TRP
Reklamasi Makassar-Gugatan Walhi Tidak Diterima
29 Juli 2016 \\ \\ 261

MAKASSAR — Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak menerima gugatan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atas surat izin reklamasi yang dikeluarkan Gubernur Sulawesi Selatan kepada PT Yasmin Bumi Asri di kawasan Centre Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan. Walhi menyatakan banding atas putusan tersebut.

Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Tedi Romyadi dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, Kamis (28/7). Tedi didampingi oleh hakim anggota Joko Setiono dan Fajar Wahyu Jatmiko.

Yayasan Walhi menggugat surat izin Gubernur Sulsel bernomor 644/6272/Tarkim dan 644/6273/Tarkim. Kedua surat itu adalah izin lokasi dan izin reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Sulsel atau dikenal dengan Centre Point of Indonesia. Kedua surat izin itu diberikan kepada PT Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013 dengan luas areal reklamasi 157,23 hektar.

Dalam putusannya, hakim menyatakan tidak ditemukan fakta adanya kerugian lingkungan hidup, baik berupa pencemaran lingkungan maupun kerusakan ekosistem dari aktivitas reklamasi. Dengan begitu, hakim menyimpulkan tidak ada kepentingan publik yang diwakili oleh penggugat yang dirugikan dari terbitnya obyek sengketa ke satu, yakni Surat Izin Gubernur Sulsel Nomor 644/6272/Tarkim.

Pertimbangan lain, hakim menilai gugatan terhadap Surat Izin Gubernur Sulsel Nomor 644/6273/Tarkim atau obyek sengketa kedua sudah melewati batas waktu 90 hari seperti yang ditentukan perundang-undangan sehingga tidak dapat lagi digugat ke PTUN. Hal itu membuat gugatan terhadap obyek sengketa kesatu menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi.

Dalam putusan itu, Joko Setiono menyampaikan pendapat berbeda dengan dua hakim lainnya. Joko menyatakan, kepentingan yang dirugikan tak perlu menunggu kerusakan atau pencemaran terjadi. Gubernur Sulsel juga tak berwenang mengeluarkan surat izin lokasi dan pelaksanaan reklamasi tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013, kewenangan itu seharusnya berada di pemerintah kabupaten/kota.

Seusai sidang, penasihat hukum Walhi, Haswandy Andi Mas, mengatakan, pihaknya akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim tersebut sekaligus mempertimbangkan menempuh upaya hukum perdata. Haswandy menilai, majelis hakim lebih banyak mendasarkan putusan pada keterangan saksi ahli ketimbang pihak tergugat.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati mengatakan, upaya banding akan ditempuh karena kasus ini menunjukkan kepada masyarakat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Gugatan ini juga untuk memberikan keadilan terhadap ruang kehidupan masyarakat kecil, terutama nelayan, yang akan terdampak reklamasi. (ENG)

Sumber: Kompas | 29 Juli 2016

Berikan komentar.