TRP
DPRD Pertanyakan Sertifikasi Tanah
30 Juni 2016 \\ \\ 431

YOGYAKARTA — Sejumlah anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mempertanyakan kegiatan inventarisasi dan sertifikasi tanah milik Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, yang hingga kini terus berlangsung. Sampai saat ini, aturan detail ihwal tanah milik Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman belum ada sehingga dasar hukum inventarisasi dan sertifikasi pun dipertanyakan.

"Banyak hal yang masih harus kami kaji mengenai pertanahan di DIY. Makanya, kami khawatir kalau inventarisasi tanah ini diteruskan, apalagi belum ada aturan detailnya," kata anggota DPRD DIY dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sadar Narima, dalam rapat kerja Komisi A DPRD DIY, Rabu (29/6) di Kota Yogyakarta.

Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman merupakan institusi kerajaan yang masih eksis di DIY. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman merupakan badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah. Tanah milik Keraton Yogyakarta disebut Sultan Ground, sedangkan tanah milik Kadipaten Pakualaman disebut Paku Alam Ground.

Sesudah UU Keistimewaan DIY terbit, Pemerintah Daerah DIY secara bertahap melakukan inventarisasi dan sertifikasi Sultan Ground dan Paku Alam Ground. Berdasarkan data Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, dari hasil inventarisasi tahun 2015, luas tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground di DIY adalah 58.219.146 meter persegi dan terdiri atas 13.226 bidang. Luas itu masih mungkin bertambah karena inventarisasi masih berlangsung.

Belum disahkan

Sadar mengatakan, hingga sekarang, Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY tentang Pertanahan, yang merupakan aturan turunan UU Keistimewaan DIY, belum disahkan. Dengan demikian, saat ini belum ada aturan detail yang mengatur ihwal Sultan Ground dan Paku Alam Ground, termasuk tentang tata cara inventarisasi dan sertifikasi.

"Perdais Pertanahan itulah yang nantinya menjadi fondasi pengaturan pertanahan di DIY, termasuk mengenai pendataan Sultan Ground dan Paku Alam Ground," ujar Sadar.

Oleh karena itu, Sadar mengusulkan, inventarisasi dan sertifikasi Sultan Ground dan Paku Alam Ground dihentikan sementara hingga Perdais DIY tentang Pertanahan terbit.

"Tolong inventarisasi ini direm dulu, kita kaji dulu sambil menunggu terbitnya Perdais DIY tentang Pertanahan. Ini semua agar tidak timbul masalah di kemudian hari," ujarnya.

Ada perbedaan

Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengatakan, saat ini masih ada perbedaan pendapat di antara masyarakat DIY mengenai Sultan Ground dan Paku Alam Ground. Sebagian pihak berpendapat, semua tanah yang dulu sebelum kemerdekaan dimiliki Keraton dan Pakualaman kini bisa disertifikasi menjadi milik kedua institusi tersebut sepanjang belum ada sertifikat hak milik di atasnya.

Namun, sejumlah aktivis berpendapat, tanah yang sebelum era kemerdekaan dimiliki Keraton dan Pakualaman sudah beralih menjadi tanah negara. Oleh karena itu, tanah-tanah tersebut tak bisa disertifikasi atas nama Keraton dan Pakualaman. Dasar pendapat ini adalah UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

"Keraton dan Pakualaman memang memiliki hak milik atas tanah. Namun, proses untuk sampai pada kepemilikan tanah harus ekstra hati-hati agar tidak menimbulkan problem sosial," kata Arif yang juga dari Fraksi PAN.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Sigit Sapto Rahardjo mengatakan, inventarisasi dan sertifikasi tetap dilanjutkan karena hal itu merupakan perintah UU Keistimewaan DIY.

Hingga saat ini, Pemda DIY telah menyerahkan 526 sertifikat Sultan Ground kepada Keraton Yogyakarta dan 118 sertifikat Paku Alam Ground ke Kadipaten Pakualaman. (HRS)

Sumber: Kompas | 30 Juni 2016

Berikan komentar.