TRP
Reklamasi Teluk Jakarta-Penggugat Serahkan 80 Bukti Dokumen
24 Juni 2016 \\ \\ 217

JAKARTA — Sidang lanjutan gugatan perizinan reklamasi Pulau F, I, dan K Teluk Jakarta digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kamis (23/6). Dengan tambahan dokumen-dokumen, para penggugat kini total telah menyerahkan 80 bukti dokumen.

Seperti kasus Pulau G, para penggugat, yakni Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, antara lain terdiri dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Adapun tergugat adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sidang gugatan untuk ketiga pulau tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Adhi Budhi Sulistyo dan hakim anggota Baiq Yuliani. Sidang gugatan izin reklamasi ketiga pulau tersebut digelar beriringan pada pukul 13.45-14.30. Agenda sidang adalah pembuktian tertulis.

Setelah bukti-bukti yang dipersiapkan penggugat ataupun tergugat diperlihatkan kepada majelis hakim, sidang ditunda hingga Rabu pekan depan. "Sidang berikutnya Rabu (29/6) dengan agenda tambahan bukti dari para pihak," kata hakim Adhi.

Adhi pun meminta kepada kuasa hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Martin Hadiwinata, untuk segera mendiskusikan saksi-saksi yang akan dihadirkan. Tim kuasa hukum koalisi diminta menentukan apakah saksi untuk setiap pulau sama atau berbeda.

Seusai sidang, Martin mengatakan pihaknya menambahkan lima bukti baru sehingga total telah menyerahkan 80 bukti dokumen. Dokumen-dokumen itu antara lain berupa buku, hasil penelitian, dan pemberitaan media terkait kerusakan lingkungan akibat reklamasi di tiga pulau tersebut.

Berikutnya, Martin akan menambahkan bukti-bukti baru dan mempersiapkan para saksi untuk dihadirkan. "Ini masih dalam proses pemeriksaan alat bukti. Minggu depan juga sama. Mungkin setelah itu baru akan ada pemeriksaan saksi," kata Martin.

Gugatan dilayangkan karena koalisi menganggap Pemprov DKI tidak melibatkan masyarakat dalam perizinan reklamasi di Pulau F, I, dan K. Selain itu, peraturan daerah yang mengatur zonasi dalam perizinan reklamasi juga tidak ada.

Menurut Martin, dampak yang dirasakan warga dari pengembangan reklamasi antara lain terjadinya kekeruhan di perairan sekitar, yang menyebabkan ikan-ikan menjauh. Pola arus laut juga berubah sehingga memicu sedimentasi di muara sungai dan pesisir dekat garis pantai.

Kuasa hukum Pemprov DKI, Nadia, mengatakan, pihaknya memberi bukti-bukti berupa putusan-putusan PTUN, yang terkait dengan lingkungan. Namun, dia enggan menjawab ketika ditanya soal ketiadaan sosialisasi terkait penerbitan izin reklamasi Pulau F, I, dan K.

Tergugat dari pihak pengembang reklamasi, yang diwakili kuasa hukum PT Jakarta Propertindo dan PT Jaladri Kartika Pakci, Paulus, mengatakan, dalam sidang, pihaknya hanya menyerahkan analisis mengenai dampak lingkungan Pulau I, yang dikembangkan PT Jaladri. Pengembang Pulau F adalah Jakarta Propertindo dan Pulau K ialah PT Pembangunan Jaya Ancol.

Pada akhir Mei 2016, PTUN mengabulkan semua gugatan warga terkait Pulau G. Keputusan itu membuat pelaksanaan reklamasi di pulau tersebut ditunda dan perizinannya dicabut.

Setelah Pulau F, I, dan K, Martin berencana menggugat perizinan Pulau C dan D. "Tetapi, hingga saat ini kami masih mencari langkah terbaik. Situasinya tidak sama dengan Pulau G, F, I, dan K karena izin terbitnya 2012. Jadi, secara hukum tak bisa diajukan di PTUN," katanya. (C03)

Sumber: Kompas | 24 Juni 2016

Berikan komentar.