TRP
Masyarakat Hukum Adat - Regulasi Minus Peneguhan
01 Agustus 2016 \\ \\ 260

 

Pekan lalu, tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memeriksa kesiapan masyarakat hukum adat Amatoa di Kajang, Sulawesi Selatan, untuk menerima hutan tempat mereka tinggal sebagai wilayah adatnya. Pemeriksaan itu untuk memastikan bahwa masyarakatnya benar-benar siap sehingga tak akan memindahtangankan hutan atau mengubahnya untuk fungsi lain.

Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan telah menjadi diskursus yang tak lekang oleh waktu. Sejak dokumen laporan Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan diserahkan kepada pemerintah pada 16 Maret 2016, belum satu pun kawasan hutan dikembalikan kepada masyarakat hukum adat yang tinggal di dalamnya.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Minggu (31/7), di Parapat, Riau, saat ini masyarakat adat menghuni sekitar 4,3 juta hektar kawasan hutan.

Kembali ke soal regulasi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU No 41/1999 tentang Kehutanan telah jadi batu penanda pengakuan negara atas keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dan hak-haknya, terutama hak atas wilayah adat. Ini sejalan prinsip universal penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

Dalam seminar Perkumpulan HuMa, Selasa (26/7), "Pandangan Perkumpulan HuMa Indonesia terhadap Langgengnya Praktik-praktik Pelucutan Hak Kepemilikan dan atau Penguasaan Tanah" terungkap, semua regulasi dan kebijakan pemerintah soal pengakuan hak MHA seakan jalan di tempat.

Begitu Putusan MK 35 terbit, 12 kementerian/lembaga negara pada 11 Maret 2013 menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia demi terwujudnya harmonisasi kebijakan dan berbagai regulasi serta penyelarasan teknis dan prosedur.

Setahun kemudian, 12 Maret 2015, Kementerian LHK (KLHK) membentuk Sekretariat Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan dan Kehutanan. Lebih dari tujuh aktivis dari organisasi masyarakat sipil dilibatkan. Masyarakat bisa melaporkan kasusnya dan dapat mengecek kemajuan penanganannya. "Tidak kedengaran bagaimana kelanjutannya," ujar Sandrayati Moniaga, salah satu komisioner Komnas HAM yang melakukan inkuiri nasional.

KLHK juga membuat Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat di bawah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Sejumlah aktivis lingkungan diangkat sebagai penasihat.

Tidak sinkron

Empat buku laporan inkuiri telah disampaikan langsung kepada Menteri LHK. Lebih dari 200 kasus dilaporkan langsung ke KLHK, tetapi tak jelas juga bagaimana penyelesaiannya.

Selama ini, ketika masyarakat adat tidak diakui keberadaannya, terus-menerus terjadi pengambilalihan sewenang-wenang hutan adat atau bagian hutan adat. Fungsi hutan dialihkan menjadi perkebunan, pertambangan, hutan konservasi, atau daerah transmigrasi. "Pengalihan itu memang legal (sah secara hukum). Namun, tidak legitimate (absah)," ujar Sandra. Sementara, penangkapan dan kekerasan serta kriminalisasi terhadap masyarakat adat terus terjadi.

Andik Hardiyanto, mantan aktivis untuk urusan perdesaan yang kini tenaga ahli Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi, mengatakan, "Tak ada strategi baru dan cara pandang baru dalam pembangunan. Tetap dilakukan dengan amat elitis."

Sandra mengatakan, "Bagaimana mau menyelesaikan konflik yang sifatnya demikian kompleks dan rumit, melibatkan banyak kementerian, hanya dengan lembaga setingkat direktorat? Tentu kurang otoritatif."

Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Noer Fauzi Rachman mengatakan, semua menteri dan kepala lembaga bekerja keras. Namun, semuanya sektoral. "Sama-sama bekerja, tapi tidak bekerja sama," katanya.

Butuh afirmasi

Saat berbagai kebijakan dan regulasi telah dibuat, di sisi lain Rencana Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat justru terpental dari Program Legislasi Nasional 2016. Satgas Masyarakat Adat yang diusulkan pun tak kunjung terwujud.

Direktur Eksekutif Epistema Institute Yance Arizona mengatakan, pelucutan hak kepemilikan lahan dari masyarakat adat menghancurkan relasi kompleks antara MHA dengan hutan dan sumber daya alam di dalamnya. "Diubah jadi relasi ekonomi semata. Politik hukumnya diarahkan ke ekonomi," katanya.

Ketika masyarakat langsung dihadapkan pada birokrasi dan logika hukum yang bukan arena mereka, itu menjadi tak mudah. Proses pengakuan MHA dan hak atas wilayahnya di kawasan hutan mensyaratkan perda dan peta partisipatif.

"Saat akses dibuka sama, ini bukan hal mudah bagi mereka. Karena, ada ketimpangan kemampuan mengakses antara masyarakat adat dengan para pemilik modal, pemegang HGU," tambah Yance. "Harus ada afirmasi agar memudahkan. Tanpa afirmasi, semua regulasi dan kebijakan sulit jalan karena ketidaksetaraannya tinggi."

Jika ada deregulasi ekonomi memudahkan investor, "Kenapa tidak ada pemudahan untuk individu dan masyarakat kecil seperti MHA. Mereka perlu perlakuan khusus karena mereka tidak paham (regulasi)," tambahnya. Regulasi tanpa afirmasi (peneguhan) hanya akan melahirkan status quo baru. BRIGITTA ISWORO L

Sumber: Kompas | 1 Agustus 2016

 

Berikan komentar.