TRP
Rehabilitasi Lahan-Besaran Anggaran Tak Bisa Diandalkan
20 Juni 2016 \\ \\ 342

BOGOR — Pemerintah menargetkan rehabilitasi lahan terdegradasi 24,3 juta hektar selesai pada 2030. Namun, anggaran 2015-2019 untuk program itu hanya cukup untuk merehabilitasi 300.000 hektar per tahun. Jika berlanjut, penyelesaian masalah degradasi lahan baru selesai pada 2097.

Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebanyak 5,5 juta hektar per tahun atau 1,1 juta ha setiap tahun. Namun, dukungan pendanaan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya sanggup untuk merehabilitasi 300.000 ha per tahun.

"Harus ada intervensi anggaran jika ingin menyelesaikan tepat waktu," ujar Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial KLHK Djati Witjaksono Hadi di sela Seminar Nasional Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan Sedunia 2016, Jumat (17/6), di Bogor.

Di seluruh dunia, 50 persen lahan pertanian dalam kondisi kritis dan 12 juta ha lahan rusak setiap tahun. Di Indonesia, selama 2009-2013, lahan hutan 1,1 juta ha berubah fungsi. Data global, degradasi lahan menyebabkan 16 kematian setiap menit akibat kelaparan.

Degradasi lahan merata di Indonesia. Beberapa penyebab di antaranya alih fungsi lahan untuk pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, infrastruktur, perumahan, dan perkantoran. "Semakin padat penduduk, laju degradasi lahan makin tinggi," kata Djati.

Peranan lahan penting karena lebih dari 99,7 persen kalori pangan dan air dari lahan. Rehabilitasi perlu karena populasi penduduk meningkat, lahan produksi pangan berkurang.

Guru Besar Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan IPB Kukuh Murtilaksono mengatakan, dukungan pendanaan dibutuhkan untuk menyelesaikan degradasi lahan. Anggaran harus disesuaikan laju alih fungsi lahan yang berjalan. "Lahan terdegradasi seperti deret ukur, sedangkan upaya rehabilitasi seperti deret hitung. Tak terkejar," ujarnya.

Koordinasi

Selain anggaran, koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam rehabilitasi lahan perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah dinilai kurang berperan. Selama ini, anggaran untuk merehabilitasi lahan masih terpusat dari pemerintah pusat.

"Bagi pemerintah daerah, rehabilitasi lahan bisa menghambat pembangunan ekonomi karena sumber pemasukan daerah berkurang. Tak ada pembukaan lahan untuk industri yang menghasilkan pajak," kata Kukuh.

Koordinasi lain juga bisa dengan memetakan lahan bersama antar-pemangku kebijakan. Peraturan daerah soal tata ruang wilayah harus sejalan dengan tata ruang wilayah nasional.

"Kesesuaian lahan harus jadi dasar penetapan rencana tata ruang. Peta penggunaan lahan mulai desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional harus sejalan. Tidak ada lagi perbedaan tingkat pusat dengan daerah," ucapnya.

Rehabilitasi lahan juga perlu partisipasi masyarakat. Di Megamendung, Bogor, Bambang Istiawan berhasil merestorasi lahan kritis 25 hektar. Sejak 2001, lahan itu jadi lahan pertanian terpadu berisi tanaman kayu dan sayuran. (C09)

Sumber: Kompas | 20 Juni 2016

Berikan komentar.