TRP
Reklamasi-Presiden Didesak Terbitkan Inpres
09 Mei 2016 \\ \\ 244

Gubernur DKI Tunggu Kajian Amdal Reklamasi dari KLHK

JAKARTA — Nelayan pesisir Jakarta, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan Institut Hijau Indonesia mendesak Presiden menerbitkan instruksi presiden sebagai tindak lanjut moratorium reklamasi pulau di Jakarta.

Inpres itu diharapkan memberikan kepastian hukum sehingga tidak ada lagi polemik aturan di tingkat pemerintah daerah.

Ketua KNTI Riza Damanik mengatakan, inpres harus menyasar tiga hal. Pertama, mencegah perluasan pulau, penggusuran warga, dan perusakan lingkungan akibat kegiatan reklamasi. Kedua, memberikan kepastian hukum bagi warga. Ketiga, menjadi acuan model pembangunan kota pantai alternatif mengingat reklamasi tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di 40 wilayah di Indonesia. KNTI juga mendorong masyarakat berpartisipasi dan dilibatkan aktif sebelum ataupun saat reklamasi.

”Inpres ini untuk memastikan bahwa polemik terhadap Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak lagi menjadi tameng para kepala daerah. Menurut kami, keppres itu sudah batal demi hukum karena sudah ada aturan yang lebih baru, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,” kata Riza, Minggu (8/5).

Dalam UU No 27/2007 itu terdapat syarat untuk pelaksanaan reklamasi, yaitu harus ada rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan wilayah, dan rencana aksi. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang meninjau ulang aturan itu, terutama soal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) 17 pulau secara keseluruhan. Selama ini, Pemprov DKI hanya membuat kajian tunggal per pulau.

”Terbitnya inpres ini sangat penting mengingat polemik reklamasi DKI akan menjadi acuan di kota-kota pantai lain di Indonesia,” kata Riza.

Saat ini, ketika pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan moratorium, aktivitas di pulau reklamasi tetap berjalan. Aktivitas kapal yang diduga mengeruk pasir untuk proyek reklamasi, yaitu Vox Maxima dan Queen of Netherland, terdeteksi di aplikasi Find Ship. Dari aplikasi itu terlihat kapal bergerak dari kawasan Kepulauan Seribu menuju Teluk Jakarta atau Muara Angke.

”KLHK seharusnya meningkatkan status dari penyelidikan ke penegakan hukum karena mereka menemukan beberapa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengembang,” kata Chalid Muhammad, Koordinator Institut Hijau Indonesia.

Adapun menurut Tigor Hutapea dari LBH Jakarta, surat yang sudah dilayangkan Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya seharusnya bisa digunakan oleh Gubernur DKI untuk mencabut surat izin pelaksanaan yang sudah dikeluarkan. Menteri Kelautan dan Perikanan juga berwenang mencabut izin lokasi dan pelaksanaan reklamasi jika tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Perpres No 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Rugi Rp 92,92 triliun

Muhammad Karim, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Universitas Trilogi, Jakarta, memaparkan, potensi kerugian jika proyek reklamasi terus dilanjutkan ditaksir mencapai Rp 92,92 triliun per tahun. Hal itu dihitung dari perikanan tangkap dan budidaya, terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Penghitungan itu dilakukan melalui ekosistem sumber daya di pesisir utara Jakarta. Dari tahun 1995, misalnya, sudah 65 persen hutan mangrove di Jakarta rusak akibat pembangunan. Jika hutan mangrove rusak, potensi sumber daya lain, seperti udang-udangan, ikan kakap, dan kerang, juga akan hilang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kelanjutan proyek reklamasi akan menunggu kajian teknis dan amdal dari KLHK. Saat ini, KLHK sedang mencocokkan temuan mereka dengan analisis yang dilakukan Pemprov. Proyek akan dihentikan sementara sampai amdal sesuai dengan kajian teknis dan amdal keseluruhan pulau dari KLHK.

”Di pulau saat ini hanya ada kegiatan merapikan bangunan yang sudah ada, tidak ada pengurukan,” ujar Basuki, Sabtu, di Balai Kota. (DEA)

Sumber: Kompas | 9 Mei 2016

Berikan komentar.