TRP
Pemetaan Kalimantan Jadi Fokus Terkini
16 Mei 2016 \\ \\ 293

JAKARTA — Pemetaan wilayah Kalimantan menjadi fokus terkini Badan Informasi Geospasial. Itu dilakukan setelah muncul Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 yang menetapkan BIG di bawah koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. BIG diminta menerapkan program utama terkait Nawa Cita antara lain membuat peta desa dan kebijakan Satu Peta berskala 1:50.000.

"Dengan Perpres baru itu, BIG tak lagi di bawah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi," kata Kepala BIG Priyadi Kardono, Jumat (13/5), di Cibinong, Jawa Barat, terkait rencana kunjungan Menteri PPN/Kepala Bappenas. "Peran BIG di lingkungan Bappenas lebih besar karena diharuskan menyediakan data spasial untuk setiap daerah propinsi," tambahnya.

Di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, Presiden Joko Widodo meminta BIG berkonsentrasi menyediakan data spasial untuk seluruh Kalimantan pada tahun ini. Peta berskala 1:25.000 untuk wilayah Kalimantan Tengah dan Selatan. Membuat peta kawasan itu tak mudah karena kerap tertutup awan.

Kalimantan juga punya masalah kompleks terkait konflik pemanfaatan lahan antarsektor pertambangan, kehutanan, dan pertanian, serta masalah perbatasan dan kerawanan kebakaran hutan. Peta tematik yang akan dibuat antara lain peta tutupan lahan dan sistem lahan.

Adapun untuk peta desa akan bekerja sama dengan Provinsi Jawa Tengah. Tahap pertama adalah membuat peta 100 desa dan membangun sistem informasi desa. Nantinya, antara lain ditampilkan tingkat kemiskinan berbasis data Badan Pusat Statistik. Data dapat dilihat di telepon seluler Gubernur Jateng.

Selain itu, BIG harus menyelesaikan peta dasar NKRI skala 1:50.000 terkait kebijakan Satu Peta. BIG juga mempercepat penyediaan peta skala desa.

Seiring perubahan koordinasi, nantinya informasi perkembangan pembangunan bukan hanya berbasis data statistik, melainkan juga informasi data geospasial. Pada rapat-rapat koordinasi Kementerian PPN, setiap daerah dalam usulan pembangunan daerah wajib diajukan dalam data spasial.

Rapat itu dihadiri gubernur dan jajarannya. Namun, yang dibahas perencanaan kabupaten/kota di setiap provinsi. Pembangunan jalan, misalnya, ditampilkan dalam spasial terkait lokasi dan panjang jalan total serta tahapan pelaksanaannya setiap tahun. Pembangunan waduk yang akan merendam beberapa wilayah juga dapat ditampilkan dalam data geospasial.

Soal koordinasi

Sesuai Perpres baru itu, meski terjadi perubahan koordinasi pada level kementerian, Kepala BIG tetap bertanggung jawab kepada presiden. "Sekarang, kami masih menghadapi kesulitan di DPR," kata Priyadi. Di bawah koordinasi Menteri PPN, BIG mengikuti rapat dengan Komisi X, sedangkan di lingkungan Kemristekdikti, sidang atau rapat bersama Komisi VII masih melibatkan BIG.

Upaya pengalihan BIG dilakukan sejak Januari 2015 oleh Menteri PPN terdahulu. Dengan bergabungnya BIG di Bappenas, perencanaan pembangunan akan menggunakan data spasial, tak hanya data statistik.

Menurut pakar informasi geospasial Aris Poniman, meski BIG tak lagi di lingkungan Kemristekdikti, di lingkungan BIG akan dibentuk Pusat Penelitian IG yang semula berstatus bidang. Langkah itu diperlukan mengingat penerapan teknologi modern dapat meningkatkan mutu dan percepatan produksi informasi geospasial. (YUN)

Sumber: Kompas | 16 Mei 2016

Berikan komentar.