TRP
Pembangunan MRT-Pembebasan Lahan Selesai Tahun Ini
20 Juni 2016 \\ \\ 179

JAKARTA - Pembangunan proyek transportasi massal cepat (MRT) Jakarta masih terkendala pembebasan 31 bidang lahan di Jakarta Selatan. Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pembebasan lahan bisa tuntas tahun ini supaya penyelesaian MRT tak terhambat.

Seusai rapat pembebasan lahan MRT di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/6), Sekretaris Daerah Provinsi DKI Saefullah, menjelaskan, masalah pembebasan lahan MRT sudah disepakati diselesaikan tahun ini.

Rapat tersebut dihadiri dinas-dinas terkait pembangunan MRT, seperti Dinas Perhubungan dan Transportasi dan Dinas Bina Marga; Wali Kota Jakarta Selatan; serta para camat dan lurah dari lokasi lahan yang belum dibebaskan.

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi, seusai rapat, mengungkapkan, salah satu kendala pembebasan lahan adalah karena penghuni saat ini tak bisa menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah.

Lahan yang dibebaskan itu terdiri dari sejumlah bidang lahan di Cilandak, Jakarta Selatan, yang akan dipakai untuk jalur layang MRT dan sejumlah bidang lahan untuk depo MRT di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Untuk menuntaskan pembebasan lahan ini, Tri Kurniadi menyatakan, akan melanjutkan mediasi dengan warga dan pemilik lahan.

Saefullah menambahkan, untuk lokasi tiang pancang jalur layang MRT, masih ada enam lahan yang mesti dibebaskan. Untuk depo, masih ada 25 lahan yang perlu dibebaskan.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, untuk keperluan depo MRT, sebelumnya sudah dipastikan dibutuhkan lahan 105.028 meter persegi. Tanah seluas itu ada yang merupakan lahan milik warga dan lahan berstatus tanah negara.

Dalam penyiapan lahan depo itu, imbuh Andri, Dishubtrans DKI diberi kewajiban melakukan pembebasan lahan seluas 24.284 meter persegi. Dari luas lahan yang harus dibebaskan Dishubtrans sejak 2011 tersebut, masih ada 25 bidang lahan seluas 2.258 meter persegi yang masih harus dibebaskan. "Jadi, dari total kewajiban Dishubtrans, lahan yang sudah dibebaskan sudah mencapai 97,8 persen," katanya.

Saat ini, Dishubtrans melalui tim independen masih melakukan penaksiran (appraisal) nilai tanah di lokasi yang akan dibebaskan. "Dalam rapat tadi disebutkan, proses penilaian bisa selesai dalam sepekan," imbuh Andri.

Tanah negara

Pada waktu bersamaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Panitia Pembelian Tanah (P2T) juga tengah menuntaskan validasi status tanah.

Menurut Andri, ada sejumlah bidang tanah yang sebelumnya berstatus tanah negara. "BPN sebagai P2T sedang melihat status lahan. BPN saat ini sedang menunggu pertimbangan hukum dari Kepala Kejaksaan Tinggi. Tujuannya supaya tidak salah nantinya," ujar Andri.

Langkah meminta pendapat hukum dari Kepala Kejaksaan Tinggi tersebut perlu dilakukan karena ada lahan seluas 24.430 meter persegi yang berstatus tanah negara.

Dari 25 bidang lahan yang belum dibebaskan Dishubtrans DKI, enam bidang sudah masuk ke BPN untuk pemeriksaan status tanah dan kepemilikan.

Baik Saefullah maupun Andri menerangkan, proses pembebasan lahan dan penggantian nilai tanah itu didasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 190 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Santunan kepada Penggarap Tanah Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum.

Jika pemeriksaan BPN tidak menemukan masalah, Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga dan Dishubtrans bisa segera melakukan pembayaran.

Andri menambahkan, untuk bisa melakukan pembayaran, pihaknya perlu melakukan pengajuan tambahan anggaran melalui APBD-Perubahan 2016. Anggaran pembebasan lahan yang tersedia melalui APBD 2015 sebesar Rp 21 miliar dinilai tidak cukup, terutama jika tim independen sudah selesai menaksir harga tanah.

"Dalam melakukan penilaian, kami menggunakan appraisal berjalan. Jadi, nilai tanahnya bisa berubah," ujar Andri.

Meski pembebasan lahan belum tuntas, Saefullah mengaku tetap optimistis pembangunan MRT akan selesai sesuai jadwal. (HLN)

Sumber: Kompas | 16 Juni 2016

Berikan komentar.