TRP
Reklamasi Teluk Benoa-Selesaikan Kerusakan dan Penyerobotan Mangrove
18 Juli 2016 \\ \\ 166

JAKARTA — Berbagai kerusakan dan permasalahan lingkungan di seputar Teluk Benoa diharapkan segera ditangani dan diselesaikan. Pembuangan sampah dan perambahan di hutan mangrove wajib dihentikan jika status ekosistem setempat dikembalikan jadi kawasan konservasi.

"Kalaupun (Teluk Benoa) kembali pada konservasi, itu kembali kepada pemerintah. Tetapi, harus tak ada lagi kegiatan dan pelanggaran-pelanggaran di sana," kata Heru Budi Wasesa, Direktur Utama Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), Jumat (15/7), di Jakarta.

Ia menanggapi desakan Forum Rakyat Bali (ForBALI) Tolak Reklamasi dan masyarakat adat Bali yang mendesak agar Teluk Benoa dikembalikan menjadi kawasan konservasi. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Melalui perubahan regulasi itu, status kawasan di bagian selatan Bali berubah dari daerah konservasi menjadi areal pemanfaatan. Oleh karena diubah, berbagai kegiatan investasi bisa dilakukan.

Heru mengatakan, selain berbagai kerusakan, perambahan hutan mangrove di Teluk Benoa hingga kini masih terjadi. Selain itu, berbagai kegiatan pembangunan pun telah berlangsung, seperti perluasan Pelindo III dengan cara reklamasi dan pembangunan jalan tol.

Secara terpisah, Bendesa Adat Kuta yang juga Ketua Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa Nyoman Swarsa mengatakan, masyarakat adat tidak anti pembangunan. Namun, dirinya bersama 38 pakraman (desa adat) yang menolak reklamasi Teluk Benoa meminta agar pembangunan di Bali dilandasi falsafah Tri Hita Karana. Tri Hita Karana adalah pandangan hidup yang mengedepankan keharmonisan dan keselarasan hubungan antarmanusia; manusia dan lingkungan atau alam; serta manusia dan Tuhan untuk mencapai sejahtera.

Ketika ditanya kenapa pihaknya hanya menolak reklamasi Teluk Benoa, sedangkan banyak reklamasi lain seperti perpanjangan landas pacu Bandar Udara I Gusti Ngurah Ray, jalan tol, dan pelabuhan, ia menjawab pembangunan-pembangunan itu untuk kepentingan umum.

"Kalau reklamasi Teluk Benoa ini mau dibangun ribuan kamar untuk (keuntungan) siapa?" ujarnya. Di sisi lain, titik suci di Teluk Benoa yang akan diuruk merupakan bentuk ketidakpatutan terhadap adat dan kepercayaan orang Bali.

Karena itu, ia berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memperpanjang izin lokasi PT TWBI yang berakhir 25 Agustus 2016. Lebih lanjut, ia meminta agar Presiden Jokowi mengembalikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi dengan mencabut Perpres No 51/2014.

Terkait perpanjangan izin itu, Direktur Utama TWBI Heru Budi Wasesa mengatakan pihaknya selalu mematuhi pemerintah. "Diperpanjang atau tidak, itu kembali kepada pemerintah. Namun, tidak boleh dengan intimidasi dan pemutarbalikan fakta," ujarnya. (ICH)

Sumber: Kompas | 16 Juli 2016

Berikan komentar.