TRP
Dana Talangan Dijamin
13 Juni 2016 \\ \\ 238

Peraturan Presiden Belum Selesai

TANGERANG — Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah akan membayar dana talangan kepada badan usaha yang sudah lebih dulu menalangi dana pembebasan lahan untuk infrastruktur. Komitmen ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas.

"Pembebasan lahan itu sejak lama menjadi persoalan sulit. Namun, dengan berbagai upaya, sekarang sudah mulai lebih baik. Bahkan, kadang gubernur menelepon saya untuk menanyakan kenapa dana pembebasan lahan belum turun. Jadi, sekarang sudah mulai lebih banyak tanah yang siap dibebaskan. Kalau badan usaha sudah keluarkan dana talangan untuk pembebasan lahan, pemerintah pasti membayarnya," kata Presiden Joko Widodo di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (10/6).

Direktur Utama PT Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra menuturkan, pihaknya sudah mengeluarkan dana talangan sebesar Rp 25 miliar untuk pembebasan lahan di beberapa tempat yang masuk dalam rencana tol Trans-Sumatera.

"Dana talangan yang sudah kami keluarkan langsung dibayar oleh pemerintah begitu administrasinya selesai. Sekarang para staf di semua level sangat memperhatikan soal administrasi karena kalau tidak dibereskan sekarang, di kemudian hari akan repot," kata Putra.

Terobosan

Hutama Karya mendapat penugasan untuk membangun tol Trans-Sumatera. Hutama Karya serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat terobosan dengan menyelesaikan administrasi tanpa menunggu pembebasan lahan selesai di satu seksi. Bisa saja ada ruas yang belum bisa dibebaskan dalam satu seksi itu sehingga penyelesaian pendanaan hanya dilakukan untuk ruas yang sudah bebas. Dana pembebasan lahan biasanya dikeluarkan dari kas perusahaan, lalu setelah itu akan dibayar oleh pemerintah.

Akan tetapi, meskipun dana talangan pembebasan lahan telah disalurkan, saat ini peraturan presiden (perpres) yang menjadi payung hukumnya belum selesai dibuat. Diharapkan perpres tersebut dapat meyakinkan swasta untuk menyalurkan dana talangan. Draf perpres selesai pada Senin mendatang.

"Dana talangan sudah disalurkan, tetapi, kan, perpresnya belum selesai. Penyaluran dana talangan kemarin, kan, mendahului. Mudah-mudahan perpres ini cepat selesai supaya apa yang dibayarkan kemarin ini ada payungnya. Kan, ini karena mau cepat," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto W Husaini, di Jakarta.

Prosedur

Hediyanto mengatakan, perpres yang tengah disusun tersebut akan mengatur prosedur penyaluran dan pengembalian dana talangan. Selain itu, perpres tersebut juga akan menjadi payung hukum pembebasan lahan untuk proyek berikutnya yang akan didanai melalui badan layanan umum bank tanah atau Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Menurut Hediyanto, mekanisme dana talangan hanya akan dilakukan tahun ini saja. Tahun depan, pembebasan lahan akan dilakukan oleh LMAN, tidak lagi oleh kementerian atau lembaga. Dengan demikian, dana pembebasan lahan akan lebih terjamin dengan prosedur yang lebih sederhana.

"Lembaga ini berfungsi membayar pembebasan lahan untuk semua kepentingan umum. Kalau untuk PUPR, tahun ini diperlukan sekitar Rp 16 triliun. Pasti dana tidak habis-habis karena akan ditambahi terus sehingga kami punya stok untuk membayar lahan kapan saja," tutur Hediyanto.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pembebasan Lahan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Herry Marzuki mengatakan, hingga saat ini lahan untuk jalan tol yang siap dibayar nilainya lebih dari Rp 900 miliar.

Dari jumlah itu, hingga kemarin lahan yang sudah dibayar melalui mekanisme dana talangan sekitar Rp 140 miliar. Angka tersebut akan terus berubah mengikuti perkembangan pembayaran lahan di lapangan. (NAD/AHA)

Sumber: Kompas | 11 Juni 2016

Berikan komentar.