TRP
Harapan Menuju Keteraturan Tata Ruang
26 Mei 2016 \\ \\ 225

Banyak kalangan saat ini tersadar, bahwa aturan tata ruang ternyata menjadi faktor penting berbagai kejadian penting di sekitar kita. Dari isu pemilihan kepala daerah, pembangunan infrastruktur yang kian tersendat, penggusuran masyarakat rentan, sampai penyediaan perumahan masyarakat tak mampu, memiliki dimensi aturan tata ruang.

Tata ruang menjadi aturan utama, dan malahan sering dijadikan alasan politis untuk membangun atau tidak membangun.

Berdirinya Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada akhir tahun 2014 lalu, sempat membangunkan harapan akan pelaksanaan pembangunan nasional lima tahun ke depan dan agenda land-reform  Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla.

Sudah terlalu lama penataan ruang dan perencanaan wilayah Indonesia dianggap sebagai salah satu urusan infrastruktur dan sektoral. Namun angin segar itu tak kunjung berhembus, karena selama 1,5 tahun berdirinya lembaga ini, menteri tidak memiliki direktur jenderal yang membawahi perencanaan maupun pemanfataan dan pengendalian ruang.

Akibatnya, cukup fatal. Berbagai masalah pelik dan penting di negeri ini terjadi di saat kekosongan tersebut dalam 18 bulan terakhir. Sebutlah kontroversi reklamasi Teluk Jakarta dan penggusuran masyarakat di kawasan bahari Penjaringan.

Masalah konflik antara masyarakat dengan pemerintah kota karena pengaturan Rencana Tata Ruang yang tidak melakukan proses bottom up planning  secara komprehensif. Belum lagi rencana pembangunan kota di atas tanggul raksasa, mengatasnamakan National Capital Integrated Coastal Defence (NCICD) yang masih perlu diperdebatkan pijakan teknisnya.

Harapan Indonesia untuk lepas dari jeratan kemandegan pembangunan infrastruktur tersendat karena proyek prioritas infrastruktur yang menyebar di berbagai wilayah Indonesia terkendala aspek aturan tata ruang.

Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengatur 250 proyek nasional dan 30 proyek prioritas tersebut termasuk di antaranya Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung, Panimbang Serang, Trans Sumatera.

Kemudian Kereta Api Express Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Makassar-Pare Pare, juga Pelabuhan Hub International Kuala Tanjung, dan Bitung.

Selain itu, ada  6 pembangkit listrik dan sistem distribusi listrik di Jawa dan Sumatera. Berikutnya kilang minyak Bontang, Tuban dan revitalisasi kilang yang ada saat ini. Beberapa kota juga akan membangun air bersih dan manajemen limbah.

Begitu banyak konflik mendasar antar-sektor yang seolah tidak berkesudahan. Pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan, jalan, instalasi air bersih, kawasan ekonomi khusus dan instalasi tenaga listrik terhambat karena berbagai hambatan konflik sektoral.

Kerancuan hampir selalu terjadi pada kegiatan sektor di pesisir dan matra laut seperti pengembangan daerah pesisir dan daerah rentan bencana.

Kelayakan pemanfaatan ruang menjadi aspek kritis dalam semua produk politik perencanaan di tanah air. Hal ini kemudian berujung pada lambannya keputusan pemerintah terhadap pemanfaatan ruang, maupun pada perubahan atas peruntukan ruang tersebut.

Penerjemahan ruang yang cenderung hanya terfokus pada daratan, menyebabkan adanya kekosongan aturan, norma maupun sampai kepada petunjuk pelaksanaan, terhadap dimensi ruang tanah, bawah tanah, laut, bawah laut, udara, sampai ruang budaya.

Demikian pula dengan usaha inventarisasi sumberdaya dalam pengembangan pola tata ruang serta koordinasi pelaksanaan pola tata ruang sebagai dasar kebijakan pengembangan wilayah.

Apalagi tugas pembinaan pelaksanaan penataan ruang daerah dan pengembangan prosedur pengelolaan tata ruang saat ini mengalami stagnasi luar biasa. Indonesia masih tersandera oleh berbagai tumpang tindihnya pengaturan lahan baik dalam hal pendaftaran (land register) mapun peruntukan (land use).

