TRP
Proyek PLTU Tunggu SJKU dari Menkeu
09 Mei 2016 \\ \\ 650

CIREBON — Meskipun telah terakomodasi dalam pembahasan rencana tata ruang wilayah dan pengadaan lahan telah rampung, pembangunan pembangkit listrik tenaga uap tahap II di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, belum dapat dimulai. PLTU berkapasitas 1 x 1.000 megawatt itu menunggu surat jaminan kelayakan usaha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2014 tentang Daftar Proyek-proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan Permen Keuangan No 173/2014, terkait tata cara pemberian jaminan kelayakan usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik, PLTU Cirebon masuk dalam proyek yang menerima surat jaminan kelayakan usaha (SJKU). SJKU itu sendiri akan dikeluarkan Kementerian Keuangan.

"Sekarang, tahapan penandatanganan perjanjian pinjaman dengan pemberi pinjaman. Namun, kepastian SJKU belum keluar. Kami berharap SJKU dapat diterbitkan," ujar Direktur Utama Cirebon Energi Prasarana Heru Dewanto, yang dihubungi dari Cirebon, Minggu (8/5).

Menurut Heru, surat itu menandakan jaminan proses pembayaran pinjaman dapat dilakukan oleh pemerintah saat PLN mengalami kendala pembayaran. Pemberi pinjaman yang mencapai lebih dari 1 miliar dollar AS itu membutuhkan kepastian.

Komposisi pinjaman

Heru menambahkan, pinjaman luar negeri tersebut memiliki komposisi 75 persen dari biaya pembangunan PLTU tahap II di Cirebon. Adapun dana untuk proyek yang merupakan program pemerintah untuk kelistrikan 35.000 megawatt itu mencapai sekitar 2 miliar dollar AS.

Apalagi, menurut Heru, kendala rencana tata ruang wilayah yang belum mencakup pembangunan PLTU tahap II pada awal tahun lalu kini telah terselesaikan. Studi tentang analisis mengenai dampak lingkungan juga telah rampung.

Pihaknya juga telah melakukan kerja sama pemanfaatan lahan hampir seluas 200 hektar dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) sebagai lokasi pembangunan PLTU tahap kedua. Lokasi itu berdekatan dengan PLTU tahap pertama Cirebon, yakni di Desa Kanci dan Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Cirebon. Penggarap lahan yang kebanyakan petani garam yang telah memanfaatkan tanah KLHK selama ini mendapatkan dana kerohiman dari KLHK pada April lalu.

Pihaknya juga telah memilih kontraktor, yaitu konsorsium Hyundai, Toshiba, dan Mitsubishi-Hitachi. Persiapan kegiatan konstruksi antara lain pekerjaan penyiapan lahan, pembuatan pagar proyek, beserta infrastruktur dasar lainnya juga bakal dibangun.

Bagi wilayah Jawa, Bali, dan Madura, pembangunan PLTU ini penting untuk mengurangi risiko kehilangan saat transmisi listrik dari wilayah timur Jawa ke barat. PLTU itu akan terhubung dengan Gardu Induk PLN Mandirancang, Kabupaten Kuningan, Jabar, melalui 45 tiang sutet. (IKI)

Sumber: Kompas | 9 Mei 2016

Berikan komentar.