TRP
Sengketa Lahan-Beri Paraf, Wagub Djarot Diperiksa
25 Juli 2016 \\ \\ 416

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jumat (22/7). Djarot menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk rumah susun di Cengkareng Barat, Jakarta.

Seusai pemeriksaan, Djarot mengatakan, ia tak tahu Pemprov DKI membeli lahan milik sendiri. Ia dimintai keterangan oleh polisi karena turut memberikan paraf dalam surat penetapan pembelian lahan itu. "Kan diparaf oleh delapan SKPD/UKPD dan salah satu parafnya dari Wakil Gubernur, sebelum akhirnya diparaf dan ditandatangani oleh Gubernur," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Bareskrim Polri, 14 Juli.

Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan, sudah 17 saksi yang memberikan keterangan terkait kasus ini. Beberapa dokumen terkait pengadaan lahan juga telah disita Bareskrim.

"Dari hasil pemeriksaan akan dikembangkan lagi, dari situ akan keluar nama siapa yang menjadi tersangka. Kalau memang dibutuhkan pembuktian, kami akan periksa lagi," kata Ari.

Ari belum mau mengonfirmasi apakah kasus ini tergolong pemberian suap, penggelembungan anggaran, atau jenis korupsi lainnya. "Yang jelas ini, kan, jadi sengketa lahan. Toeti itu yang mengaku memiliki lahan tersebut, padahal itu punya pemerintah (DKI Jakarta) juga dulunya, dan sekarang dibeli oleh pemerintah juga," kata Ari.

Tetap dibeli

Di tempat terpisah, mantan Sekretaris Lurah Cengkareng Barat Jufriyanto Amin mengatakan, beberapa waktu sebelum Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI membeli lahan itu, ada warga bernama Aceng Sutiaman yang datang ke Balai Kota untuk menjelaskan status lahan tersebut. Aceng ditemui staf khusus gubernur bernama Kamilus. Setelah menerima penjelasan itu, Kamilus mengatakan akan membatalkan pembelian lahan di Cengkareng Barat.

Namun, sehari setelah itu justru DPGP membayar tanah seluas 4,6 hektar yang diklaim milik Toeti Soekarno, dengan harga Rp 668 miliar. Tanah dibeli dengan harga lebih tinggi dari nilai jual obyek pajak (NJOP), yaitu Rp 14.250.000 per meter. Sementara itu, NJOP lahan di pinggir jalan lingkar luar barat itu seharusnya hanya Rp 6,2 juta per meter.

"Waktu itu, lurah dan kepala seksi pemerintahan Cengkareng Barat juga diundang dalam rencana pembelian lahan itu," ujar Jufriyanto yang kini menjadi staf di Kelurahan Meruya Utara.

Jufriyanto juga mempertanyakan sertifikat milik Toeti Soekarno yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat. Menurut dia, sertifikat milik Toeti diproses dengan menunjukkan Girik C 148 persil 91 blok S3. Setelah dicek di catatan letter C kelurahan, yang ada adalah Girik C 148 persil 91 blok D3. Sebelum sertifikat Toeti jadi, tanah itu juga bersengketa dengan Farini Yapon. (DEA/C07)

Sumber: Kompas | 23 Juli 2016

Berikan komentar.