahaan, dan kami,” katanya.

Milik DKI sejak 1996

Dalam penggeledahan juga ditemukan riwayat lahan yang menunjukkan lahan itu sudah dibebaskan oleh PT Permata Hijau sejak 1976. Lahan itu lantas diserahkan PT Permata Hijau kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai pemenuhan kewajiban fasilitas umum dan fasilitas sosial, pada 1996.

Hal itu juga dibenarkan Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi. Penyerahan aset itu juga tercatat dalam berita acara serah terima pada 1996. ”Dalam laporan keuangan kami, lahan itu tercatat dalam akun tersendiri. Selama ini belum ada satuan atau unit kerja perangkat daerah yang mengelola,” katanya.

Namun, tahun 2014, Kantor Pertanahan Jaksel menerbitkan sertifikat hak guna bangunan atas nama Royani di lahan tersebut. Permohonan penerbitan sertifikat itu diajukan MI yang mengaku sebagai adik Royani.

Saat ini, Kejari Jaksel juga sudah mengantongi nama pemodal yang menjadi otak dari penerbitan sertifikat hasil rekayasa itu. Si pemodal ini diduga membiayai seluruh proses rekayasa sertifikat, termasuk membayar para saksi, MI, dan oknum aparat negara yang terlibat. Pemodal ini menjual lagi lahan itu dengan harga Rp 38 miliar pada 2014.

”Orang ini sudah diperiksa sebagai saksi. Dia sudah mengaku sebagai pembeli. Sudah ada saksi juga yang menyatakan dia memberikan uang kepada orang-orang ini,” kata Sarjono.

Kejari Jaksel juga terus memburu oknum aparat negara ataupun pejabat pertanahan lain di kasus ini. Diduga, praktik ini terstruktur dan sistematis.

AS, yang saat kasus terjadi merupakan pejabat juru ukur Kantor Pertanahan Jaksel, diduga bukan satu-satunya aparat negara yang terlibat. ”Peran AS dalam kasus ini kecil, tetapi sangat penting. Dia bisa jadi jalan masuk untuk mengungkap kasus ini lebih dalam,” kata Sarjono.

Hilangkan data

Sarjono mengatakan, rekayasa kepemilikan atas aset daerah biasanya dimulai dengan oknum di instansi terkait yang sengaja menyembunyikan atau menghilangkan data pembebasan atau penyerahan lahan itu kepada Pemprov DKI. ”Seperti di kasus ini, orang-orang itu sebenarnya ada waktu lahan diserahkan. Setelah 20 tahun kemudian, pejabat berganti, dicoba untuk disertifikatkan lagi,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginstruksikan jajarannya mencari lahan yang terbengkalai, lalu memastikan kepemilikan lahan itu guna mencegah terulangnya kasus Permata Hijau. ”Namun, kami juga mesti mengajak polisi dan pengadilan untuk memastikan status tanah itu,” ujarnya.

Menurut Michael Rolandi, sebagian aset telah diverifikasi dan dipublikasi melalui situs jakartasmartcity.go.id. Publik bisa turut mengawasi karena data aset, seperti koordinat lokasi dan nama jalan, disertakan di situs itu.

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, di lahan Permata Hijau dipasang papan bertuliskan tanah milik Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah penyerobotan lahan. (HLN/MKN/IRE/*)

Sumber: Kompas | 4 Agustus 2016

Berikan komentar.