TRP
Aktivis-Akademisi Tolak Integrasi Reklamasi-NCICD
16 Mei 2016 \\ \\ 534

JAKARTA — Aktivis dan akademisi mempertanyakan kejelasan kajian, aturan, dan pihak yang bertanggung jawab dalam rencana Pengembangan Kawasan Pesisir Terintegrasi Ibu Kota Nasional (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD). Hal itu merupakan reaksi dari keputusan pemerintah yang akan mengintegrasikan reklamasi 17 pulau dengan NCICD. Mereka menolak integrasi reklamasi-NCID karena meyakini proyek besar itu bukan solusi tepat mengatasi penurunan muka tanah di Jakarta.

Hal itu terkuak dalam diskusi terbatas yang digelar Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta di pusat kebudayaan Jerman Goethe-Institut Jakarta, Jumat (13/5). Pembicara yang hadir, antara lain Ketua Kelompok Keahlian Teknik Pantai Institut Teknologi Bandung Muslim Moein, pakar oseanografi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan Koropitan, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Bernardus Djonoputro, Henny Warsilah dari Pusat Studi Sosiologi LIPI, peneliti School of Democratic Economics (SDE) Hendro Sangkoyo, dan dosen sosiologi Universitas Indonesia Francisia.

Muslim mengatakan, solusi untuk masalah penurunan muka tanah di Jakarta cukup dengan tanggul laut di pesisir, bukan di tengah laut seperti proyek NCICD. Proyek reklamasi yang terintegrasi dalam NCICD berpotensi memunculkan bencana ekologis besar bagi Jakarta.

Biaya operasional yang harus dikeluarkan pemerintah akibat penutupan Teluk Jakarta sangat besar. Biaya itu di antaranya untuk membangun pompa air raksasa yang mengalirkan air dari tanggul laut raksasa ke laut. Berdasarkan perhitungan Muslim, paling tidak diperlukan pompa raksasa berukuran 730 meter kubik per detik. Pompa sebesar itu dihitung dengan fluktuasi 2,5 meter di atas muka air di waduk berukuran 75 kilometer persegi.

"Itu pun dengan catatan air yang masuk ke dalam waduk adalah air kotor yang sangat tercemar karena dari hulu-hilir belum ada sistem pengolahan air limbah terpadu. Daripada berinvestasi besar untuk NCICD, lebih baik pemerintah memperbaiki tanggul sungai dan tanggul laut serta membuat pengolahan air limbah terpadu," ujarnya.

Pengolahan air limbah kotor yang masuk di tengah proyek reklamasi dan tanggul laut raksasa itu akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Muslim menghitung paling tidak dibutuhkan biaya pompa Rp 241 miliar per tahun dan biaya pengolahan air bersih di tanggul laut raksasa Rp 6 triliun.

Untuk itu, solusi pembangunan tanggul sungai dan tanggul laut dinilai lebih murah dan aman bagi lingkungan. Apalagi, penurunan muka tanah di Jakarta tidak sama di setiap wilayah. Penurunan paling tinggi terjadi di Penjaringan, Jakarta Utara, yaitu 25 cm per tahun.

Muslim menambahkan, negara lain yang melakukan proyek reklamasi adalah Rusia di kawasan St Petersburg yang sebelumnya membuat pengolahan air limbah terpadu (sewage treatment plant) dan sistem drainase terpadu. Di Dubai, Uni Emirat Arab, tidak ada aliran air 13 sungai yang masuk dalam proyek reklamasi Palm Island.

Alan Koropitan menambahkan, proyek NCICD membahayakan karena membuat sedimen laut dari aliran sungai meningkat. Sedimentasi di kanal reklamasi diperkirakan bisa mencapai 20-30 sentimeter per tahun. Artinya, dalam jangka waktu dua tahun saja endapan sudah bisa mencapai lebih dari 1 meter. "Apakah pemerintah mau terusterusan mengeruk endapan itu?" ujar Alan.

Bernardus Djonoputro meminta pemerintah pusat menunjuk penanggung jawab utama proyek reklamasi. Reklamasi memang dihentikan sementara, tetapi secara fisik telah terbentuk beberapa pulau buatan di Teluk Jakarta. Reklamasi itu menjadi bukti bahwa selama ini DKI tidak mampu menata ruang wilayahnya. Proyek tersebut harus taat proses dan dibuat berdasarkan kajian yang bertanggung jawab. Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus ikut andil dalam menentukan kebijakan tata ruang di wilayah pesisir itu.

Membangun manusia

Henny Warsilah mengatakan, DKI sebenarnya bisa mencontoh Surabaya yang bisa menata pesisir di Pantai Bulak dan Kenjeran dengan mengedepankan partisipasi warga. Tantangan utama dalam pembangunan adalah memperbaiki kualitas hidup manusia. Jika ke depan pemerintah memindahkan nelayan ke Kepulauan Seribu, itu tidak tepat. Catatan LIPI, di DKI terdapat 16.558 nelayan yang terdampak reklamasi dan NCICD.

"Di Surabaya, nelayan hanya digeser 500 meter dari tempat tinggal aslinya. Di situ dibangun pusat kuliner dan wisata bahari. Warga dan pemerintah bersama membangun kawasan itu dengan lebih baik," ujar Henny. (DEA)

Sumber: Kompas | 14 Mei 2016

Berikan komentar.