TRP
Pembangunan Kota yang Tidak Terencana Picu Kemiskinan
29 Juli 2016 \\ \\ 247

Masalah Pokok Disepakati

SURABAYA — Para delegasi The Third Session of Preparatory Committee for Habitat III menyepakati tiga persoalan utama untuk ditindaklanjuti pada Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador, Oktober mendatang. Ketiga masalah perkotaan yang harus diantisipasi adalah kemiskinan, okupasi lahan, dan harga rumah yang tidak terjangkau.

"Isu utama dari agenda baru perkotaan sudah disepakati secara konsensus. Sekarang masih negosiasi untuk tindak lanjut dari agenda tersebut ke depan," kata Direktur Eksekutif UN-Habitat Joan Clos, Rabu (27/7), di Surabaya, Jawa Timur. Negosiasi itu masih berlangsung hingga Rabu malam.

The Third Session of Preparatory Committee for Habitat III atau Prepcom III yang berlangsung di Surabaya selama tiga hari sejak Senin (25/7) itu diikuti peserta dari 142 negara dengan peserta aktif 2.571 orang yang menyepakati agenda baru perkotaan. Total peserta yang teregistrasi dalam acara ini berjumlah lebih dari 4.000 orang.

Menurut Clos, kemiskinan timbul akibat tidak ada perencanaan yang baik untuk mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk. Sebagian besar penduduk berpindah ke kota tanpa memiliki keterampilan sehingga mereka tinggal di kota tanpa memiliki pekerjaan yang layak.

Kondisi itu kemudian memicu munculnya berbagai kejahatan dan bahkan terorisme. Untuk itu, perlu ada pelatihan untuk warga yang bermigrasi ke kota agar memiliki keterampilan.

Selain itu, pembangunan kota yang tidak terencana juga terlihat dari tingginya okupasi lahan. Di perkotaan, tak hanya lahan yang semakin sempit, tetapi juga harganya melambung tinggi.

Masalah berikutnya adalah harga rumah yang semakin tidak terjangkau, terutama dalam 20 tahun terakhir. Hal itu terjadi bersamaan dengan biaya hidup di kota yang semakin mahal. Kondisi ini menyebabkan sebagian orang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyewa atau membeli rumah. Karena itu, pemerintah harus membantu.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kebijakan yang kuat, pelibatan semua pihak dan masyarakat agar ikut berkontribusi. Yang kami bawa ke Quito adalah komitmen yang kuat," kata Clos.

Pemerintah pun perlu membuat kebijakan yang komprehensif guna menyelesaikan permasalahan kota yang komplet. Untuk menyelesaikan masalah perkotaan itu, Indonesia berupaya mengedepankan budaya dan hubungan desa dengan kota. "Budaya menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan perkotaan sehingga kota memiliki identitas," kata Ketua Panitia Prepcom III Rina Agustin Indriani.

Negara kepulauan

Isu perkotaan di kawasan perairan atau kota-kota di pulau-pulau kecil serta keterkaitan antara kawasan darat dan laut juga menjadi masukan dalam Prepcom III yang sudah diterima semua negara. Dalam Prepcom III ini, Indonesia berperan besar karena turut menyuarakan kepentingan negara-negara kepulauan.

Dalam membangun kota, Indonesia juga mengedepankan pendekatan pengembangan yang terpusat pada individu. Artinya, pembangunan harus berfokus pada manusia dan harus dapat segera dinikmati manfaatnya.

Joan Clos menilai pelaksanaan Prepcom III di Surabaya ini luar biasa. "Para delegasi akan pulang dengan membawa banyak memori yang menggembirakan tentang Surabaya," ujarnya.

Selama Prepcom III berlangsung, Pemerintah Kota Surabaya menjamu para delegasi secara maksimal. Para tamu diajak berkeliling ke beberapa tempat, seperti kampung-kampung yang sudah terkelola dengan baik serta melihat berbagai infrastruktur di Surabaya. "Semua tamu memuji, jadi acara ini mendorong warga untuk tidak rendah diri," ujar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Apalagi, Risma menambahkan, Surabaya telah menerapkan program pembangunan yang searah dengan tujuan agenda baru perkotaan.

Surabaya telah berupaya meningkatkan kualitas masyarakatnya dengan membangun dari kampung. Masyarakat di kampung dilatih membuat berbagai macam usaha. Selain itu, Surabaya juga telah berusaha membangun rumah susun. (DEN/NAD)

Sumber: Kompas | 28 Juli 2016

Berikan komentar.