TRP
Ada "Bau Duren" dalam Pembahasan Raperda
20 Juli 2016 \\ \\ 180

JAKARTA — Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, mengakui ada "bau duren" dalam pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai tata ruang Pantai Utara Jakarta. "Bau duren" yang dimaksud diduga merupakan uang bagi anggota DPRD DKI Jakarta yang membahas rancangan peraturan daerah agar sesuai keinginan pengembang.

Pengakuan itu terungkap dalam persidangan perkara suap oleh Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja kepada Sanusi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (18/7). Tiga saksi yang dihadirkan di dalam sidang kesemuanya juga anggota DPRD, yakni Sanusi, Merry Hotma, dan Bestari Barus. Ketiganya dimintai keterangan dalam persidangan dengan terdakwa Ariesman dan Trinanda Prihantoro yang didakwa memberikan suap untuk mendorong percepatan rancangan peraturan daerah reklamasi, dan mengubah pasal yang mengatur soal kontribusi tambahan pengembang.

Di dalam sidang terungkap bahwa Sanusi berkali-kali melakukan komunikasi dengan Saiful alias Pupung, anggota staf PT Agung Sedayu Group, yang membahas tentang perkembangan raperda dan "bagi-bagi kue". Jaksa KPK memutar tiga rekaman telepon antara Sanusi dan Pupung. Dalam salah satu percakapan itu terungkap adanya desakan agar Sanusi segera mengondisikan anggota DPRD agar kuorum untuk bersidang dan memberikan persetujuan atas pembahasan raperda reklamasi.

Intensitas hubungan Pupung dengan Sanusi itu juga dipertanyakan oleh jaksa KPK. "Apa maksudnya ada kata 'bagi-bagi' di dalam percakapan Saudara saksi dengan Pupung? Saudara juga bilang 'gue cuma digepokin Rp 1 miliar sama dia.' Ini maksudnya apa?" tanya jaksa Ali Fikri.

Sanusi mengatakan, percakapannya dengan Pupung ketika itu hanya untuk memancing Pupung. "Saya hanya memancing Pupung. Sebab, di dalam pembahasan raperda itu sudah ada tercium bau durennya, tetapi tidak sampai ke saya. Jadi, saya coba memancing Pupung. Tetapi dia bilang tidak ada," katanya.

Di dalam kesaksiannya, Sanusi juga mengakui pembahasan percepatan raperda itu antara lain dilakukan di rumah pemilik PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Desember 2015. Pertemuan di rumah Aguan itu dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta, yakni Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD M Taufik, Ketua Fraksi Hanura Ongen Sangaji, Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin, dan Sanusi. Ariesman dan Aguan juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Sanusi juga kembali bertemu dengan Aguan dan Ariesman pada Maret 2016 di kantor PT Agung Sedayu Group di kawasan Harco Mangga Dua, membahas tentang kontribusi tambahan pengembang sebesar 15 persen dari nilai jual obyek pajak yang dinilai memberatkan pengembang. Di dalam dakwaan Ariesman, Dirut PT Agung Podomoro Land itu didakwa menjanjikan uang Rp 2,5 miliar kepada Sanusi untuk mengatur penurunan angka kontribusi tambahan pengembang.

Secara terpisah KPK, kemarin, memeriksa sebelas orang terkait kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan Sanusi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha mengatakan, salah seorang saksi yang diperiksa adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara Pontas Pane. Pemeriksaan Pontas dilakukan terkait dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dari Sanusi. "Selain kepemilikan aset, kami juga akan dalami laporan pajak Sanusi," katanya. (REK/C06)

Sumber: Kompas | 19 Juli 2016

Berikan komentar.