TRP
KPK dan BPK Bahas Perbedaan Kriteria di Pembelian Lahan YKSW
20 Juni 2016 \\ \\ 181

Dasar yang Dipakai Berbeda

JAKARTA — Penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam kasus pembelian lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dasar peraturan yang berbeda. Akibatnya, kedua lembaga itu juga punya temuan yang berbeda.

Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan indikasi kerugian negara Rp 191,3 miliar dalam pembelian lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) seluas 3,64 hektar tersebut. Sementara penyelidikan KPK selama ini menyatakan, tidak ada unsur korupsi dalam kasus itu.

Saat rapat dengar pendapat lanjutan dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (15/6), Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, ada perbedaan peraturan yang dipakai KPK dan BPK sebagai dasar investigasi.

BPK menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah.

Sementara itu, KPK berpatokan pada Perpres No 40/2014 tentang perubahan keempat atas Perpres 71 Tahun 2012. "Dengan digunakannya Perpres No 40/2014, banyak hal yang disampaikan di laporan BPK akhirnya gugur," kata Agus.

Hal ini terjadi karena substansi dari kedua perpres itu cukup berbeda. Sebagai contoh, Pasal 121 Perpres No 40/2014 menyebutkan, pengadaan tanah di bawah 5 hektar dapat dilakukan melalui pembelian langsung antara instansi yang memerlukan dan pemilik tanah.

Sementara BPK antara lain mempermasalahkan tiadanya perencanaan, pembentukan tim, penetapan lokasi, studi kelayakan, dan konsultasi publik di pembelian lahan YKSW seperti yang diatur di Perpres No 71/2012.

Komisioner KPK Alexander Marwata mengatakan, perbedaan penggunaan peraturan itu akan dibahas KPK dan BPK dalam waktu dekat. Oleh karena itu, sejauh ini penyelidikan masih berjalan. Penyelidik KPK memang sempat meminta agar penyelidikan dihentikan, tetapi pimpinan memutuskan hasil temuan KPK masih perlu dibicarakan lagi dengan BPK.

"KPK sudah melakukan penyelidikan mendalam, mengumpulkan alat bukti, berulang kali berkoordinasi dengan BPK, minta audit forensik ke PPATK, dan lain sebagainya. Kami tinggal bicara dengan auditor BPK untuk bertanya mengapa bisa ada perbedaan kriteria yang dipakai untuk menyelidiki kasus ini?" kata Alexander.

Preseden buruk

Dalam rapat lanjutan dengan KPK, kemarin, Komisi III khawatir perbedaan hasil temuan BPK dan KPK dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Pasalnya, selama ini hasil audit investigatif BPK kerap menjadi pintu masuk KPK untuk menemukan suatu perbuatan melawan hukum.

"Tolong, jangan sampai seolah ada benturan antara BPK dan KPK. Ini karena KPK pun hanya bisa berjalan sempurna kalau BPK betul-betul berfungsi dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai persidangan," kata anggota Komisi III dari PDI-P Junimart Girsang.

Komisioner KPK Basariah Panjaitan mengatakan, KPK tidak dalam posisi menyalahkan hasil audit BPK. Sebab, permasalahannya terletak pada perbedaan peraturan yang dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran hukum.

"Sebesar 90 persen keberhasilan KPK itu juga karena dukungan BPK. Dalam penanganan kasus ini pun, KPK dan BPK terus bekerja sama. Terus terang, tidak ada hubungan yang tidak baik antara BPK dan KPK," ujar Komisioner KPK Laode M Syarif. (AGE)

Sumber: Kompas | 16 Juni 2016

Berikan komentar.