TRP
Karst Kendeng - Eksplorasi Tunggu Kajian Lingkungan
03 Agustus 2016 \\ \\ 267

JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengatakan, eksplorasi karst di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, tak akan dilakukan sebelum ada kajian lingkungan hidup strategis. Kajian itu untuk memastikan aktivitas penambangan karst untuk semen tidak berdampak buruk bagi warga dan lingkungan, termasuk ketersediaan air bersih.

Proses KLHS berlangsung satu tahun di bawah koordinasi Kantor Staf Presiden, karena proses itu lintas kementerian/lembaga, termasuk pemerintahan daerah. "Hasil studi itu akan jadi rujukan pemda, pusat, investor, termasuk masyarakat. Ini jalan keluar terbaik bagi kemelut persoalan pabrik semen ini," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, seusai pertemuan tertutup Presiden dengan wakil warga dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati, Rembang, dan Grobogan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/8).

Tujuh belas perwakilan warga dipimpin tokoh Sedulur Sikep, Gunretno, yang didampingi pakar ekologi Institut Pertanian Bogor, Soeryo Adiwibowo.

Polemik pembangunan pabrik semen, khususnya di kawasan Kendeng, sudah lebih dari dua tahun. Setidaknya, dua kali perwakilan warga menggelar aksi di depan Istana Presiden. Hingga kemarin, kemah warga masih berdiri sejak Selasa pekan lalu.

"Presiden mendengar keluhan masyarakat Kendeng. Presiden sudah menyepakati kajian lingkungan strategis supaya diketahui di kawasan gunung kapur itu mana yang bisa dieksploitasi dan tidak," kata Teten.

Saat ini, pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia Tbk sudah 95 persen. Pembangunan pabrik sudah dapat izin, tetapi kawasan tambangnya bisa dikaji ulang melalui KLHS.

Di tempat terpisah, Sekretaris Perusahaan PT SI, Agung Wiharto, mengatakan, pihaknya belum bisa memberi banyak komentar. "Kami harus pastikan lagi apa yang dimaksud dari pertemuan itu. Sebagai perusahaan publik, BUMN milik pemerintah, kami harus hati-hati supaya tidak salah langkah," katanya.

Gunretno bersama wakil warga menyambut gembira keputusan Presiden. "Kami puas dan berharap betul, serta berdoa, Presiden Jokowi akan secepatnya menindaklanjuti keputusan itu. Kami siap diajak rembukan, karena selama ini tidak diajak rembukan secara total," ujarnya.

Menurut Soeryo Adiwibowo, gagasan KLHS baru dapat dukungan kuat setelah perwakilan warga Kendeng bertemu Presiden. "Presiden setuju ini salah satu jalan melihat daya dukung dan daya tampung seluruh Pegunungan Kendeng sehingga bisa dilihat mana yang akan membahayakan tata air di wilayah sekitar, mana yang bisa ditoleransi," katanya. (SON/NDY/GSA)

Sumber: Kompas | 3 Agustus 2016

Berikan komentar.