Khususnya di daerah, urusan pertanahan dan tata ruang sudah diserahkan kepada otoritas pemerintah daerah. Seringkali ditemui adanya ketidaksesuaian antara status, kepemilikan, dan tata guna tanah. Hal yang sama terjadi bila kita menilik ruang laut, bawah laut udara dan ruang budaya bagi kelestarian asset masyarakat adat.

Perlu Perubahan

Hari ini Menteri Agraria dan Tata Ruang telah melantik Direktur Jenderal definitif di bidang tata ruang. Dr Budi Situmorang MURP resmi diangkat menjadi Direktur Jenderal Penataan Ruang. Tugas sangat berat menanti perencana di posisi ini.

Sebagai pejabat berpengalaman yang sebelumnya pun banyak terlibat di urusan tata ruang pada kementerian sebelumnya dan dengan latar belakang perencana, tak pelak dirjen baru diharapkan segera beraksi nyata.

Pejabat baru harus mampu mengemban konsekuensi perubahan kelembagaan dan penggabungan urusan perencanaan, pemanfaatan ruang, manajemen dan resolusi konflik ruang, land register dan land use di dalam satu pemangku kebijakan.

Ini merupakan kesempatan emas yang harus diikuti dengan perubahan perangkat kerja dan kebijakan pemerintahan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan memberikan warna sendiri bagi perkembangan praktik penataan ruang dan pengembangan wilayah di Indonesia.

Urusan tata ruang tidak dapat dilepaskan dengan pembinaan kepada profesi yang mendukung proses perencanaan itu sendiri. Diharapkan dirjen baru ini dapat membawa perubahan dalam pengembangan profesi perencana penataan ruang, dan lebih peka terhadap pelayanan kebutuhan peningkatan kualitas, kepastian hukum sertifikasi perencana dan pada gilirannya membawa Indonesia menjadi semakin kompetitif sebagai ekonomi terbesar di Asean Economic Community.

Sesuai dengan semangat Kabinet Kerja, maka koordinasi dengan kementerian maritim dalam urusan penataan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kerjasama dengan kementerian yang membidangi pengembangan kehutanan dan lingkungan, perkotaan, perdesaan, wilayah tertinggal, perbatasan Negara, dan kawasan khusus lainnya menjadi sangat penting.

Berbagai isu terkini menanti, termasuk resolusi mengenai masa depan tat ruang nasional akibat praktek-praktek land grabbing.

Kecemasan masyarakat terhadap praktik-praktik reklamasi, pengusiran dan konsep-konsep desain yang belum terbukti sepertti NCICD memerlukan perhatian utama. Selain itu, revisi terhadap UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu mendapat perhatian, berkaitan dengan pentingnya isu lintas sektor, lebih menekankan pentingnya Regulatory System dalam perencanaan dan terakomodasinya semua matra.

Tumpang tindihnya urusan perkotaan dan pedesaan dalam pemerintah terekam dari kualitas Country Report Indonesia untuk Habitat III, yang mencakup Agenda Baru Perkotaan kita yang masih sangat normatif dan tidak memiliki dimensi visioner.

Belum mencerminkan bagaimana strategi Indonesia mengelola perkotaannya, pentingnya linkage atau hubungan desa kota, dan bagaimana isu kota desa menjadi momentum politik pemerintah untuk menciptakan tempat hidup yang aman, nyaman dan berkelanjutan.

Perjelas komitmen pemerintah Indonesia di dalam menyelenggarakan manajemen perkotaan dan pedesaan kita. Sampai saat ini, belum terlihat langkah-langkah nyata dari pemerintah saat ini berkaitan dengan agenda perkotaan, tata ruang maupun desa yang dikaitkan dengan visi 20-30 tahun ke depan.

Kita juga masih belum melihat bagaimana pemerintah secara eksplisit  memasukkan agenda carrying capacity, pengentasan kemiskinan, pengurangan kawasan kumuh, penyediaan air bersih kepada masyarakat, maupun penyediaan perumahan rakyat. Selamat bekerja pak Dirjen! (Bernardus Djonoputro)

Sumber: Kompas Online | 21 Mei 2016

Berikan komentar.