TRP
Status Kasus Sumber Waras Segera Diumumkan
03 Juni 2016 \\ \\ 221

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya segera mengumumkan hasil temuan baru terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Temuan baru itu, kata Agus, setelah KPK memanggil sejumlah pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Harapan saya, dua atau tiga pekan lagi akan saya declare itu," ujar Agus, Kamis (2/6).

Namun, Agus belum mau menerangkan ihwal temuan baru dalam kasus itu. Termasuk, apakah temuan itu bisa meningkatkan kasus dari penyelidikan ke penyidikan. "Belum sampai ke situ, tapi ada perkembangan menarik lah seperti itu," kata Agus.

KPK saat ini tengah menyelediki dugaan korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Penyelidikan dilakukan menyusul hasil audit investigasi BPK yang menyatakan adanya kerugian negara dalam pembelian lahan itu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dalam auditnya, BPK menemukan adanya enam penyimpangan, mulai dari pembentukan harga hingga penyerahan hasil.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas menduga, adanya kepentingan politik dalam audit yang dilakukan oleh BPK terkait pengadaan lahan RS Sumber Waras. Apalagi, laporan audit tersebut dinilai memiliki banyak kekurangan. "Kita tidak menutup kemungkinan (laporan audit BPK terkait lahan Sumber Waras) ini berkaitan dengan kontestasi politik. Laporan ini tidak lagi menjadi ruang dalam penegakan hukum atau audit, tapi kepentingan politik," kata Firdaus, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (2/6).

Salah satu bukti, BPK, menurut Firdaus, tidak memahami kriteria dan kondisi yang terjadi selama pembelian lahan Sumber Waras tersebut. Dalam hal ini, BPK dinilai mengabaikan Pasal 121 Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012. Perpres itu mengatur, untuk efektivitas dan efisiensi terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di bawah Iima hektare (pengadaan tanah skala kecil), dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pemegang hak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

"BPK mengutip kriteria Perpres 71 tahun 2012, padahal, bulan April 2014, pemerintah meresmikan Perpres No. 40 Tahun 2014 yang menyatakan pembelian tanah di bawah 5 hektare bisa dilakukan langsung antara instansi yang membutuhkan tanah dan pemilik. Ini kan menimbulkan pertanyaan, apakah didesain secara baik auditnya, ataukah terburu-buru?" ucap Firdaus.

ICW juga menyorot kekeliruan BPK dalam menghitung kerugian negara yang menurutnya mencapai Rp 191 miliar. Angka tersebut keluar dari hasil perhitungan pada 2013, di mana ada tawaran dari PT Cipta Karya Utama (PT CKU) yang berminat membeli lahan RS Sumber Waras dengan harga Rp 15.500.500 per meter persegi.

Pemprov DKI Jakarta yang pada 2014 membeli lahan tersebut dengan harga 20.755.000 per meter persegi, dianggap BPK telah merugikan negara. Padahal, menurut Firdaus, pembandingan tersebut tidak masuk akal mengingat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terus naik setiap tahunnya, berdasarkan sistem perhitungan perpajakan.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Trubus Rahardiansyah menyatakan, pembelian tanah rumah sakit sumber waras memang diperuntukkan untuk kebutuhan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Disadari bahwa Pemprov DKI Jakarta kekurangan rumah sakit kanker, sementara penderita kanker di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya.

Sehingga, Trubus meyakini, dengan dibangunnya Rumah Sakit Sumber Waras, kebutuhan masyarakat akan kesehatan dapat terlayani dengan baik. "Sehingga, dengan pembelian tanah tersebut untuk pembangunan rumah sakit kanker memang sangat diperlukan," kata Trubus di Jakarta, Kamis (2/6).

Lebih jauh Trubus menyampaikan, pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan telah melalui pertimbangan Dinas Kesehatan DKI yang matang. Di mana, Pemprov DKI Jakarta memerlukan lahan untuk Pembangunan RS Jantung dan Kanker. Adanya penawaran tanah dari Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras kepada Pemprov DKI melalui Gubernur telah melalui proses evaluasi dan negosiasi. "Khususnya pihak Badan Pertanahan dan notaris serta pihak terkait lainnya. Yang bikin rame itu kan karena ada satu atau dua pimpinan (DPRD DKI) yang menandatangani (Persetujuan pembelian lahan Sumber Waras), tapi mengaku tidak menandatangani. " ucap Trubus. (Fauziah Mursid, Dadang Kurnia)

Sumber: Republika Online | 03 Juni 2016

Berikan komentar.