TRP
Laut Tiongkok Selatan - RI Sedang Merumuskan Sikap Bersama
14 Juni 2016 \\ \\ 159

JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia sedang merumuskan sikap bersama mengenai konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS). Sikap tersebut menjadi sikap resmi pemerintah mengenai konflik yang berkepanjangan di wilayah itu. Dalam dua hari ke depan, rumusan sikap tersebut ditargetkan selesai dibahas.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan mengatakan, persoalan LTS menjadi salah satu tema bahasan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Senin (13/6), di Istana Merdeka, Jakarta. "Perlu ada penyamaan pandangan agar semua pejabat negara memiliki jawaban yang sama, jangan sampai ada perbedaan," kata Luhut seusai bertemu Presiden.

Pertemuan di Istana itu akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi di tingkat kementerian. Luhut mengharapkan hasil rapat koordinasi itu selesai tidak lama lagi. Rapat lanjutan itu, menurut rencana, digelar Selasa (14/6).

Sebelumnya, Jumat (10/6), Pemerintah Vietnam meminta Indonesia berperan lebih besar dalam meredakan konflik di LTS. Harapannya ada kesepahaman bersama di antara negara-negara yang sedang berkonflik di kawasan itu. Permintaan tersebut disampaikan Menteri Keamanan Publik Republik Sosialis Vietnam To Lam saat bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta.

Kalla mengatakan, Indonesia tetap mengedepankan penyelesaian mengacu pada konvensi hukum laut internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Penyelesaian lewat jalur itu dinilai paling tepat untuk meredakan konflik di LTS.

Setiap negara berkonflik, kata Kalla, belum menawarkan solusi bersama.

Sikap tegas

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana me- ngatakan, terkait konflik di LTS, Pemerintah Indonesia semestinya bersikap tegas dan menegakkan hak berdaulat yang dimiliki, baik di zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen Indonesia. Karena itu, semua kapal pelanggar wilayah, apalagi pencuri ikan atau sumber daya lain, harus ditangkap dan dihukum.

Hikmahanto mengatakan hal itu dalam diskusi "Mengupas Klaim Nine-Dash Line Tiongkok" di Kampus UI Salemba, Jakarta, Senin (13/6).

Menurut Hikmahanto, berulangnya kapal nelayan Tiongkok mencuri ikan di perairan Kepulauan Natuna dan protes Pemerintah Tiongkok ketika kapal nelayannya ditangkap menunjukkan pemerintah negara ini menegaskan kepemilikannya atas wilayah yang disebut Sembilan Garis Putus-putus.

Laksamana TNI (Purn) Marsetio menambahkan, sesungguhnya kejadian pencurian ikan oleh kapal berbendera Tiongkok terjadi iap tahun sejak 2010. Kejadiannya pun selalu di titik yang sama. Lokasi ini oleh Pemerintah Tiongkok disebut sebagai "traditional fishing ground" yang tidak dikenal dalam hukum laut internasional. (NDY/INA)

Sumber: Kompas | 14 Juni 2016

Berikan komentar.