TRP
Eksploitasi Dihentikan
05 Agustus 2016 \\ \\ 221

Presiden Perintahkan Dilakukan Kajian Lingkungan Strategis

SEMARANG — Manajemen PT Semen Indonesia berkomitmen menghentikan eksploitasi batu kapur di kawasan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Hal ini menyusul arahan Presiden Joko Widodo memberlakukan moratorium izin pabrik semen di kawasan Kendeng dan menginstruksikan pengkajian lingkungan hidup strategis di wilayah itu.

Pernyataan Presiden disampaikan pada Selasa (2/8) saat bersama Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menemui perwakilan masyarakat Pegunungan Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen di wilayah mereka di Kabupaten Rembang dan Pati, Jawa Tengah. Masyarakat Kendeng, sebagian besar perempuan dan petani, mendirikan tenda sejak beberapa hari lalu di depan Istana Negara, Jakarta.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharto, Rabu (3/8), saat dikonfirmasi menyatakan, pihaknya akan mengikuti instruksi Presiden tersebut. "Pemilik saham mayoritasnya juga pemerintah. Jadi, mesti tunduk kepada pemerintah. Kami akan jalankan apa yang jadi arahan Presiden," ujarnya.

Untuk itu, PT Semen Indonesia akan menghentikan eksploitasi batu kapur di kawasan Pegunungan Kendeng. Selain itu, terbuka melibatkan pihak terkait dalam kajian lingkungan strategis tersebut.

Meski demikian, menurut Agung, hal itu tak menghentikan operasional pabrik di Rembang yang kini mencapai 95 persen. Hanya saja, perusahaan akan memikirkan lebih lanjut mengenai suplai bahan baku semen terutama batuan kapur.

Dia mencermati, pernyataan Presiden lebih menyasar pada peninjauan ulang eksploitasi kawasan yang berpotensi merusak lingkungan karena merupakan daerah penyimpan air tanah. Untuk itu, lanjut Agung, PT Semen Indonesia membuka ruang dialog dengan pemerintah dan warga penolak pabrik semen.

Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Joko Priatno menyampaikan, dalam pertemuan di Istana Negara, Presiden meminta penghentian sementara izin pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng selama satu tahun. Selama itu, Presiden memerintahkan dilakukan kajian lingkungan hidup strategis.

Kajian ini akan melibatkan sejumlah kementerian seperti Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah. Seluruh proses ini akan dipimpin Kantor Staf Kepresidenan. Hasil studi itu yang akan menjadi rujukan bagi pemerintah pusat, daerah, dan investor, termasuk masyarakat.

Namun, masyarakat Kendeng, lanjut Joko, berharap Presiden Jokowi menindaklanjuti kesepakatan yang dihasilkan dengan mengeluarkan surat keputusan (SK). "Dalam kajian lingkungan strategis ini, warga juga harus dilibatkan," ungkapnya.

Setelah kesepakatan dengan Presiden, menurut Joko, tenda ibu-ibu Kendeng di depan Istana Negara diakhiri. Namun, tenda yang selama ini didirikan di tapak pabrik semen di Kecamatan Gunem, Rembang, yang sudah berdiri selama dua tahun baru akan dihentikan setelah Presiden mengeluarkan SK soal keputusan itu. Tenda perjuangan juga didirikan warga Kendeng di depan Kantor Gubernur Jateng selama tiga hari terakhir.

Pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng selama ini terus menjadi polemik. Sebagian masih diproses di ranah hukum. Warga terutama mempersoalkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Masyarakat Kendeng masih mengajukan peninjauan kembali atas putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menolak gugatan warga dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terkait pendirian pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.

Ketidakpastian

Terkait hal ini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. "Saya menanyakan kajian lingkungan yang dimaksud seperti apa. Kalau kajian tambang keseluruhan, Jateng sudah punya. Saya belum dapat penjelasan pasti, tetapi kata beliau, pabrik semen Rembang sudah 95 persen berdiri jadi tidak mungkin dibatalkan," katanya.

Ditambahkan, pembangunan pabrik semen selalu jadi sengketa di masyarakat. Untuk menghindarinya, pemerintah pusat bisa melakukan moratorium. Dengan itu semua izin pendirian pabrik semen baru ditolak. Moratorium akan jadi solusi mencegah kerusakan lingkungan.

"Kalau mau, Istana sebenarnya bisa langsung moratorium pabrik semen. Kami pasti dukung, masukkan daftar hitam. Semua izin dibatalkan, tidak ada pabrik semen baru," katanya,

Hasil pertemuan dengan Presiden, menurut Ganjar, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Semestinya Presiden bisa membatalkan pabrik semen di Rembang sekaligus. Namun, Presiden Jokowi memilih menjanjikan kajian lingkungan strategis di kawasan Pegunungan Kendeng. Tentang hal ini, Ganjar mengaku belum paham apa dan bagaimana kajian lingkungan yang dimaksud. (GRE)

Sumber: Kompas | 4 Agustus 2016

Berikan komentar.