TRP
Reklamasi - Arah-arah yang Membingungkan Publik
01 Agustus 2016 \\ \\ 187

Pengumuman Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli ketika itu, Kamis (30/6), soal nasib reklamasi Teluk Jakarta, mengejutkan Tuty Kusumawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. "Isinya beda banget dengan rekomendasi tim!" ujarnya.

Siang itu, Tuty tak bisa ikut rapat Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta, seperti biasanya. Dia berhalangan karena harus bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk terdakwa Ariesman Widjaja, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), dalam kasus dugaan suap terkait dengan pembahasan perda reklamasi Teluk Jakarta.

Akan tetapi, sejumlah staf Tuty hadir dalam rapat "pamungkas", bersama Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Oswar Muadzin Mungkasa. Mereka mewakili Pemprov DKI. Hadir dalam rapat itu, antara lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan San Afri Awang.

Seusai rapat, saat memberikan keterangan pers, Rizal Ramli menyatakan, pengembang Pulau G, PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT APL, harus menghentikan proyek secara permanen karena terkategori melakukan pelanggaran berat. Sementara pengembang Pulau C, D, dan N boleh melanjutkan pekerjaan meski dengan sejumlah catatan.

Sejumlah tenaga ahli Rizal Ramli, dalam diskusi di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Jalan MH Thamrin, Senin (18/7), meyakinkan keputusan itu dengan sejumlah argumentasi. Pengembang Pulau G dinilai melanggar karena membangun di atas pipa gas, masuk dalam area labuh Pelabuhan Sunda Kelapa, mengganggu arus air untuk PLTGU Muara Karang, serta berpotensi memicu konflik di kalangan nelayan karena alur pencarian ikan terhambat.

"Pada 16 Juni 2016, PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) bersurat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan karena khawatir pembangunan pulau reklamasi memengaruhi kinerja pembangkit di pantai Teluk Jakarta. Pembangkit terganggu kalau suhu air laut meningkat sebagai dampak reklamasi," kata Abdulrachim, salah satu tenaga ahli Rizal Ramli, Senin (18/7).

Tak sesuai, tak terang

Saat mengetahui bahwa penjelasan Rizal tak sesuai dengan kesepakatan dalam rapat terakhir, Tuty segera bereaksi. Dia meminta salinan notulensi dan rekomendasi terakhir. "Benar bahwa apa yang disampaikan Pak Rizal (Ramli) berbeda dengan rekomendasi. Kami bisa memastikannya," kata Tuty.

Dalam surat elektronik yang dikirim staf Rizal kepada Tuty, Kamis (30/6), pukul 20.24, tertulis pengantar, "Berikut ini terlampir paparan reklamasi ketua komite dan Tim 1, 2, dan 3 tadi siang. Poin-poin kesimpulan hasil pertemuan belum ada dalam paparan ini karena diucapkan langsung Pak Menko (Maritim dan Sumber Daya) di akhir pertemuan".

Menurut Tuty, surat itu menguatkan bahwa pernyataan lisan Rizal Ramli dalam konferensi pers tak sesuai hasil rapat. Sebab, paparan memuat rekomendasi persis dengan hasil rapat komite bersama, yakni Pulau C, D, dan N dapat dilanjutkan dengan penyesuaian, sementara 14 pulau lain perlu dikaji dan didesain ulang dengan pertimbangan asas manfaat dan solusi.

Seperti Tuty, Oswar dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkeras bahwa pernyataan Rizal sekadar lisan. Tak ada keputusan tertulis yang diterima Pemprov DKI. Oleh karena itu, Pemprov DKI bersurat kepada Presiden untuk mempertanyakan putusan tersebut.

Belakangan, Rizal Ramli diganti. Presiden Joko Widodo memasang Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pengganti. Pejabat Menko Maritim dan Sumber Daya memang telah berganti dan berpotensi membawa keputusan berbeda soal reklamasi. Pemprov DKI menunggu keputusan pusat.

Selain dasar aturan yang tumpang tindih, kebijakan reklamasi menjadi perdebatan yang tak pernah usai, khususnya soal pro-kontra dampak lingkungan dan sosial. Gugat-menggugat dan protes tak berkesudahan. Selisih paham antarlembaga dan instansi pemerintah melengkapi kebingungan publik. Selain tak senada, pemerintah tak cukup terang menjelaskan sikap dan posisinya kepada masyarakat. (Mukhamad Kurniawan)

Sumber: Kompas | 30 Juli 2016

Berikan komentar.