TRP
Desa Adat Penolak Reklamasi Bertambah
01 Agustus 2016 \\ \\ 253

DENPASAR — Penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa, Bali, berlanjut. Hingga kini, 39 desa pakraman (adat) di seluruh Bali menolak rencana reklamasi tersebut.

Terakhir, Desa Pakraman Tanjung Bungkak, Kota Denpasar, turut bergabung dalam barisan desa adat yang menolak rencana reklamasi Benoa. Bendesa (ketua) Adat Tanjung Bungkak I Ketut Suweden menyampaikan sikap penolakan itu dalam unjuk rasa menolak reklamasi Teluk Benoa, yang digelar Desa Pakraman Tanjung Bungkak bersama Desa Pakraman Sumerta, di catus pata (simpang empat) Jalan WR Supratman-Jalan Kenyeri, Kota Denpasar, Minggu (31/7).

Unjuk rasa juga dihadiri massa Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi dari Kota Denpasar dan sekitarnya, di antaranya Kabupaten Badung dan Gianyar. Unjuk rasa diikuti perwakilan forum pasubayan (kesepakatan) desa adat seluruh Bali menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

Suweden menerangkan, sikap menolak rencana reklamasi Teluk Benoa diputuskan dalam rapat pengurus desa adat dan pengurus banjar adat di Desa Adat Tanjung Bungkak. "Kami merasakan semangat desa-desa adat lainnya yang lebih dulu bersikap menolak reklamasi," katanya.

Warga desa juga merasakan kekhawatiran yang sama dengan desa adat lain terkait dampak reklamasi terhadap lingkungan, kesucian kawasan, dan budaya.

Ketua Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa I Wayan Swarsa mengatakan, bergabungnya Desa Adat Tanjung Bungkak menambah jumlah desa adat di Bali yang menolak rencana reklamasi. Kini, jumlah desa adat yang bergabung pasubayan desa adat menolak rencana reklamasi 39 desa.

"Sebagian besar desa adat di pesisir Pulau Bali, mulai Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Gianyar, sampai Karangasem," kata Swarsa. "Dari 11 desa adat di sekitar Teluk Benoa, 10 desa adat menolak," katanya.

Tanggapan investor

Menanggapi bergulirnya penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa, Direktur Utama PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) Heru Budi Wasesa mengatakan, TWBI tak mempermasalahkan beda sikap terkait rencana revitalisasi kawasan Teluk Benoa. "TWBI belum melakukan kegiatan di lokasi. Kami mematuhi peraturan pemerintah," katanya.

Pihak TWBI masih menunggu keputusan pemerintah terkait perpanjangan izin lokasi di Teluk Benoa dan pembahasan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan revisi terakhir.

Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Wayan Gendo Suardana mengatakan, gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa akan terus berlanjut sampai pemerintah membatalkan rencana reklamasi. (COK)

Sumber: Kompas | 1 Agustus 2016

Berikan komentar.