TRP
RTRW dan RDTR DKI Bakal Ditinjau Kembali
12 Mei 2016 \\ \\ 517

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta akan meninjau kembali rencana tata ruang yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi. Peninjauan kembali terkait dengan banyaknya kegiatan pemerintah pusat berskala nasional di Jakarta yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

‎Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Oswar Mungkasa Muadzin, Rabu (11/5), menjelaskan, dalam Perpres No 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan ‎Proyek Strategis Nasional, ada banyak kegiatan pemerintah pusat berskala nasional berlokasi di Jakarta, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek transportasi massal cepat (MRT), dan proyek kereta ringan (LRT).

Dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah pusat itu, DKI Jakarta perlu meninjau ulang rencana tata ruang. Sebab, ujar Oswar, selama ini, dengan perda yang sudah ada, peruntukan kawasan sudah ditetapkan. Karena itu, dengan adanya kegiatan nasional yang akan melalui kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan dalam perda, RTRW dan RDTR perlu ditinjau ulang.

Oswar mencontohkan, di Jakarta, trase untuk kereta cepat Jakarta-Bandung direncanakan melewati wilayah Halim, Jakarta Timur. Padahal, selama ini Halim sudah ditetapkan sebagai kawasan tertentu. Adapun untuk rute MRT dari timur ke barat, lokasinya belum tertuang dalam perencanaan tata ruang. Demikian juga untuk trase LRT Jabodetabek.

Dasar hukum pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 16 dan Pasal 23. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Pasal 81, 82, 88, 90, dan 91.

”Di sana ditegaskan bahwa RTRW provinsi ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun, tetapi dapat berubah jika adanya perubahan kebijakan nasional dan dinamika internal provinsi. Untuk Perda RTRW, harusnya ditinjau 2017 nanti. Lalu Perda RDTR harusnya ditinjau 2019,” katanya.

Untuk proses peninjauan kembali RDTR, menurut Oswar, dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.

”Jumat (13/5), kami akan meluncurkan peninjauan ulang rencana tata ruang ini. Kami akan sosialisasi melalui berbagai media, seperti Twitter, Smart City, Facebook, dan pesan singkat,” ujarnya.

Masyarakat dari kawasan terdampak, ujar Oswar, diharapkan berperan aktif dalam proses peninjauan kembali kedua perda tersebut. ”Masyarakat dapat melapor melalui media sosial atau bisa datang ke dinas penataan kota. Batas waktu pelaporan hingga akhir Juni 2016,” ujarnya.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pun mendorong hal ini. ”Aturan tentang transportasi tidak akan mampu mengejar aturan tata kota. Jadi, lebih baik duduk bareng dan bicara bersama,” katanya saat meresmikan kantor BPTJ di Jakarta, kemarin.

Tunggu perpres

Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko mengatakan, saat ini, pihaknya masih menunggu penyempurnaan perpres sebagai landasan hukum untuk melanjutkan pembangunan LRT yang diserahkan kembali ke pemerintah pusat. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengembalikan pembangunan sebagian LRT, yaitu jalur-jalur di luar tujuh koridor dalam DKI Jakarta ke pemerintah pusat.

”Rencana awal, pembangunan jalur LRT ini memang dilakukan pemerintah pusat dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, selanjutnya diambil alih oleh DKI Jakarta yang menyatakan kesanggupan membangun. Maka, keputusan presiden soal pembangunan LRT pada pemerintah pusat sudah terlanjur dicabut. Sekarang harus dibuat landasan hukum lagi,” ujarnya. (HLN/ARN/C08/IRE)

Sumber: Kompas | 12 Mei 2016

Berikan komentar.