TRP
Reforma Agraria Efektifkan Pemanfaatan Tanah
26 Mei 2016 \\ \\ 220

 

JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, program reforma agraria merupakan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat. Mereka bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk berwirausaha.

Reforma agraria bertujuan untuk mengefektifkan pemanfaatan tanah agar dapat terkelola dengan baik, terutama untuk memberikan kepastian tanah guna kesejahteraan masyarakat.

"Ketika ada izin yang sudah dikeluarkan, tapi tidak dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU), sementara masyarakat membutuhkan, maka kita dorong untuk dapat dimiliki masyarakat sebagai tempat hidup dan sumber perekonomian mereka," kata Ferry seusai penyerahan 600 sertifikat tanah seluas 131 hektare redistribusi tanah reforma agraria kepada petani di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (24/5).

Dia menegaskan, program reforma agraria yang tengah gencar dilakukannya mampu menekan konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat. Konflik lahan yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat biasanya terjadi bila HGU tidak diperpanjang oleh pihak perusahaan, bahkan mereka (perusahaan) merasa berhak memperpanjang HGU atas lahan tersebut.

Tidak hanya program reforma agraria di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, pihaknya juga memperkuat program pertahanan lainnya, seperti redistribusi tanah her, prona, BMN, tanah pemda, dan wakaf.

Sementara, di wilayah V Priangan Timur lainnya, yakni Kabupaten dan Kota Tasikmalaya serta Kota Banjar juga mengeluarkan sertifikat tanah program lain, seperti redistribusi tanah her dan prona.

Jumlah bidang tanah yang telah selesai dan siap diserahkan untuk wilayah V, kecuali Garut, yakni redistribusi tanah sebanyak 2.050 sertifikat. Luasnya mencapai 4.68 hektare dan prona 6.222 bidang tanah seluas 2.315 hektare.

Redistribusi tanah reforma agraria khusus di Kabupaten Ciamis seluas 30,9498 hektare. Semua tanah itu merupakan bekas tanah dari perusahaaan HGU PT Raya Sugarindo Inti yang  berakhir haknya pada 31 Desember 2016. Semula tanah itu akan dimanfaatkan untuk jalan menuju tempat wisata Icakan, tempat permakaman umum, pariwisata, tanah kas desa, fasilitas pendidikan, dan lainnya.

Sekjen Serikat Petani Pasundan (SPP) Agustiana mengatakan, upaya memperjuangkan redistribusi tanah untuk petani dan buruh tani selama ini senantiasa menghadapi watak feodal yang masih sangat kuat mencengkeram rakyat melalui kekuasaan pemerintah.

"Upaya redistribusi tanah yang dilakukan pemerintah sekarang dinilai sebagai pengukuhan, baik secara yuridis maupun akademis, yang perjuangannya selama ini sangat panjang dan banyak memakan korban. Sungguh perjuangan yang melelahkan dalam konflik agraria. Karena itulah, kenapa kita patut bersyukur atas semua perjuangan selama ini," kata Agustiana.

Menurut dia, apa yang dilakukan oleh Menteri ATR beserta jajarannya serta dukungan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten bagi para petani bukan sekadar pemberian sertifikat secara cuma-cuma atau pemberian legalitas atas garapan masyarakat tanah negara yang telah lama digarap masyarakat, melainkan lebih jauh memaknainya.

Pemberian redistribusi tanah merupakan program pemerintah sejak enam kali berganti presiden, lima kali pergantian kepala BPN, lima kali pergantian gubernur, dan lima kali pergantian bupati. Namun, baru sekarang program ini dilakukan secara masif meskipun belum menyeluruh. (Erdy Nasrul)

Sumber: Republika Online | 25 Mei 2016

 

Berikan komentar.