TRP
Karst Kendeng - Pemerintah Diajak Bedah Amdal Bersama
27 Juli 2016 \\ \\ 153

JAKARTA — Sejumlah warga Rembang, Jawa Tengah, yang akan terdampak pembangunan pabrik semen mengajak pemerintah bersama-sama membedah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) versi perusahaan.

Dua puluh warga dari dua desa di Kecamatan Gunem, Rembang, Selasa (26/7), memasang tenda di depan Istana Merdeka, Jakarta. "Kami di sini berharap pemerintah mau duduk membedah amdal bareng kami," kata Sukinah, Selasa, di Jakarta. Tenda plastik biru berdiri ditopang bambu setinggi sekitar 1,5 meter. Mereka yang "berkemah" berasal dari Desa Timbrangan dan Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem.

Menurut Sukinah, dia baru tahu apa amdal setelah ditanya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ia menjawab salah. Semula, amdal yang dia tahu adalah tanah dan lingkungan rusak.

Dia baru memahami amdal membahas dampak lingkungan kegiatan. "Ini, kan, menyangkut nyawa orang banyak kalau sampai lingkungan rusak. Sementara yang dapat keuntungan hanya segelintir orang," ujarnya.

Dia menuturkan, karst di rangkaian Pegunungan Kendeng di Kabupaten Rembang merupakan tandon air yang menghidupi warga di Rembang dan Blora (Jawa Tengah) serta Tuban (Jawa Timur). Kalau karst di kawasan itu dirusak, "Semua bisa kehilangan, terutama dari pertanian yang sudah dari nenek moyang kami."

Sukinah menunjuk data yang keliru pada amdal. "Jumlah gua yang ratusan hanya ditulis 49 atau 59 gua," katanya. Beberapa nama desa di Kabupaten Pati ditulis masuk Rembang.

Mengenai aktivitas masyarakat Rembang di depan Istana yang mengajak pemerintah membaca bersama amdal, Sekretaris Perusahaan PT Semen Gresik (Persero) Tbk Agung Wiharto mengatakan, sebenarnya semua pihak harus menghormati keputusan pengadilan. Pihak perusahaan telah dimenangkan oleh pihak pengadilan.

"Kita harus menghormati keputusan pengadilan. Kami terbuka jika tujuannya dialog agar kami bisa memenuhi komitmen menjaga lingkungan dan bagaimana pabrik semakin bermanfaat bagi masyarakat," ujar Agung. Menurut dia, pabrik akan selesai dibangun sekitar September 2016 dan beroperasi tahun depan.

Koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia Herlambang Perdana Wiratraman mengatakan, "Kejadian ini adalah potret tidak nyambung-nya kebijakan Jakarta dengan kondisi di lapangan." (ISW)

Sumber: Kompas | 27 Juli 2016

Berikan komentar.