TRP
Membeli Ruang Udara di Ibu Kota
09 Mei 2016 \\ \\ 462

Awasi Aturan Kompensasi Pelampauan KLB, Fokus pada Daya Dukung Lingkungan

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mengatur dan menata pemanfaatan ruang, tidak hanya di darat, tetapi juga ruang udara. Salah satunya dengan membuat aturan tentang pengenaan kompensasi terhadap nilai pelampauan koefisien luas bangunan.

Dengan laju pertumbuhan fisik (bangunan) yang cepat, ketersediaan lahan ternyata tidak berimbang. Ruang di udara menjadi alternatif mempertinggi bangunan demi menambah luas bangunan tanpa repot mencari lahan. Namun, pemanfaatan ruang udara tidak bisa asal. Ada aturan yang mesti dipatuhi dan kewajiban yang dipenuhi.

Oswar Mungkasa Muadzin, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Selasa (3/5), menjelaskan, dalam Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Nilai Pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) sudah disebutkan, setiap orang atau badan usaha/lembaga boleh mengajukan pelampauan KLB.

Ia menyebutkan, kawasan-kawasan yang diperbolehkan untuk pelampauan KLB di antaranya terletak di kawasan strategis kepentingan ekonomi, kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep transit oriented development (TOD), serta di lokasi pertemuan angkutan umum massal.

”Jika lokasi bangunan sudah tepat, pihak yang ingin mengajukan pelampauan KLB bisa langsung mengajukan permohonan pelampauan KLB kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta,” ujar Oswar.

Pengajuan juga mesti dilengkapi persyaratan administrasi dan syarat teknis. Para pengusaha bisa mengajukan pelampauan KLB kepada asisten sekda bidang pembangunan. Begitu disetujui melalui perjanjian pemenuhan kewajiban, pihak yang mengajukan permohonan pelampauan KLB mesti membuat izin pelampauan di PTSP.

”Begitu seorang pengusaha mengajukan izin pelampauan KLB, BPTSP akan meneliti. Kami cek, daerahnya masuk kawasan KLB atau tidak. Apabila tidak bermasalah, pengajuan akan dibawa ke rapat pimpinan,” ujar Edy Junaedi, Kepala BPTSP DKI Jakarta.

Rapat pimpinan yang dimaksud, kata Oswar, adalah rapat tim badan koordinasi perencanaan ruang daerah. Di dalamnya, antara lain, ada bappeda, Badan Pertanahan Nasional, biro hukum, asisten pembangunan, dinas tata ruang, dan tim percepatan pembangunan.

Kota yang kompak

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Bernardus Djonoputro mengatakan, meskipun sudah sangat padat, Jakarta terus tumbuh dan berkembang seperti kota-kota modern lain di dunia. Apalagi, pertumbuhan ekonomi di Jakarta sangat pesat sehingga mendorong ekspansi ruang yang luas. Jakarta harus berbenah dengan merevitalisasi kota menjadi kota yang tersusun padu dan padat. Selama ini, Jakarta masih dibangun dengan orientasi bangunan horizontal. Pembangunan ruang vertikal dinilai paling relevan dengan perkembangan kota yang tersusun padu dan padat.

”Aturan pelampauan KLB itu bisa menjadi sebuah inovasi untuk menata kota ke arah yang lebih padu dan padat. Namun, pengawasan terhadap pengajuan izin itu harus diperketat karena ada ruang untuk penyalahgunaan izin, misalnya alih fungsi lahan,” ujar Bernardus, Minggu (8/5).

Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 bisa menjadi salah satu cara untuk merevitalisasi dan meregenerasi Jakarta. Kawasan yang bisa dikembangkan pun harus merujuk kembali pada peraturan daerah rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang Jakarta. ”Harus ada yang bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan peraturan gubernur. Jangan sampai pemerintah fokus pada nilai kompensasinya saja karena itu sarat kepentingan pengembang,” ujarnya.

Direktur Eksekutif IAP Dani Muttaqin menambahkan, syarat utama yang harus ditaati antara lain terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan daya dukung lingkungan. Hal ini mencakup kebutuhan air dan beban aktivitas di kawasan tersebut. ”Kuncinya ada di instansi terkait yang bertugas mengurus administrasi tata ruang dan teknis amdal,” kata Dani. (HLN/DEA)

Sumber: Kompas | 9 Mei 2016

Berikan komentar.