TRP
Laut Tiongkok Selatan - Potensi Konflik dan Posisi Indonesia
14 Juni 2016 \\ \\ 193

Sengketa di Laut Tiongkok Selatan tidak hanya melibatkan negara-negara yang memiliki klaim di wilayah itu. Amerika Serikat juga ikut terlibat dalam ketegangan di wilayah itu. Pemerintah Indonesia sudah seharusnya meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan di sekitar Laut Tiongkok Selatan.

Indonesia, kendati tak ikut dalam konflik pemilikan Kepulauan Spratly, tak berarti bebas dari risiko. Saat ini, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Filipina, ataupun Vietnam memperkuat basis pertahanan dan persenjataan masing-masing di wilayah konflik tersebut.

Amerika Serikat (AS) bahkan ikut larut dalam ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Keterlibatan AS dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan tak lepas dari kebijakan mereka tentang Keseimbangan Kembali (rebalance) di Asia dan Pasifik. Dengan hampir setengah penduduk bumi, sepertiga produk domestik bruto dunia dan beberapa negara dengan kekuatan militer mumpuni, Gedung Putih mengakui bahwa Asia Pasifik adalah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia saat ini.

Namun, AS juga menyadari ada tantangan yang jelas pada tahun-tahun mendatang di kawasan ini, termasuk sengketa maritim dan proliferasi nuklir. Sengketa wilayah maritim yang paling dinamis di Asia Pasifik saat ini tentu saja di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

RRT dengan agresif membangun kekuatan militer, fasilitas maritim, dan reklamasi sejumlah pulau di wilayah sengketa di Kepulauan Spratly. Wilayah ini diklaim oleh enam negara, yaitu Brunei, Filipina, Malaysia, Vietnam, RRT, dan Taiwan.

Keterlibatan AS dalam sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan menjadikan fokus persaingan di wilayah itu menjadi antara AS dan RRT. Majalah Time dalam terbitan 6 Juni 2016 secara khusus menyoroti persaingan AS dengan RRT di Laut Tiongkok Selatan. RRT membangun terumbu karang Fiery Cross menjadi pulau modern dengan landasan udara yang dapat menangani pesawat militer dan fasilitas perbekalan kapal. Lokasi itu berjarak 200 kilometer dari pantai barat Pulau Palawan, Filipina selatan, dan di utara Sabah, Malaysia. Klaim dan pembangunan yang dilakukan RRT, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan ditampilkan Time secara rinci.

Filipina juga memiliki kekhawatiran yang bertambah. Harian The Philippine Star dalam terbitan Selasa 26 April 2016 menceritakan reklamasi oleh RRT di Terumbu Karang Panatag-Scarborough Shoal-230 kilometer dari sebelah barat Pulau Luzon pusat kekuasaan Filipina. Filipina pun membuka Pangkalan Subic dan Clark untuk kehadiran personel militer AS.

Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan juga merembet wilayah lain. Lamanwww.washingtonpost.com pada 20 Mei 2016 menceritakan ketegangan aparat Jepang dengan nelayan Taiwan yang dianggap menerobos kedaulatan Jepang di pulau karang Okinotori. Pulau ini terletak di sebelah timur Taiwan atau timur laut Filipina.

Bukan bagian konflik

Bagaimana dengan Indonesia? Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang ke-27 di Kuala Lumpur Malaysia tahun lalu menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia bukan bagian dari konflik di Laut Tiongkok Selatan. Kepulauan Natuna termasuk perairan 200 mil dari garis pantainya menjadi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan bagian yang diakui negara tetangga sebagai wilayah kedaulatan Indonesia. Kepulauan Natuna adalah wilayah Indonesia terdekat dengan konflik di Laut Tiongkok Selatan.

Pemerintah mengakui wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan sangat strategis, baik geografi maupun ekonominya. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 secara tegas menyebutkan, sengketa Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan beberapa negara ini dapat memengaruhi stabilitas keamanan di Asia Pasifik.

RRT pernah mencoba mengklaim Natuna melalui nine dash line (sembilan garis putus-putus), garis imajiner yang menun-jukkan klaim mereka di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Beberapa kali kapal nelayan Tiongkok pun mencuri ikan dengan pengawasan kapal penjaga pantai RRT di perairan Natuna.

Kepulauan Natuna masih sangat terbuka. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu beberapa kali mengakui lemahnya pengamanan kawasan perbatasan sekitar Natuna tersebut. "Itu (Natuna) namanya pintu masuk. Itu tidak ada yang jaga, jadi kalau ada yang masuk, ya, lumrah-lumrah aja," tuturnya.

Ryamizard berharap bisa menempatkan satu pesawat tempur, penangkis udara di sekitar Kepulauan Natuna, kapal fregat, dan kapal patroli laut. Tak hanya itu, direncanakan ada satu kompi Pasukan Khas TNI AU, satu kompi Marinir, serta satu batalyon Raider di Natuna.

Kepulauan Natuna memiliki pangkalan udara (lanud) di Ranai dan terletak sekitar 200 kilometer dari Lanud Supadio, di Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara di Pulau Anambas terdapat lanud di Matak.

Membangun Natuna

Masalahnya, penempatan alat utama sistem persenjataan dan pasukan memerlukan sarana dan prasarana penunjang. Pesawat tempur canggih seperti F-16 dan Sukhoi membutuhkan landas pacu yang panjang di Lanud Ranai. Dermaga yang memadai juga harus dibangun lebih dulu sebelum disandari kapal fregat. Penempatan pasukan berarti ada kebutuhan tempat tinggal, listrik, dan air bersih. Semua ini masih jadi masalah di Natuna. Pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp 1 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Natuna, tetapi butuh waktu untuk menyelesaikannya.

Indonesia, menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keamanan Migrasi dan Pertahanan Mufti Makarim, sesungguhnya memiliki cukup regulasi untuk melindungi wilayah perairan, termasuk pulau-pulau terluar. "Masalahnya kembali ke persoalan konvensional kita yaitu koordinasi dan integrasi, sementara laut adalah ruang yang bisa dimasuki berbagai aktor dengan pekerjaan yang berhubungan dan beririsan," ujarnya.

Penanganan perbatasan perairan termasuk pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan banyak aktor secara sendiri-sendiri. Akibatnya, yang terbentuk di Indonesia bukan manajemen keamanan maritim yang kuat, melainkan malah rivalitas antarinstitusi yang menguat. Oleh Nina susilo/iwan santosa

Sumber: Kompas | 14 Juni 2016

 

Berikan komentar.