TRP
PMN Perumnas untuk Pengadaan Tanah
24 Juni 2016 \\ \\ 223

JAKARTA — Perum Perumnas mengusulkan penyertaan modal negara sebesar Rp 485,4 miliar. Dana itu akan digunakan antara lain untuk pengadaan bank tanah seluas 140 hektar.

Alokasi anggaran penyertaan modal negara (PMN) untuk pengadaan bank tanah sebesar Rp 250 miliar. Selebihnya, anggaran PMN sebesar Rp 235,4 miliar berupa restrukturisasi utang Perumnas.

Beberapa lokasi pengadaan tanah untuk bank tanah tersebut di antaranya di Provinsi Sumatera Utara, Pulau Jawa, dan Sulawesi. Menurut rencana, secara bertahap Perumnas akan membeli lahan hingga 427 hektar.

Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief menyampaikan hal itu di sela-sela peresmian Pusat Desain di Kantor Perumnas, Jakarta, Rabu (22/6).

Pusat Desain tersebut diarahkan untuk mendorong penghematan dan efisiensi perencanaan desain perumahan perumnas, baik untuk rumah tapak maupun rumah susun.

Dengan langkah itu, anggaran perencanaan dapat dihemat dari 2,5 persen menjadi 0,5-1 persen dari total anggaran. Waktu perencanaan juga bisa ditekan dari 6 bulan menjadi 3 bulan.

"Kami harus menghemat biaya perencanaan agar harga rumah terjangkau," ujarnya.

Pada 2016, proyek yang digarap perusahaan badan usaha milik negara itu meliputi 12 proyek rumah susun dan 80 proyek rumah tapak. Proyek rumah vertikal antara lain berlokasi di Sukaramai, Medan; Ilir Barat dan Jakabaring, Palembang; Cengkareng, Pulo Gebang, dan Kemayoran, Jakarta; Karawang; Bekasi; Bandung; Semarang; Surabaya; dan Makassar.

Sampai dengan semester I-2016, proyek rumah vertikal yang sudah berjalan antara lain di Cengkareng, Karawang, Jakabaring, dan kawasan Sentra Timur Jakarta.

Adapun target pendapatan Perumnas tahun ini Rp 2,5 triliun. Target ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp 1,5 triliun.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin mengemukakan, kekuatan Perumnas sebagai penyedia utama perumahan rakyat ditopang regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perum Perumnas.

Lebih lanjut Syarif berharap Perumnas ada di posisi depan dalam pembangunan perumahan. Dengan demikian, pemerintah tidak berjalan sendiri dalam penyediaan rumah.

Saat ini, ada sekitar 960.000 pegawai negeri sipil yang membutuhkan rumah di seluruh Indonesia. Sementara kekurangan rumah mencapai 13,6 juta unit. (LKT)

Sumber: Kompas | 23 Juni 2016

Berikan komentar.