TRP
DKI Belum Punya Proyeksi Desain Pasar Ikan dan Luar Batang
10 Mei 2016 \\ \\ 233

Buka Ruang Dialog Warga

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya tidak terburu-buru melakukan penertiban, bahkan menutup ruang dialog. Selain itu, konsep penataan suatu wilayah sudah sepatutnya dibuka kepada publik agar pengawasan lebih maksimal.

Pakar tata kota Universitas Tarumanagara, Suryono Herlambang, meminta Pemprov DKI Jakarta tidak memutus komunikasi dan dialog dengan warga sebelum menertibkan suatu wilayah. Sebab, hal ini menjadi pertemuan solusi bagi masalah yang sedang dihadapi kedua pihak.

Menurut Suryono, beberapa kali penertiban belakangan ini terkesan terburu-buru dan tidak membuka dialog terhadap warga. "Saya takut kalau model seperti ini menjadi pola yang kita sepakati bersama, bahwa penertiban itu seharusnya seperti ini. Padahal, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui," tuturnya saat dihubungi, Rabu (30/3).

Tak hanya itu, dia menekankan agar pemerintah mau membuka ke publik tentang rencana penertiban itu jauh hari sebelumnya.

Dalam hal pemberian surat peringatan tahap pertama (SP 1) oleh 350 petugas, sejumlah warga tidak terima dan mempertanyakan langkah penataan ini.

"Kami tidak pernah diberikan sosialisasi apa pun. Bahkan, surat pemberitahuan kepada warga tidak sampai ke rumah kami. Ini tiba-tiba datang (petugas) bawa SP 1 dan bilang kalau rumah kami akan dibongkar 10 hari lagi. Kan, enggak benar," ucap Marlina (38), warga RT 001 RW 004.

Marlina yang sudah puluhan tahun menetap di Pasar Ikan mengatakan, dirinya setiap tahun membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karenanya, dia menolak pindah. "Lagian waktunya cuma sepuluh hari. Rumah kami mau dibongkar, caranya bagaimana," ujarnya menanyakan.

Rencana penertiban di kawasan ini meliputi empat RT di RW 004 Pasar Ikan. Total warga yang terdata sebanyak 569 keluarga dan 254 pedagang. Sebagian besar warga akan direlokasi, sementara pedagang akan dipindahkan ke pasar lain di Jakarta.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi menyampaikan, rencana penertiban ini telah lama digagas. Selain itu, proses dan sosialisasi telah dilakukan dua pekan sebelumnya.

Menurut dia, penertiban ini untuk penataan kawasan, juga revitalisasi salah satu bagian Kota Tua. Akan tetapi, saat ditanya terkait konsepnya, dia tidak berkomentar lebih jauh.

Belum ada desain

Program penertiban kawasan Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi sebagian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2016. Kegiatannya mencakup pengurasan saluran air di delapan RT di Jalan Luar Batang V dan tiga RT di Jalan Luar Batang IX, serta sosialisasi dan relokasi warga ke rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Gamal Sinurat menyatakan, pihaknya belum memiliki rencana desain pembangunan pasca penertiban. "Kami akan ukur lagi lahannya untuk menetapkan rancangan," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, penertiban difokuskan pada lahan negara, khususnya di zona ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB). Pembongkaran bangunan dilakukan untuk memudahkan pembangunan tanggul serta mengembalikan fungsi lahan untuk RTB dan RTH.

Dalam peta zonasi, kanal yang diapit Pasar Ikan dan Luar Batang merupakan zona RTB, sementara sebagian lahan di sisi utara dan barat kanal merupakan RTH. Di lapangan, di lokasi itu berdiri bangunan.

Lebar saluran dinilai tidak ideal karena semakin sempit lantaran diokupasi warga untuk membangun hunian. Selain mengimpit saluran, sebagian bangunan berdiri di atas tanggul.

Basuki menolak dianggap menggusur warga. "Kami pindahkan ke rumah susun. Tempat tinggal yang lebih sehat. Anak-anak kami beri KJP (Kartu Jakarta Pintar), gratis baik bus, dan modal usaha bagi yang mau buka usaha," ujarnya.

Selain rob dan kenaikan air muka laut, kawasan di pesisir utara Jakarta rentan tergenang karena muka tanah terus turun, sementara tanggul belum terbangun utuh. Oleh karena itu, kawasan butuh infrastruktur tanggul dan pompa yang prima.

Belum dapat rusun

Warga Kelurahan Bukit Duri dan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang akan direkolakasi untuk program normalisasi Kali Ciliwung belum memperoleh kepastian lokasi rusunawa. Padahal, relokasi menurut rencana dilaksanakan pada Mei.

Lurah Bukit Duri Mardi Youce mengatakan, hingga kini, sudah ada 38 keluarga dari 140 keluarga di kelurahan ini yang mendaftar untuk rusunawa.

"Sampai sekarang, kami belum dapat kepastian (dari Pemprov DKI) di mana mereka akan ditempatkan atau kapan unit rusunawa tersedia," katanya, Rabu.

Camat Tebet Mahludin mengatakan, lokasi rusunawa untuk warga Kebon Baru yang akan direlokasi pun belum ada kepastiannya. Relokasi baru dilakukan setelah ada kepastian mengenai ketersediaan unit rusunawa.

"Rencana relokasi sebenarnya pada Mei. Namun, karena belum ada kepastian ketersediaan rusunawa, kami belum bisa memastikan kapan akan dilakukan," katanya.

Di Kebon Baru, relokasi akan dilakukan terhadap sekitar 120 bidang. Pihak kelurahan juga tengah mendata surat kepemilikan tanah. (IRE/JAL/MKN)

Sumber: Kompas | 10 Mei 2016

Berikan komentar.