TRP
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Segera Dibahas
05 Agustus 2016 \\ \\ 215

JAKARTA — Menindaklanjuti pengarahan Presiden Joko Widodo terkait kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS di wilayah Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan segera membahasnya dengan Kantor Staf Presiden. Diskusi terutama membahas gambaran rencana dan langkah-langkah untuk KLHS yang diwajibkan undang-undang.

"Kami juga akan membahas koridor kriteria informasi wajib apa yang harus dijawab KLHS. Selanjutnya, baru terjadi proses memutuskan bentuk kebijakan terbaik yang akan dihasilkan," kata Siti, menjawab pertanyaan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (3/8). Kementerian LHK merupakan Ketua Panitia Pengarah KLHS.

Secara prinsip, kata Siti, untuk langkah awal harus dilihat bersama yang menjadi pokok masalah dan disepakati isu utamanya dari aduan masyarakat yang dikembangkan menjadi dasar kajian. Kemudian, faktor penekannya diputuskan, yaitu kegiatan tambang untuk semen.

Untuk proses selanjutnya, membuat struktur metode dan kerangka berpikir agar saat dilaksanakan menjadi terbuka dan partisipatif. "Apalagi, tim masyarakat yang menghadap Presiden sudah bilang bahwa akan aktif berpartisipasi," katanya.

Tokoh Sedulur Sikep Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, Gunretno, menekankan, jejaring masyarakat akan terus mengawal pernyataan Presiden, bahwa KLHS yang berisi kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan harus dilakukan sebelum eksplorasi dilakukan.

Pesan leluhur Kendeng, kata Gunretno, adalah menjaga kelestarian pegunungan Kendeng demi kesejahteraan warganya. "Demi lestarinya pertanian, demi menjaga keseimbangan lingkungannya, demi menjaga lumbung pangan nasional," dikutip dari rilis Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng.

Indikator kajian

Menurut Siti, penekanan perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan wajib dilakukan sebagai indikator kajian setiap skenario kebijakan. Selanjutnya, Kantor Staf Presiden dapat membuat opsi format kebijakan, apakah bentuknya Instruksi Presiden atau dimasukkan ke tata ruang daerah, atau ke bentuk lain.

Adapun mekanisme KLHS sebenarnya sederhana, yakni mengkaji skenario terhadap indikator daya dukung, memilih alternatif terbaik, lalu memberikan rekomendasi program mitigasi yang harus dilakukan pemerintah. Apabila hasilnya relevan, KLHS tersebut bisa merekomendasikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang baru.

Sebelumnya, seusai mendampingi perwakilan warga Kendeng bertemu Presiden, Selasa lalu, dosen ekologi manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Soeryo Adiwibowo, mengatakan, keputusan adanya KLHS merupakan langkah maju. Sebab, selama ini warga Pegunungan Kendeng, termasuk para pendamping dari perguruan tinggi di Semarang dan Yogyakarta, telah berupaya berkolaborasi mencari solusi konflik. Namun, selalu gagal.

"Ini titik kulminasi dari inisiatif yang kami gagas, mendapat dukungan kuat. Jadi, KLHS bukan amdal, karena amdal hanya bagian dari proyek, tetapi KLHS adalah menyangkut seluruh ekosistem di Pegunungan Kendeng terlepas di kabupaten apa letaknya, terlepas ada pabrik apa. Dan, KLHS itu diamanatkan undang-undang," katanya. (SON/NTA/GSA)

Sumber: Kompas | 4 Agustus 2016

Berikan komentar.