TRP
LRT Jakarta Mulai Juni Ini
11 Mei 2016 \\ \\ 354

Belum Ada Kesesuaian Kemenhub-DKI, Proyek Kereta Ringan Lintas Provinsi Molor

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melanjutkan proyek pembangunan kereta ringan ruas dalam kota Jakarta. Pembangunan ditargetkan dimulai pada Juni 2016 di tengah ketidakpastian kelanjutan proyek serupa di rute lintas provinsi.

Kepala Unit Pengelola Kereta Ringan (light rail transit/LRT) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Emanuel Kristanto, Selasa (10/5), menyatakan, Pemprov DKI dan PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana bersiap untuk memulai pembangunan pada Juni atau Juli 2016. ”(Pemprov) DKI hanya mengerjakan yang ada di DKI dengan dana APBD, sementara rute lintas provinsi belum final,” ujarnya.

Dalam perjalanannya, pembangunan kereta ringan menghadapi sejumlah kendala, antara lain soal perbedaan lebar rel, kereta, dan integrasi jalur yang direncanakan DKI dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pembahasan soal kewenangan dan pembiayaan juga belum final.

Menurut Emanuel, pembangunan di rute yang direncanakan Pemprov DKI disiapkan, khususnya ruas Rawamangun-Kelapa Gading sejauh 6 kilometer. Ruas ini disebut fase 1 LRT Jakarta yang merupakan bagian dari koridor 1. Koridor 1 ini diharapkan mendukung pelaksanaan Asian Games 2018.

Tes tanah

PT Jakarta Propertindo selaku badan usaha milik daerah yang diberi kewenangan membangun LRT di wilayah DKI Jakarta kini mulai melakukan uji tanah di titik-titik yang dilewati fase 1.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati, kemarin, menjelaskan, proses pembangunan LRT untuk fase 1 jalan terus. Saat ini, PT Jakarta Propertindo melakukan tes tanah (soil test) di titik-titik yang akan dilewati rute fase 1. ”Soil test sudah dimulai, Kamis, di sekitar Pegangsaan, Kelapa Gading,” ujarnya.

Berdasarkan tes itu, akan muncul saran teknis sebagai dasar rekomendasi jalur yang dikoordinasikan dengan Kemenhub. Fase 1 ini dimulai dari Kelapa Gading, melewati Pulomas dan Velodrom. Rute itu akan melewati arena-arena yang akan dipakai untuk perlombaan dalam Asian Games 2018.

Untuk pendanaan, ujar Tuty, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan penyertaan modal pemerintah ke PT Jakarta Propertindo. Tahun lalu senilai Rp 1,5 triliun, tahun ini Rp 2,95 triliun. Dengan demikian, total sudah sekitar Rp 4,5 triliun. Sementara itu, untuk menyelesaikan fase 1, dibutuhkan dana total sekitar Rp 5 triliun-Rp 6 triliun.

Dari rapat pada 24 Maret di Kementerian Koordinator Perekonomian, masalah ukuran rel juga sudah mencapai kesepakatan. DKI Jakarta akan menggunakan rel ukuran 1.435 milimeter. Pertimbangannya, seperti yang disampaikan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, teknologi terbaru saat ini menggunakan rel berukuran 1.435 milimeter.

Revisi perpres sudah final

”Kita jalan terus, bahkan Kementerian Koordinator Perekonomian sangat mendukung kita,” kata Tuty.

Dukungan itu di antaranya dalam bentuk menuntaskan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden (Perpres) No 99/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Jakarta. ”Revisi dua aturan hukum itu sudah tahap final. Kita masih menunggu,” ujar Tuty.

Peraturan Pemerintah No 79/2015 perlu direvisi dengan menambahkan klausul. Yang semula hanya menyebutkan badan usaha milik negara dan anak perusahaan yang diberi penugasan, sekarang ditambah badan usaha milik daerah dan anak usaha untuk penyelenggaraan jasa konstruksi.

Adapun untuk Perpres No 99/2015 perlu ditambahkan klausul tentang buy back atau pembelian kembali oleh Pemprov DKI Jakarta. Proses pembelian kembali perlu disebutkan karena saat ini pembangunan masih memakai dana APBD.

Ke depan, untuk menuntaskan fase-fase yang lain, tidak tertutup kemungkinan memakai dana dari luar APBD. ”Nah, kalau dengan dana dari luar APBD, begitu selesai proyek, akan ada hitung-hitungan supaya Pemrov DKI Jakarta bisa membeli kembali. Dasar hukum buy back diatur di perpres itu,” tutur Tuty.

Mundur satu tahun

Berbeda dengan LRT Jakarta yang dijamin kelangsungannya, LRT lintas Jabodetabek dipastikan tidak selesai pada 2018. Diperkirakan pembangunannya baru bisa selesai pada 2019.

”Saat ini masih harus dibahas lagi karena ada ketidaksesuaian pendapat antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko.

Menurut Hermanto, sebelum tercapai kesepakatan, pembangunan LRT akan dilakukan seperti yang diperintahkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. ”Katanya akan ada rapat terbatas lagi. Selama belum ada rapat, kami akan membangun seperti yang sudah ditentukan sebelumnya,” katanya.

Direktur Prasarana Perkeretaapian Prasetyo mengatakan, sekitar dua minggu yang lalu, Pemprov DKI telah menyerahkan kembali pembangunan LRT Jabodetabek yang di wilayah Jakarta ke pemerintah pusat. ”Suratnya sudah kami terima. Makanya, harus segera rapat pembahasan lagi untuk memutuskan kelanjutannya,” kata Prasetyo.

Jalur LRT sepanjang 42 kilometer itu menurut rencana dibangun pemerintah pusat dan Pemprov DKI berdasarkan Perpres No 99/2015. Jadi, Kemenhub membangun dari Bogor-Cibubur dan Bekasi Timur-Jatiwaringin. DKI membangun dari Cibubur-Cawang, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas, dan Jatiwaringin-Cawang. Awalnya, keikutsertaan DKI untuk mendukung suksesnya Asian Games 2018.

Presetyo menduga DKI kekurangan modal karena memang banyak proyek pembangunan lain yang harus dituntaskan di Jakarta. (MKN/HLN/ARN/RTS)

Sumber: Kompas | 11 Mei 2016

Berikan komentar.