TRP
Pembukaan Lahan di Hutan Penyangga TNKS Masif
20 Juni 2016 \\ \\ 250

Tinjau Ulang Perizinan

JAMBI — Empat tahun terakhir, hampir 10.000 hektar hutan di kawasan hulu Sungai Pelepat, penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, habis dibuka menjadi perkebunan. Masifnya laju pembukaan hutan itu dinilai sebagai penyebab utama banjir bandang yang melanda desa-desa setempat.

Karena itu, pemerintah didesak meninjau ulang perizinan bagi korporasi di sana. Data citra landsat yang diolah Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menunjukkan, kawasan berhutan pada penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di daerah aliran sungai (DAS) Pelepat masih 34.211 hektar pada 2012. Luasannya menyusut menjadi 24.601 hektar pada 2016, atau berkurang 9.610 hektar dalam 4 tahun.

"Perubahan drastis inilah yang menyebabkan kerentanan pada alam. Bencana beruntun pun terjadi di wilayah itu," ujar Deputi Direktur KKI Warsi, Yulqari, Rabu (15/6).

Sebagaimana diberitakan, tiga kali banjir bandang dari luapan Sungai Pelepat menerjang desa- desa di jalur itu pada Februari- Maret lalu. Kerusakan terparah dialami 4 kampung di Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Dari total 360 bangunan di desa itu, 43 rumah hanyut dan rusak berat, termasuk bangunan sekolah. Total kerugian atas peristiwa itu sekitar Rp 1,5 miliar.

Menurut Yulqari, kawasan perbukitan yang bertopografi curam di wilayah itu sangat rentan longsor. Jika perbukitannya gundul, ancaman lainnya adalah banjir. Dari banjir bandang yang terjadi di Batu Kerbau, sudah saatnya dilakukan peninjauan kembali perizinan yang ada untuk selanjutnya segera dilakukan pemulihan hutan.

Izin areal untuk korporasi di wilayah itu mencapai 79.856 hektar, berupa perkebunan kelapa sawit dan tanaman industri. Perusahaan-perusahaan itu adalah PT Malaka Agro Perkasa yang mengelola 25.485 hektar dan PT Citra Sawit Harum 9.334 hektar (anak usaha Harum Makmur Group), PT Prima Mas Lestari (Asian Agri) 7.537 hektar, serta PT Mugitriman Internasional 37.500 hektar.

Terkait permohonan bantuan relokasi yang diajukan korban banjir bandang, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bungo Maezarlis mengatakan, surat usulan relokasi permukiman bagi korban banjir di Desa Batu Kerbau telah diajukan pada 28 Mei lalu kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun, relokasi belum dapat dilaksanakan karena belum tersedia lahan dan belum ada surat rekomendasi dari Gubernur Jambi.

"Areal yang dibutuhkan sekitar 2 hektar. Itu untuk rencana relokasi bagi 76 keluarga," katanya.

Perambahan Hutan

Di Riau, kawasan hutan warisan dunia Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu yang berlokasi di Siak terus dirambah warga. Areal perambahan semakin luas dan diperkirakan 4.400 hektar yang berada di kawasan inti, penyangga, dan transisi.

Pemerintah Kabupaten Siak bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memantapkan langkah untuk memulangkan para perambah. Bupati Siak Syamsuar mengatakan, perambahan di cagar biosfer tidak dapat dibiarkan lagi karena kasus-kasus kebakaran selama ini berasal dari kawasan yang dirambah itu.

"Para perambah semakin banyak dan berani. Mereka bahkan membentuk perkampungan sendiri di areal itu tanpa persetujuan dari Pemerintah (Kabupaten) Siak. Kami berharap semua pihak dapat membantu agar proses pemulangan dapat berjalan lancar dan tanpa permasalahan berarti," katanya dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Siak dengan Pemerintah Provinsi Riau, KLHK, dan Polda Riau di Pekanbaru, Selasa (14/6) malam.

Menurut Syamsuar, cagar biosfer terdapat di Siak dan Bengkalis. Namun, kasus perambahan lebih banyak terjadi di Siak karena akses jalan menuju lokasi kawasan yang diakui badan dunia Unesco pada 2009 itu lebih gampang dimasuki.

Awalnya, perambahan berlangsung di wilayah transisi (bagian paling luar). Namun kemudian, perambah merangsek ke zona penyangga (tengah) dan kemudian semakin masuk ke zona inti (paling dalam). Saat ini zona penyangga sudah dibuka dan ditanami kelapa sawit seluas 2.300 hektar, disusul zona transisi 1.300 hektar, dan zona inti sekitar 800 hektar. Luas zona inti mencapai 174.000 hektar dari luas total 705.000 hektar.

Kepala Polres Siak Ajun Komisaris Besar Restika P Nainggolan mengatakan, pihaknya mendukung langkah Pemkab Siak dan KLHK memulangkan para perambah hutan konservasi itu. Polisi sudah melakukan sosialisasi di lapangan dan memberikan surat peringatan sebanyak dua kali pada 2015. Namun, para perambah tetap bertahan.

Dia mengatakan, saat ini di perkampungan perambah sudah berdiri ratusan rumah dan kebun kelapa sawit. Struktur sosial masyarakat sudah didukung dengan berdirinya sekolah dan rumah ibadah. "Pada prinsipnya kami siap mendukung langkah pengosongan wilayah cagar biosfer," kata Nainggolan.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK Istanto mengatakan, dalam proses pemulangan perambah, pihaknya lebih bersifat membantu Pemkab Siak, terutama dalam pendanaan. KLHK juga akan berkoordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mengeliminasi hal yang tidak diinginkan. "Pengosongan akan diprioritaskan di zona inti terlebih dahulu," katanya. (ITA/SAH)

Sumber: Kompas | 16 Juni 2016

Berikan komentar.