TRP
Pelepasan 948.418 Hektar Ditolak
20 Juli 2016 \\ \\ 188

Moratorium Sawit Juga Berlaku untuk Izin Lama

JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menolak permohonan pelepasan 948.418 hektar kawasan hutan untuk menambah perkebunan sawit. Langkah itu diambil untuk mengerem emisi dan mengendalikan ekspansi perkebunan dengan mengedepankan produktivitas.

Areal yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan itu diajukan sekitar 60 perusahaan. "Ini jadi obyek moratorium pertama," kata Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang, Senin (18/7), di Jakarta.

Ia menjelaskan itu terkait moratorium sawit yang diperintahkan Presiden Joko Widodo, April 2016. Penyusunan regulasi setingkat instruksi presiden kini dibahas lintas kementerian di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian.

San Afri mengatakan, moratorium yang diatur terkait kawasan hutan dalam konteks ekspansi atau perluasan kebun sawit. Sejumlah alasan mendorong moratorium, yakni masalah lingkungan, pengendalian perizinan, produktivitas, dan hilirisasi produk.

Dalam konteks perubahan iklim, moratorium lima tahun pada luasan hampir 950.000 hektar itu berkontribusi mencegah emisi gas rumah kaca 0,26 gigaton setara karbon dioksida. "Angka itu hampir 20 persen dari baseline emisi deforestasi tahunan 0,293 GtCO2/tahun (Dokumen Tingkat Emisi Acuan Kehutanan/FREL)," ujarnya.

KLHK mengusulkan moratorium diberlakukan pada pelepasan atau tukar-menukar kawasan hutan bagi sawit yang belum dikerjakan dan tidak sesuai tujuan. "Izinnya perkebunan sawit, tetapi terindikasi dipindahtangankan pihak lain," ucapnya. KLHK menemukan tujuh perusahaan yang menjual konsesi 270.000 hektar lahan di Papua/Papua Barat kepada korporasi Malaysia.

Kriteria selanjutnya, izin perkebunan sawit yang sudah ada, tetapi tutupan hutannya produktif. Usulan KLHK itu berbeda dengan Kementerian Pertanian, yakni moratorium tak diberlakukan pada konsesi yang belum dibuka (Kompas, 16 Juli 2016).

Terakhir, yang dimoratorium adalah izin perkebunan sawit di dalam area hutan. KLHK mencatat 2,3 juta hektar kawasan hutan, terutama di Riau dan Kalimantan Tengah, dipakai perkebunan sawit tanpa surat pelepasan dan izin pemda. Sekitar 700.000 ha di antaranya dikuasai perusahaan dan 1,6 juta ha kebun warga.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono mendukung perbaikan tata lingkungan dan penegakan hukum di kawasan hutan. "Tapi, apakah pembenahan dan penegakan hukum itu perlu moratorium," ujarnya.

Persoalan lama

Ia menyoroti moratorium terkait izin perkebunan sawit di areal hutan. Sejak 2000-2006 ada perubahan regulasi konversi hutan oleh Kementerian Kehutanan (kini KLHK) di Kalimantan Tengah untuk mendorong pembukaan lahan sawit. "Pernah ada surat Kepala Badan Planologi Kehutanan (kini Dirjen PKTL), investasi sawit di kawasan hutan yang bisa dikonversi dan area penggunaan lain tak perlu surat pelepasan," ucapnya.

Kebijakan Kepala Badan Planologi itu pada 2006 dicabut dan berlaku surut. "Tak heran banyak perkebunan di kawasan hutan tanpa izin pelepasan. Ini perusahaan korban regulasi, seharusnya diselesaikan bukan dengan menghukum," ujarnya.

Joko juga menyoroti poin moratorium pada izin perkebunan sawit yang sudah ada, tetapi tutupan hutannya masih produktif. Itu dinilai tak sinkron karena proses pelepasan yang butuh waktu 2-3 tahun dilakukan secara detail dan rigid.

"Mulai rekomendasi bupati/gubernur lalu tata batas dan penilaian dilanjutkan izin prinsip, lalu kami membayar ganti rugi tegakan. Kalau itu hutan produktif, kenapa bisa keluar izin pelepasan," ujarnya.

Secara terpisah, Deputi Direktur Sawit Watch Indonesia Achmad Surambo mengatakan, moratorium saja tak cukup. Perlu didukung regulasi. Ia mencontohkan Pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang memberi kelonggaran praktik budidaya dapat dilakukan saat perusahaan dapat hak atas tanah dan atau izin usaha perkebunan.

"Izin usaha ada di perkebunan. Ini bisa diterjemahkan perkebunan bisa berjalan tanpa izin pelepasan dari KLHK," ucapnya.

Karena itu, moratorium tak akan bisa menyentuh "celah" kelonggaran itu sehingga ekspansi kebun masih berpotensi terjadi. (ICH)

Sumber: Kompas | 19 Juli 2016

Berikan komentar.