TRP
Djarot Pertanyakan Sertifikat Tanah
30 Juni 2016 \\ \\ 208

 

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan bagaimana Badan Pertanahan Nasional bisa menerbitkan sertifikat kepemilikan baru atas lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan saat ini. Di sisi lain, Djarot mengakui manajemen aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih kacau.

Ditemui seusai rapat pengelolaan aset Pemerintah Provinsi DKI di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/6), Djarot menyatakan, harus ada pengecekan ke BPN. ”dicek juga kenapa BPN bisa keluarkan sertifikat,” kata Djarot.

Djarot menekankan hal ini setelah ada temuan BPK terkait pengadaan lahan oleh Pemprov DKI untuk pembangunan rusunawa di Cengkareng Barat. Setelah ditelusuri, lahan yang dibeli Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (DPGP) DKI itu ternyata milik Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI membeli tanah milik mereka sendiri sebesar Rp 648 miliar pada 13 November 2015. Tanah seluas 4,6 hektar itu terletak di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemprov DKI Saefullah mengatakan, saat status kepemilikan tanah dicek ke Lurah Cengkareng Barat, diketahui lahan yang dibeli DPGP DKI adalah milik DKPKP DKI. Namun, sertifikat lahan sudah atas nama orang lain sejak 2013 (Kompas, 24/6).

Pantauan di lahan yang terletak di sebelah utara Kebun Bibit Cengkareng, Jalan Lingkar Luar Cengkareng, itu, kemarin, menunjukkan ada empat papan penanda. Satu papan bertuliskan ”tanah tidak dijual” dan tiga papan menyebut ”tanah ini dijual”.

Tiga papan bertuliskan ”tanah ini dijual” berwarna kuning dengan ukuran sekitar 2 meter x 1 meter. Di bawah tulisan itu ada keterangan luas tanah 4,46 Ha. Selain itu juga ada tulisan, ”Berdasarkan Girik C 1033, Persil 82a SII, Persil 82b SIV”.

Tanah itu tidak terlalu telihat dari jalan sebab di depan lahan itu ada sejumlah pedagang tanaman yang berjualan di sepanjang trotoar. Sejumlah pedagang tanaman di sana mengaku tak tahu-menahu soal tanah itu.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman mengatakan, tanah bermasalah itu mengemuka dari hasil audit BPK atas keuangan dan aset Pemprov DKI tahun anggaran 2015. ”Aset yang sudah dimiliki sendiri tak perlu dibeli lagi. Ini menunjukkan penatausahaan aset di DKI ini belum tertib,” ujar Yudi saat dihubungi, Rabu.

 

Berikan komentar.