TRP
88 Kota Sepakat Menuju Kota Cerdas
01 Agustus 2016 \\ \\ 1

JAMBI — Sebanyak 88 kota sepakat untuk sama-sama bertransformasi menuju kota cerdas. Berbagai instrumen dan sistem dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Demikian terangkum dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) V pada 27-29 Juli di Kota Jambi. Kegiatan yang diikuti 88 kota di seluruh wilayah Indonesia ini dihadiri oleh 69 wali kota, 11 wakil wali kota, dan berbagai elemen dalam pemerintahan kota.

Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2012-206 Vicky Lumentut mengatakan, seluruh kota kini sama-sama ingin berbenah dan menjadi kota cerdas. Sejumlah daerah bahkan telah menonjol, misalnya Surabaya. Hal itu mendorong daerah-daerah lain untuk menerapkan hal serupa. "Seluruh daerah berkomitmen untuk membangun diri sebagai kota cerdas," katanya.

Terkait itu, tranformasi kota akan diawali dengan perampingan struktur organisasi pemerintah daerah. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sumarsono mengatakan, daerah ditargetkan sudah akan merampingkan hingga 25 persen organisasi pemdanya dari kondisi eksis. Pengecualian bagi daerah di perbatasan, kepulauan, dan pegunungan yang perampingannya 10 persen.

"Nantinya struktur organisasi baru yang lebih ramping sudah harus efektif berjalan pada 2017," ujar Sumarsono.

Saat ini, katanya, baru Kota Surabaya yang dinilai benar-benar telah mengembangkan prinsip kota cerdas secara lengkap. Daerah lain dapat belajar dari kota tersebut. Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan simposium yang diikuti 40 kota untuk memperkenalkan konsep kota cerdas. Dari 40 kota tersebut, akan diseleksi 10 kota untuk mendapatkan pendampingan. Pihaknya bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Selain dituntut menerapkan debirokratisasi, pemda juga diminta berlomba-lomba mengupayakan inovasi. "Negara akan memberi penghargaan terbaik bagi wali kota dan bupati yang melakukan inovasi daerah dalam berbagai perspektif. Akan ada pengakuan negara atas kerja daerah," ujarnya.

Dalam munas tersebut, sejumlah wali kota mempersoalkan dana bagi hasil triwulan akhir tahun lalu yang tidak kunjung diberikan pusat. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, dana bagi hasil untuk daerahnya triwulan IV tidak ditransfer Rp 283 miliar. Hal itu berdampak besar terhadap pembangunan daerahnya. "Penyelesaian anggaran menjadi karut-marut," ujarnya.

Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan, pusat menuntut daerah menyelesaikan proyek pembangunan lebih cepat, tetapi dana pusat ke daerah baru tuntas diberikan pada akhir tahun. Kondisi itu membuat daerah harus berutang atau menomboki.

Munas Apeksi V juga menetapkan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sebagai Ketua Dewan Pengurus untuk masa jabatan 2016-2020. (ita)

Sumber: Kompas | 30 Juli 2016

Berikan komentar.