TRP
Reklamasi Benoa-Kendala Sosial Dijawab Pemulihan Pulau Pudut
20 Juli 2016 \\ \\ 241

JAKARTA — Pemerintah berencana memulihkan kondisi Pulau Pudut di Teluk Benoa, Bali. Itu diharapkan bisa mengatasi penolakan masyarakat adat setempat terkait rencana reklamasi Teluk Benoa.

"(Pudut) Diselesaikan dulu, setelah itu kami lihat lagi apakah Benoa layak atau tidak," kata San Afri Awang, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Selasa (19/7), di Jakarta.

Ia mengatakan, Menteri LHK telah berbicara dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memulihkan Pulau Pudut. Alasannya, Pudut tempat suci yang diakui resmi para pemuka adat lokal.

Pulau Pudut yang awalnya 8 hektar kini tinggal 1 hektar karena abrasi dan kerusakan lain. Informasi San Afri, wilayah suci itu hanya Pulau Pudut. Ruang di sekitarnya tidak termasuk.

Revitalisasi Pulau Pudut akan dilakukan pemerintah. Diperkirakan tahun depan terealisasi.

Kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) reklamasi Benoa hanya terkendala aspek sosial-budaya, termasuk penolakan masyarakat adat. "Amdal itu pertimbangannya biofisik, fisika-kimia, dan sosial-budaya. Dua pertama oke, pertimbangan ketiga jadi berat," kata San Afri.

Data resmi KLHK, hanya Pulau Pudut yang jadi tempat suci. "Orang ngomong tanpa data, saya tak bisa terima. Otoritas ilmiah ada di tim amdal," tuturnya.

Di Bali, Sugi Lanus, budayawan Bali, menuturkan, tempat suci di Teluk Benoa bukan hanya Pulau Pudut. Dari penjabaran kriteria "kawasan suci" menurut Bhisama PHDI, peraturan daerah Badung, dan peraturan presiden, Teluk Benoa itu sendiri merupakan kawasan suci.

Pemetaan menunjukkan, setidaknya ada 70 titik suci di Teluk Benoa, di antaranya pura dan pertemuan sungai dengan laut.

Ketua Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Wayan Swarsa mengatakan, masyarakat belum diajak bicara soal rencana revitalisasi Pudut. Ia berbicara keras tentang reklamasi Teluk Benoa pasca revitalisasi Pudut. "Harga mati, tidak ada reklamasi di luar Pulau Pudut," ucapnya.

Penolakan berpangkal pada solusi pendangkalan, yang diberikan justru membuat pulau buatan (reklamasi). "Bagi ke-38 desa adat (penolak reklamasi), solusinya kalau ada sampah kami bereskan. Kalau ada sedimentasi sampai 30 sentimeter kami keruk, carikan alat. Kenapa harus diuruk? Di situ ketidakpatutannya," tuturnya. (ICH/ISW)

Sumber: Kompas | 20 Juli 2016

Berikan komentar.