TRP
Reklamasi Teluk Benoa-Ketegasan Presiden Ditunggu
30 Juni 2016 \\ \\ 210

JAKARTA — Presiden Joko Widodo diminta tegas soal reklamasi Teluk Benoa, Bali. Di masa mendatang dikhawatirkan terjadi konflik horizontal karena penolakan masyarakat adat dinilai masif.

Itu diungkapkan komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siane Indriani, seusai menerima laporan kekerasan terhadap anggota Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali). "Dari pengaduan, kami menilai ada dugaan pelanggaran HAM. Karena itu, kami akan memantau langsung," ujar Siane, Selasa (28/6).

Ada tiga hal yang dilaporkan Direktur Eksekutif Walhi Bali Suriadi Darmoko, yang didampingi tim advokasi dari Divisi Hukum ForBali: I Made Ariel Suardana, I Made Somya Putra, dan I Nyoman Yudara, kepada Komnas HAM, kemarin.

Kekerasan fisik

Puncak intimidasi terhadap anggota ForBali adalah kekerasan fisik oleh polisi terhadap dua aktivis ForBali pada 11 Juni 2016 saat Pesta Kesenian Bali (PKB) Ke-38. Suriadi Damoko dan I Wayan Adi Sumiarta dipukul saat hendak menonton pembukaan PKB di Lapangan Bajra Sandi, Denpasar, karena mengenakan kaus "Bali Tolak Reklamasi".

Saat mereka menanyakan dasar hukum pelarangan, mereka hanya dijawab, "Ini perintah atasan." Ketika Presiden Jokowi meresmikan PKB, terdengar teriakan "keluar... keluar...", dan saat itu Darmoko atau Moko dipukul di rahang kanan hingga jatuh, sedangkan Adi dipukul di belakang lehernya. Sekitar 10 aktivis ForBali yang mengenakan kaus serupa dikumpulkan polisi.

Pelarangan mengenakan kaus "Bali Tolak Reklamasi" juga diadukan sebagai bentuk intimidasi dan pelarangan berekspresi.

Menurut Ariel, sebenarnya bisa langsung dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan untuk pemukulan tersebut karena bukan delik aduan. Mereka menyerahkan delapan video rekaman kejadian ke Komnas.

Hal lain yang diadukan adalah penghilangan dan perusakan baliho tolak reklamasi setiap kali Presiden berkunjung ke Bali. Itu terjadi saat Munaslub Golkar Mei lalu dan pembukaan PKB Bali.

"Kami berharap Komnas HAM melakukan investigasi karena sudah cukup fakta," ujar Ariel.

Desakan perlindungan

Juru Bicara Eksekutif Nasional Walhi Khalisah Khalid mendesak adanya perlindungan terhadap aktivis dan pembela lingkungan hidup yang rentan terhadap tindak kekerasan. "Negara wajib melindungi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Itu perintah UU No 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup," kata Khalid.

Komnas HAM sebagai lembaga HAM negara, ujarnya, semestinya dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mencabut Perpres No 51/2014 (yang mengubah Teluk Benoa dari zona konservasi menjadi zona pemanfaatan) dengan pertimbangan dan perspektif HAM.

Seusai menerima pengaduan, Siane mengatakan, pihaknya akan segera turun ke lapangan, melakukan investigasi. Menurut dia, pola reklamasi hampir sama di seluruh Indonesia karena sudah menjadi urusan pusat. "Namun, di Bali ini paling unik karena ada keterlibatan aktif dari masyarakat adat," katanya. (ISW)

Sumber: Kompas | 29 Juni 2016

Berikan komentar.